Berita

Mantan Panglima TNI Gatot Nurmantyo/Net

Politik

Gatot Nurmantyo: Menyelamatkan Ketahanan Pangan Harus Revolusioner Dan Radikal

JUMAT, 26 FEBRUARI 2021 | 18:34 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Upaya memperkuat ketahanan pangan nasional dalam sektor pertanian dan peternakan sejatinya harus dilakukan oleh kemandirian masyarakat dan dukungan kebijakan pemerintah yang berpihak.

Begitu disampaikan Pendiri Museum Rekor Dunia Indonesia (MURI) Jaya Suprana di sela-sela akhir diskusi daring Jaya Suprana Show dengan narasumber mantan Panglima TNI Gatot Nurmantyo, bertajuk "Pengamat Peternakan dan Perkebunan" pada Jumat (26/2).

"Jadi sekali lagi, rupanya masalah pertanian dan peternakan ini butuh suatu upaya dari pihak masyarakat untuk menciptakan kedaulatan pangan," ujar Jaya Suprana.


Sementara itu, menurut Gatot, terkait ketahanan pangan ini tidak sepenuhnya menjadi tanggungan masyarakat. Masyarakat, kata dia, adalah pelaksana dari strategi pemerintah pemegang kendali kebijakan yang mengarah pada upaya memperkuat ketahanan pangan nasional.  

"Jadi, pemerintah yang punya strategi, masyarakat yang melaksanakan. Kalau masyarakat sendiri tidak akan punya kemampuan," kata Gatot.

Atas dasar itu, Gatot menyatakan bahwa upaya penyelamatan ketahanan pangan nasional harus berorientasi pada kemandirian dan dilakukan dengan cara-cara revolusioner dan radikal.

"Saya menyampaikan bahwa melakukan penyelamatan atau membuat ketahanan pangan dengan kemandirian kita, harus dilakukan secara revolusioner dan radikal," tuturnya.

Jaya Suprana pun sependapat dengan Gatot. Menurutnya, cara-cara radikal (mengakar) dibutuhkan untuk mencapai target ketahanan pangan nasional. Sebab, terminologi radikal acap kali diartikan sempit, padahal memiliki makna yang luas dan mendalam.

"Jadi membutuhkan radikalisme. Memang sebetulnya arti radikal itu positif, karena itu kan sampai ke akar-akarnya," demikian Jaya Suprana.

Populer

Putusan Eksepsi Dokter Tifa Berujung Antiklimaks

Minggu, 02 Agustus 2026 | 05:20

Oknum Brimob Jadi Tersangka, KPK Pastikan Sanksi Pidana hingga Etik Menanti

Jumat, 31 Juli 2026 | 13:44

Dana Nasabah Rp2,58 Miliar Raib, BCA Digugat ke PN Jakpus

Selasa, 28 Juli 2026 | 16:02

KPK Konstruksikan Dugaan Fee Rp3,5 Miliar dari Waskita untuk Eks Ketum HIPMI

Minggu, 02 Agustus 2026 | 14:18

Terkejut Mantan Ajudan Jadi Tersangka KPK, Alexander Marwata Kenang Kinerja Dias

Kamis, 30 Juli 2026 | 11:52

Kerumunan Massa saat Jokowi ke NTT Direkayasa

Senin, 03 Agustus 2026 | 13:39

Kasus OTT Pemalang: Anggota Polri yang Bertugas di KPK Jadi Tersangka

Kamis, 30 Juli 2026 | 10:29

UPDATE

Kejagung Pede Hadapi Febrie di Sidang Praperadilan

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 02:27

Gebrakan PAM Jaya Tekan Kebocoran Air Diapresiasi

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 02:19

FEB UNJ Dukung Pariwisata Berkelanjutan di Bali Lewat Pengabdian Masyarakat

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 02:01

Danantara Investasi Rp44 Triliun di JBS Group

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 02:01

Anggota PWI Jakbar Laporkan Oknum Polisi ke Propam Polda Metro, Ini Sebabnya

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 01:47

Bawaslu Campus Connect Jadi Solusi Tantangan Digital di Pemilu

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 01:28

Publik Curiga UGM Melindungi Dugaan Ijazah Palsu Jokowi

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 01:17

Febrie Adriansyah Siap Buka-bukaan di Sidang Praperadilan

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 01:02

Gedung Bapenda DKI Kebakaran

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 00:32

Pemerintah Diultimatum 15 Hari Terbitkan PP Cukai MBDK

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 00:13

Selengkapnya