General Manager PLN Unit Induk Wilayah (UIW) Kalbar, Ari Dartomo/Net
Perusahaan Listrik Negara (PLN) terus berkomitmen menghadirkan listrik hingga ke seluruh pelosok negeri.
Di Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar), sejak 2017 hingga 2020, melalui program listrik desa, PLN berhasil melistriki 242 lokasi daerah 3T (terdepan, Tterpencil dan tertinggal) dengan total biaya sebesar Rp 574 miliar.
Daerah tersebut terdiri dari 147 desa baru yang sebelumnya belum menerima aliran listrik, dan melakukan perluasan jaringan listrik ke lokasi-lokasi terpencil di 95 desa yang sebelumnya sudah berlistrik.
Jauhnya jarak, terbatasnya akses, dan sulitnya medan membuat PLN harus mengeluarkan investasi rata-rata Rp 33 juta untuk melistriki satu kepala keluarga.
"Pembangunan ini merupakan komitmen kami untuk mewujudkan keadilan energi yaitu dengan menghadirkan listrik hingga ke seluruh pelosok negeri," kata General Manager PLN Unit Induk Wilayah (UIW) Kalbar, Ari Dartomo, Jumat (26/2).
Untuk menghadirkan listrik ke 242 lokasi tersebut, PLN membangun Jaringan Tegangan Menengah (JTM) sepanjang 880 kilometer Sirkuit (kms), Jaringan Tegangan Rendah (JTR) sepanjang 526,2 kms, dan gardu distribusi dengan total kapasitas lebih dari 21 ribu kiloVolt Ampere (kVA).
Melalui program listrik desa ini pula, dalam tiga tahun PLN berhasil melistriki lebih dari 16 ribu kepala keluarga di daerah 3T yang sebelumnya tidak mendapatkan aliran listrik.
Ari menjelaskan bahwa membangun jaringan ke kawasan 3T memang berbeda dengan membangun jaringan di perkotaan. Dengan medan dan akses yang terbatas tentu pembangunan menjadi lebih sulit dan biayanya jauh lebih besar.
"Kalau di kota investasinya hanya Rp 1-2 juta, di kawasan 3T jika kita hitung rata-rata investasi untuk melistriki 1 kepala keluarga sekitar Rp 33 juta. Tapi itu semua tetap kita laksanakan agar masyarakat di daerah 3T dapat menikmati listrik dari PLN," tambah Ari.
Secara bertahap, PLN akan terus melakukan pembangunan infrastruktur kelistrikan ke daerah-daerah yang belum mendapatkan aliran listrik PLN.
Pada tahun 2021 rencananya PLN akan melistriki 103 desa yang belum mendapatkan aliran listrik PLN, dan perluasan di satu desa yang sebelumnya telah mendapatkan aliran listrik PLN. Sementara pada tahun 2022 hingga 2024, PLN akan melistriki 427 desa baru dan perluasan di 46 desa.
PLN juga akan mendorong pemanfaatan potensi energi lokal, khususnya energi baru terbarukan (EBT) untuk melistriki daerah-daerah 3T.
Hingga tahun 2024, melalui program listrik desa, PLN rencananya akan membangun Pembangkit Listrik Tenaga Surya dengan total kapasitas lebih dari 59 ribu kiloWatt-Peak (kWp) tersebar di 244 lokasi di Kalbar dengan kebutuhan anggaran mencapai Rp 5 triliun.
"Potensi energi lokal yang ramah lingkungan juga terus akan kami dorong, sehingga produksi listrik menjadi lebih murah dan efisien," ucap Ari.
Dengan upaya ini, ditargetkan seluruh desa dan keluarga di Kalbar mendapatkan aliran listrik dari PLN pada tahun 2024. PLN berharap dengan hadirnya listrik yang andal dapat menggerakan roda ekonomi dan meningkatkan taraf hidup masyarakat di kawasan 3T.
Kamis kemarin (25/2), Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti mengaku tersentak dengan pernyataan Gubernur Kalbar, Sutarmadji yang menyatakan 20 persen aliran listrik di daerahnya dipasok dari negara tetangga Malaysia. Bahkan, Sutarmadji memaparkan jika 332 desa di wilayahnya belum teraliri listrik.
"Pernyataan Gubernur Kalbar itu membuat kita miris. Saya menyesalkan mengapa hal tersebut luput dari pengetahuan pemerintah pusat dan baru sekarang disampaikan," kata LaNyalla dalam keterangan resminya, Kamis.
Mantan Ketua Umum PSSI itu menilai listrik merupakan kebutuhan mendasar dan amat vital bagi kehidupan masyarakat. "Setiap aktivitas pasti memerlukan listrik. Selain itu menerangi juga untuk energi rumah tangga dan aktivitas produksi lainnya," ujar LaNyalla.
Senator Dapil Jawa Timur itu menilai wilayah yang belum teraliri listrik sama dengan daerah tertinggal. Otomatis hal tersebut membutuhkan perhatian serius pemerintah. "Saya meminta agar kebutuhan dasar ini segera diselesaikan oleh pemerintah," tegas LaNyalla.
Mantan Ketua Umum Kadin Jawa Timur itu melanjutkan, ada banyak solusi alternatif yang bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan pasokan listrik. Ia percaya Kalbar memiliki sumber daya alam melimpah yang bisa dimanfaatkan untuk dikonversi menjadi energi listrik.
"Tinggal sekarang political will pemerintah untuk merealisasikannya. Kita miris mendengar pasokan kebutuhan listrik di Kalbar dipasok dari Malaysia. Jadi saya minta pemerintah harus segera memenuhi kebutuhan listrik di daerah tersebut," tegas LaNyalla.
Sebelumnya, Gubernur Kalbar Sutarmidji menyebutkan bahwa 20 persen listrik di Kalbar masih membeli dari Malaysia. Selain itu, ada 332 desa yang belum teraliri listrik alias gelap gulita. Dalam kesempatan itu, Sutarmijdi mengusulkan proyek pengadaan listrik pada 332 desa di Kalbar agar menjadi prioritas nasional pada 2022.
