Wakil Ketua Umum MUI Pusat Anwar Abbas/Net
Kerumunan yang terjadi saat Presiden Joko Widodo melakukan kunjungan ke Maumere, Nusa Tenggara Timur (NTT) menuai reaksi beragam dari berbagai kalangan masyarakat. Bahkan, sebagian masyarakat membandingkan dengan petinggi mantan FPI Habib Rizieq Shihab yang ditahan karena kerumunan banyak orang.
Menurut Wakil Ketua Umum MUI Pusat Anwar Abbas, Presiden Jokowi tidak mesti ditahan seperti Habib Rizieq, dan sebaliknya Habib Rizieq pun tidak semestinya ditahan hanya karena para pendukungnya menyambut kedatangannya di bandara.
"Kalau Presiden Jokowi ditahan negara bisa berantakan. Dan kalau Habib Rizieq ditahan umatnya tentu juga akan berantakan. Kita tidak mau bangsa dan negara serta rakyat dan umat kita berantakan," ujar Anwar Abbas, Jumat (26/2).
"Menurut saya, hukum harus ditegakkan maka mereka harus dihukum. Tetapi hukuman yang baik dan yang lebih maslahat bukan berupa penahanan, tapi pengenaan denda," tambahnya.
Anwar Abbas menilai, hukuman berupa denda bagi Presiden Jokowi dan Habib Rizieq adalah paling maslahat untuk menegakkan hukum tanpa tebang pilih.
Sehingga dengan demikian, keduanya tetap bisa bebas melaksanakan tugas dan aktivitasnya sehari-hari serta para pendukungnya bisa tenang karena hukum ditegakkan secara adil.
"Untuk itu Jokowi harus dihukum dengan dikenakan denda, dan Habib Rizieq juga dihukum dengan dikenakan denda. Sehingga tidak ada orang dan para pihak di negeri ini yang tersakiti hatinya," ucap Anwar Abbas.
Presiden Jokowi sebelumnya melakukan kunjungan ke beberapa daerah di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Selasa (24/2).
Jokowi meninjau program food estate di Desa Makata Keri, Kabupaten Sumba Tengah juga Kabupaten Sikka, untuk meresmikan Bendungan Napun Gete di Desa Ilinmedo, Kecamatan Waiblama.
Saat Jokowi rombongan berhenti di Maumere, ibukota Kabupaten Sikka, dia berhenti menyapa masyarakat sekitar hingga menimbulkan kerumunan massa. Kepala Negara pun berdiri sambil melambaikan tangan kepada warga yang sudah menanti.
