Berita

PM Nikol Pashinyan dan Presiden Vladimir Putin/Net

Dunia

Bahas Situasi Armenia, Putin: Tentara Harus Menjaga Negara Dan Otoritas Yang Sah

JUMAT, 26 FEBRUARI 2021 | 07:41 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Rusia menekankan agar Armenia mengedepankan dialog dan menjaga ketenangan di dalam negeri. Dalam percakapan teleponnya dengan Perdana Menteri Nikol Pashinyan, Presiden Rusia Vladimir Putin meminta semua pihak bisa menahan diri agar tercapai tujuan bersama.

Percakapan telepon itu berlangsung atas prakarsa dari pihak Armenia, menurut juru bicara presiden Dmitry Peskov dalam keterangannya, Kamis (25/2).

Kedua pemimpin membahas kondisi terkini Yerevan dan seruan Angkatan Bersenjata yang berindikasi melecutkan 'Kudeta Militer', meminjam istilah Pashinyan.


"Situasi di Armenia menjadi bahasan keduanya, Putin berbicara mendukung untuk menjaga ketertiban dan ketenangan di Armenia. Putin ingin menyelesaikan situasi dalam kerangka hukum," kata Peskov, seperti dikutip dari News Arm.

Putin sepakat dengan pernyataan Pashinyan bahwa tentara 'tunduk pada otoritas terpilih' dan melayani masyarakat, bukan sebaliknya memancing kericuhan dan perpecahan dengan melawan negara.

Pada Kamis (25/2) Angkatan Bersenjata Armenia mengeluarkan pernyataan agar Perdana Menteri Nikol Pashinyan segera mengundurkan diri. Dalam surat pernyataan yang ditandatangani oleh Kepala Staf Umum, wakilnya, dan lebih dari tiga lusin komandan militer, mereka mengatakan bahwa Nikol sudah tidak bisa lagi memegang jabatan itu karena tidak mampu mengatasi krisis yang menimpa Armenia.

Pernyataan itu keluar menyusul aksi protes massa yang menginginkan Pashinyan mundur. Mereka memenuhi jalan-jalan utama di Yerevan.

Menurut Pashinyan, tidak akan ada celah untuk 'kudeta militer' di negara itu.

Pashinyan menduga seruan mundur itu dikendalikan pihak-pihak tertentu, dan banyak jenderal dan perwira tinggi menandatangani pernyataan di bawah tekanan atasan mereka.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

UPDATE

DPR Tak Setuju Skema War Tiket Haji Meski Masih Wacana

Minggu, 12 April 2026 | 14:01

PM Carney Tegas Akhiri Ketergantungan Militer Kanada pada AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:52

Pemerintah Tak Perlu Reaktif Respons Usulan JK

Minggu, 12 April 2026 | 13:40

Pembicaraan Damai di Pakistan Gagal Capai Kesepakatan, GREAT Institute: Buah dari Inkonsistensi AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:34

Pengawasan Kasus Hukum oleh DPR Bukan Intervensi

Minggu, 12 April 2026 | 13:11

Negosiasi 21 Jam Gagal, Iran Sebut Tuntutan AS Tak Masuk Akal

Minggu, 12 April 2026 | 13:08

Perundingan Damai Iran dan AS Berakhir Tanpa Hasil

Minggu, 12 April 2026 | 12:26

Hasan Nasbi Sebut Pernyataan Saiful Mujani Ajakan Jatuhkan Pemerintah

Minggu, 12 April 2026 | 12:23

Prabowo Harus Singkirkan Menteri Titipan Era Jokowi

Minggu, 12 April 2026 | 12:15

Seluruh Elemen Pemerintahan Jangan Menunda Kepindahan ke IKN

Minggu, 12 April 2026 | 12:01

Selengkapnya