Berita

Lambang Partai Demokrat/RMOL

Politik

Anggap KLB Upaya Mencomot Demokrat, Pengamat: Semua Yang KLB SK Kepengurusannya Ditandatangani Menkumham

KAMIS, 25 FEBRUARI 2021 | 22:36 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Isu Kongres Luar Biasa (KLB) yang hanya menyasar Partai Demokrat adalah upaya mencomot.

Pengamat Politik Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, Pangi Syarwi Chaniago menilai begitu karena melihat parpol bercorak serupa tidak tersangkut isu KLB.

"Kalau seandainya Partai Demokrat berada pada koalisi pemerintah, apakah mungkin terjadi KLB?" ujar Pangi saat dihubungi Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (25/2).

"Kenapa disemua paratai koalisi pemerintah tidak ada KLB? Itu juga pertanyaan kenapa itu tidak terjadi, kenapa hanya terjadi pada partai oposisi," sambungnya.

Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting ini berkaca pada kejadian serupa yang dialami Partai Golkar.

Pangi membeberkan apa yang terjadi pada Partai Golkar pada akhir 2014 yang digoyang dengan isu dualisme kepemimpinan, yaitu saling kalim kepemimpinan antara Kubu Abu Rizal Bakrie hasil Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) versi Bali dengan kubu Agung Laksono Ketum versi Munaslub Ancol.

"Kemudian skenarionya di desain dengan SK Menkumham. Yang disahkan adalah Munaslub Ancol," terang Pangi.

Dari kejadian itu, Pangi melihat ada desain politik yang didesain oleh penguasa kala itu, yang tidak menutup kemungkinan juga akan menimpa Partai Demokrat dalam isu KLB ini.

Sebab dia berpandangan, semua parpol yang pernah mengalami KLB atau Munaslub, struktur kepengurusan partainya selalu ditandatangani dan disahkan oleh lembaga pemerintahan, yaitu Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham).

"SK mana yang tidak pernah ditandatangani oleh Menkumham yang namanya KLB? Bagaimana mungkin logikanya SK kepengurusan partai di tandatangani oleh Menkumham," kata Pangi.

"Menkumham itu adalah pembantu presiden, sumber kekuasaannya adalah presiden. orang kan curiga, tapi presiden bukan menghentikan itu," tandasnya.

Populer

Satu Generasi Rusak Di Tangan Nadiem Makarim, Pengamat: Aneh Jika Lolos Lagi Pada Reshuffle Jilid II

Sabtu, 10 April 2021 | 09:11

Kuat Dan Licin, KPK Diminta Segera Tangkap Haji Isam Dan Mukmin Gunawan

Sabtu, 10 April 2021 | 12:14

Moeldoko Dikabarkan Mundur Siang Ini, Begini Kata Orang Istana

Jumat, 09 April 2021 | 10:42

Isu Tiga Periode Luntur, Jokowi Diyakini Akan Banting Setir Jadi King Maker

Jumat, 09 April 2021 | 17:33

Reshuffle Di Depan Mata, Relawan Usulkan Lima Pembantu Jokowi Ini Dicopot

Sabtu, 10 April 2021 | 11:49

Rocky Gerung: Bocoran Bambang Brodjonegoro Menunjukkan Presiden Memang Cuma Petugas Partai

Selasa, 13 April 2021 | 12:50

Erdogan Marah Dijuluki Diktator, Turki Langsung Bekukan Pembelian Helikopter Dari Italia

Senin, 12 April 2021 | 08:45

UPDATE

Sandiaga Uno Target 23,8 Juta Pelaku Parekraf Divaksin Covid-19 Dalam Setahun

Minggu, 18 April 2021 | 11:32

Nadiem Minta PP 57/2021 Direvisi, Pimpinan Komisi X: Sungguh Sangat Tidak Teliti

Minggu, 18 April 2021 | 11:22

Makna Di Balik Simbol Dan Pesan Rahasia Ratu Elizabeth Saat Pemakaman Pangeran Philip

Minggu, 18 April 2021 | 11:19

Soal Larangan Mudik, Pakar Virologi: Masyarakat Harus Sadar Dan Pemerintah Tegas

Minggu, 18 April 2021 | 10:57

Pemuda Khonghucu Turut Mengecam Keras Penghinaan Jozeph Paul Zhang Pada Umat Islam

Minggu, 18 April 2021 | 10:43

Dukung Ukraina, Inggris Kirim Kapal Perang Ke Laut Hitam

Minggu, 18 April 2021 | 10:38

Andi Arief: Terserah Mau Ribut Vaksin Apa, Titah Raja Pembangunan Ibukota Jalan Terus

Minggu, 18 April 2021 | 10:27

IAEA Benarkan Iran Mulai Proses Pengayaan Nuklir Hingga 60 Persen

Minggu, 18 April 2021 | 10:00

Pemda Yang Tidak Tegakkan Larangan Mudik Patut Dikenai Sanksi

Minggu, 18 April 2021 | 09:57

Kondisi Keuangan Defisit, PKS Desak Pemerintah Batalkan Rencana Pindah Ibukota

Minggu, 18 April 2021 | 09:46

Selengkapnya