Berita

Militer Myanmar/AFP

Dunia

Facebook Blokir Akun Media Hingga Perusahaan Terkait Junta Militer Myanmar

KAMIS, 25 FEBRUARI 2021 | 12:28 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Facebook mengumumkan telah melarang semua akun yang terkait dengan junta militer Myanmar, serta iklan dari perusahaan yang dikendalikan oleh militer.

Dalam sebuah pernyataan pada Kamis (25/2), Facebook mengatakan mereka menyebut situasi pasca-kudeta di Myanmar sebagai darurat. Keputusan larangan itu diambil karena adanya "kekerasan mematikan" pasca kudeta.

Beberapa akun yang dilarang oleh Facebook adalah Myawaddy TV dan MRTV yang dikendalikan oleh militer.


Larangan serupa juga diterapkan di Instagram sebagai anak perusahaan Facebook, seperti dilaporkan AP.

Pada 2017, Facebook dan platform media sosial lainnya mendapat kecaman besar karena dianggap gagal bertindak cukup untuk menghentikan ujaran kebencian terhadap minoritas Muslim Rohingya Myanmar.

Ketika itu, militer melancarkan operasi kontra-pemberontakan yang membuat lebih dari 700 ribu orang Rohingya mencari suaka ke negara tetangga Bangladesh.

Setelah itu, pada 2018, Facebook melarang akun milik beberapa pemimpin militer Myanmar, termasuk Jenderal Senior Min Aung Hlaing, yang memimpin kudeta pada 1 Februari dan menggulingkan pemerintahan Aung San Suu Kyi.

Di sisi lain, militer juga telah berupaya untuk memblokir Facebook dan platform media sosial lainnya karena berisi dorongan melakukan protes. Bahkan militer sempat mematikan internet di Myanmar.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

UPDATE

DPR Tak Setuju Skema War Tiket Haji Meski Masih Wacana

Minggu, 12 April 2026 | 14:01

PM Carney Tegas Akhiri Ketergantungan Militer Kanada pada AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:52

Pemerintah Tak Perlu Reaktif Respons Usulan JK

Minggu, 12 April 2026 | 13:40

Pembicaraan Damai di Pakistan Gagal Capai Kesepakatan, GREAT Institute: Buah dari Inkonsistensi AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:34

Pengawasan Kasus Hukum oleh DPR Bukan Intervensi

Minggu, 12 April 2026 | 13:11

Negosiasi 21 Jam Gagal, Iran Sebut Tuntutan AS Tak Masuk Akal

Minggu, 12 April 2026 | 13:08

Perundingan Damai Iran dan AS Berakhir Tanpa Hasil

Minggu, 12 April 2026 | 12:26

Hasan Nasbi Sebut Pernyataan Saiful Mujani Ajakan Jatuhkan Pemerintah

Minggu, 12 April 2026 | 12:23

Prabowo Harus Singkirkan Menteri Titipan Era Jokowi

Minggu, 12 April 2026 | 12:15

Seluruh Elemen Pemerintahan Jangan Menunda Kepindahan ke IKN

Minggu, 12 April 2026 | 12:01

Selengkapnya