Berita

Tangkapan layar saat warga menyambut kedatangan Presiden Joko Widodo di Maumere/Repro

Politik

Kerumunan Jokowi Di Maumere, Yan Harahap: Penindakan Pelanggar Prokes Hanya Pada 'Lawan Politik'

RABU, 24 FEBRUARI 2021 | 00:30 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Kerumunan yang terjadi saat kunjungan Presiden Joko Widodo ke Maumere, Nusa Tenggara Timur, menjadi pergunjingan jagad media sosial.

Dalam video yang beredar luas, tampak masyarakat sekitar abai terhadap protokol kesehatan. Mereka abai dan tetap berkerumun demi bertemu langsung Presiden Joko Widodo.

Video itu seakan menampar komitmen pemerintah yang selalu menggalakan taat protokol kesehatan (prokes) di tengah pandemi Covid-19.


Kerumunan tersebut menunjukkan kelalaian pemerintah daerah dalam menegakkan aturan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

Kritik pada penegakan aturan PPKM itu salah satunya disampaikan politisi Partai Demokrat, Yan Harahap.

Dia menyebut penegakan aturan pelanggaran prokes seperti hanya berlaku pada orang-orang di luar lingkaran kekuasaan atau "lawan politik".

Sebut saja salah satunya Habib Rizieq Shihab yang menjadi tahanan karena kerumunan pada kegiatan di kediamannya.

"Aturan penindakan pelanggar prokes Covid-19 hanya berlaku ‘pada lawan’," kata Yan Harahap di akun Twitter pribadinya, Selasa (23/2).

Berkenaan dengan peristiwa kerumunan tersebut, pihak istana negara telah buka suara. Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden, Bey Machmudin mengatakan, peristiwa tersebut terjadi di Maumere saat Presiden Jokowi dalam rangka kunjungan kerja untuk meresmikan Bendungan Napun Gete.

Saat dalam perjalanan, warga sekitar sudah menunggu di pinggir jalan dan mendekati mobil yang ditumpangi presiden.

"Saat rangkaian melambat, masyarakat maju ke tengah jalan sehingga membuat iring-iringan berhenti. Mobil yang digunakan presiden atapnya dapat dibuka, sehingga presiden dapat menyapa masyarakat, sekaligus mengingatkan penggunaan masker," kata Bey kepada wartawan.

Populer

Masih Sibuk di Jogja, Pimpinan KPK Belum Tahu OTT di Lampung Tengah

Selasa, 09 Desember 2025 | 14:21

Pura Jadi Latar Film Porno, Hey Bali: Respons Aparat Dingin

Selasa, 09 Desember 2025 | 21:58

Kebun Sawit Milik POSCO Lebih dari Dua Kali Luas Singapura

Senin, 08 Desember 2025 | 19:12

Mahfud MD soal Bencana Sumatera: Menyuruh Pejabat Mundur Tidak Relevan

Rabu, 10 Desember 2025 | 05:53

Aliran Bantuan ke Aceh

Sabtu, 06 Desember 2025 | 04:08

Korban Bencana di Jabar Lebih Butuh Perhatian Dedi Mulyadi

Sabtu, 06 Desember 2025 | 04:44

Bangun Jembatan Harapan

Minggu, 07 Desember 2025 | 02:46

UPDATE

UNJ Gelar Diskusi dan Galang Donasi Kemanusiaan untuk Sumatera

Selasa, 16 Desember 2025 | 12:10

Skandal Sertifikasi K3: KPK Panggil Irjen Kemnaker, Total Aliran Dana Rp81 Miliar

Selasa, 16 Desember 2025 | 12:04

KPU Raih Lembaga Terinformatif dari Komisi Informasi

Selasa, 16 Desember 2025 | 11:41

Dipimpin Ferry Juliantono, Kemenkop Masuk 10 Besar Badan Publik Informatif

Selasa, 16 Desember 2025 | 11:13

KPK Janji Usut Anggota Komisi XI DPR Lain dalam Kasus Dana CSR BI-OJK

Selasa, 16 Desember 2025 | 11:12

Harga Minyak Turun Dipicu Melemahnya Data Ekonomi China

Selasa, 16 Desember 2025 | 11:03

Kritik “Wisata Bencana”, Prabowo Tak Ingin Menteri Kabinet Cuma Gemar Bersolek

Selasa, 16 Desember 2025 | 10:56

Din Syamsuddin Dorong UMJ jadi Universitas Kelas Dunia di Usia 70 Tahun

Selasa, 16 Desember 2025 | 10:54

Tentang Natal Bersama, Wamenag Ingatkan Itu Perayaan Umat Kristiani Kemenag Bukan Lintas Agama

Selasa, 16 Desember 2025 | 10:46

Dolar AS Melemah di Tengah Pekan Krusial Bank Sentral

Selasa, 16 Desember 2025 | 10:33

Selengkapnya