Berita

Ilustrasi pertanian dan masyarakat petani/Net

Nusantara

Tingkat Kemiskinan Tinggi Jadi Alasan Jokowi Bangun Lumbung Pangan Di NTT

SELASA, 23 FEBRUARI 2021 | 12:24 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Pembangunan lumbung pangan alias food estate di Kabupaten Sumba Tengah, Nusa Tenggara Timur (NTT) dikarenakan tingkat kemiskinan Indonesia paling tinggi disumbang daerah ini.

Begitulah Presiden Joko Widodo mengungkapkan alasan pembangunan lumbung pangan di Sumba Tengah, saat melakukan kunjungan kerja ke NTT, Selasa (23/2).

"Kenapa dikerjakan di NTT, khususunya di Kabupaten Sumba Tengah? Karena, kita harus ngomong apa adanya, data yang saya miliki 34 persen kemiskinan ada di sini," ujar Jokowi yang dikutip melalui siaran kanal Youtube Sekretariat Presiden.


Jokowi juga menerangkan, panen padi yang ada di Sumba Tengah ini cuma satu kali dalam setahun. Makanya, pemerintah pusat ingin mengelola pertanian yang ada di NTT ini agar dalam setahun bisa dua kali panen.

"Dua kali panen padi dan sekali panen jagung atau kedelai," sambungnya.

Namun begitu, Jokowi tidak bisa memungkiri adanya problem yang masih terjadi diseluruh NTT, yaitu kesulitan air dan juga peralatan pertanian sepeti traktor.

Oleh sebab itu, mantan Gubernur DKI Jakarta ini meminta jajarannya untuk menginventarisir pembangunan infrastrukrtur pendukung perairan dan juga penyedian kelengkapan pertanian.

"Saya sudah perintahkan pak menteri PUPR untuk dilihat kemungkinan di bangun waduk atau bendungan, kemudian tambahan untuk embung dan juga sumur bor," tuturnya.

"Diikuti kementerian pertanian untuk membantu kekurangan-kekurangan alsintan (alat mesin pertanian), traktor terutama di sini sangat dibutuhkan sekali,"demikian Joko Widodo.

Khusus pembangunan lumbung pangan di Sumba Tengah, NTT ini, pertama kali pemerintah membuka 5.000 hektar lahan untuk dikelola. Dari jumlah itu adalah lahan untuk menanam padi seluas 3.000 hektar dan 2.000 hektar untuk menanam jagung.

Ke depannya, pemerintah akan memperluas area lumbung pangan di NTT ini menjadi 10 ribu hektar. Nantinya, 5.600 hektar lahan untuk padi dan 4.400 untuk jagung.

Populer

Kematian Penjaga Rumah Febrie Harus Diusut Tuntas

Senin, 27 Juli 2026 | 19:53

Jubir IKN Troy Pantouw Sempat Telepon Keluarga Sehari Sebelum Ditemukan Meninggal

Minggu, 26 Juli 2026 | 20:58

Putusan Eksepsi Dokter Tifa Berujung Antiklimaks

Minggu, 02 Agustus 2026 | 05:20

Oknum Brimob Jadi Tersangka, KPK Pastikan Sanksi Pidana hingga Etik Menanti

Jumat, 31 Juli 2026 | 13:44

15 Jeriken Bensin yang Menenggelamkan Jabatan Ayah

Senin, 27 Juli 2026 | 01:03

Dana Nasabah Rp2,58 Miliar Raib, BCA Digugat ke PN Jakpus

Selasa, 28 Juli 2026 | 16:02

KPK Konstruksikan Dugaan Fee Rp3,5 Miliar dari Waskita untuk Eks Ketum HIPMI

Minggu, 02 Agustus 2026 | 14:18

UPDATE

Mafia Infrastruktur Diduga Kepung Menteri Dody Lewat Isu Miring

Kamis, 06 Agustus 2026 | 00:05

Menhan hingga Ketua Komisi I DPR Terima Brevet Korps Marinir

Rabu, 05 Agustus 2026 | 23:46

Ketimpangan Penduduk Meningkat, Gini Ratio Naik ke 0,368

Rabu, 05 Agustus 2026 | 23:22

Mahkamah Agung Diminta Evaluasi Ketua PN Jakarta Timur

Rabu, 05 Agustus 2026 | 22:38

Gempa M 6,4 Guncang Kepulauan Talaud, Tidak Ada Korban Jiwa

Rabu, 05 Agustus 2026 | 22:31

Kader Golkar Wonosobo Ngadu ke DPP soal Dua Kali Musda

Rabu, 05 Agustus 2026 | 22:14

Di Balik Tribun Sunyi Piala Presiden, Puluhan Pecalang Jaga Harmoni El Clasico

Rabu, 05 Agustus 2026 | 22:09

Kisruh Diadukan ke Bahlil, Mafa Uswanas Diusulkan jadi Plt Ketum AMPI

Rabu, 05 Agustus 2026 | 21:50

Pergeseran Public Goods Sektor Kesehatan

Rabu, 05 Agustus 2026 | 21:40

BRAINS Demokrat Kolaborasi Bareng IRI Perkuat Demokrasi Lintas Negara

Rabu, 05 Agustus 2026 | 21:17

Selengkapnya