Berita

Anggota Komisi IX DPR RI, Saleh Partaonan Daulay/RMOL

Politik

41 Persen Masyarakat Enggan Divaksin, Saleh Daulay Minta Pemerintah Masifkan Sosialisasi

SENIN, 22 FEBRUARI 2021 | 14:31 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Berdasarkan hasil Lembaga Survei Indikator Politik Indonesia (IPI), sebanyak 41 persen masyarakat menolak atau tidak bersedia untuk divaksin. Hal ini merupakan temuan serius yang perlu ditindaklanjuti oleh pemerintah.

Begitu yang dikatakan anggota Komisi IX DPR RI, Saleh Partaonan Daulay, lewat keterangannya, Senin (22/2).

“Menurut saya, ini adalah temuan yang serius. Ternyata ada banyak masyarakat tidak mau divaksin. Jumlahnya mencapai 41 persen,” ucap Saleh.


Ketua Fraksi PAN DPR RI ini meminta pemerintah tidak menganggap remeh temuan tersebut. Justru harus ditindaklanjuti dengan bekerja keras untuk meyakinkan masyarakat agar mau divaksin.

"Survei tersebut harus menjadi perhatian serius pemerintah. Pemerintah harus melakukan sosialisasi vaksinasi Covid-19 secara luas dan masif kepada masyarakat,” tegasnya.

Menurutnya, kampanye pemerintah soal vaksinasi ini belum sepenuhnya masuk di kalangan masyarakat dan belum dipahami oleh masyarakat mengenai urgensi vaksinasi.

“Makanya, mereka tadi takut enggak mau divaksin. Sosialisasi penting sekali agar semua masyarakat ini paham,” imbuh Saleh.

Saleh menambahkan masyarakat perlu untuk mengikuti vaksinasi Covid-19. Sebab, pemerintah telah menggelontorkan anggaran besar untuk menangani pandemi Covid-19.

"Ini penting sekali loh orang ikut vaksinasi ini. Karena jumlah anggaran untuk vaksinasi itu besar. Terakhir Menkes paparan di Komisi IX angkanya mencapai Rp 134 triliun sekian. Jadi angka itu untuk vaksinasi dan seluruh hal yang berkaitan dengan itu luar biasa besarnya. Jadi harus efektif. Harus dimanfaatkan semaksimal mungkin. Harus betul-betul seusai target yang dicanangkan oleh pemerintah,” paparnya.

Menyinggung adanya sanksi kepada masyarakat yang tidak mau divaksinasi, Saleh berpendapat sanksi itu tidak bisa dijadikan parameter untuk meningkatkan partisipasi masyarakat.

"Saya tidak begitu yakin bahwa sanksi yang disebutkan dalam Perpres 14 yang baru itu akan meningkatkan partisipasi masyarakat. Menurut saya, partisipasi itu akan lebih meningkat jika sosialisasinya dilakukan secara serius di seluruh Indonesia,” demikian Saleh Daulay.

Populer

Enam Pengusaha Muda Berebut Kursi Ketum HIPMI, Siapa Saja?

Kamis, 22 Januari 2026 | 13:37

Rakyat Lampung Syukuran HGU Sugar Group Companies Diduga Korupsi Rp14,5 Triliun Dicabut

Kamis, 22 Januari 2026 | 18:16

Kasi Intel-Pidsus Kejari Ponorogo Terseret Kasus Korupsi Bupati Sugiri

Rabu, 21 Januari 2026 | 14:15

Kasus Hogi Minaya Dihentikan, Komisi Hukum DPR: Tak Penuhi Unsur Pidana

Rabu, 28 Januari 2026 | 17:07

Hologram di Ijazah UGM Jadi Kuncian Mati, Jokowi Nyerah Saja!

Senin, 26 Januari 2026 | 00:29

Dosen Unikama Kecewa, Lima Bulan Kampus Dikuasai Kelompok Tak Dikenal

Jumat, 30 Januari 2026 | 02:25

KPK Amankan Dokumen dan BBE saat Geledah Kantor Dinas Perkim Pemkot Madiun

Rabu, 28 Januari 2026 | 11:15

UPDATE

Tujuh Kader Baru Resmi Masuk PSI, Mayoritas Eks Nasdem

Sabtu, 31 Januari 2026 | 18:11

Penanganan Hukum Tragedi Pesta Pernikahan di Garut Harus Segera Dituntaskan

Sabtu, 31 Januari 2026 | 17:34

Kata Gus Yahya, Dukungan Board of Peace Sesuai Nilai dan Prinsip NU

Sabtu, 31 Januari 2026 | 17:02

Pertamina Bawa Pulang 1 Juta Barel Minyak Mentah dari Aljazair

Sabtu, 31 Januari 2026 | 16:29

Penegakan Hukum Tak Boleh Mengarah Kriminalisasi

Sabtu, 31 Januari 2026 | 16:11

Kementerian Imipas Diminta Investigasi Rutan Labuan Deli

Sabtu, 31 Januari 2026 | 16:07

Ekonomi Indonesia 2026: Janji vs Fakta Daya Beli

Sabtu, 31 Januari 2026 | 15:21

Gus Yahya: 100 Tahun NU Tak Pernah Berubah Semangat dan Idealismenya!

Sabtu, 31 Januari 2026 | 15:07

Australia Pantau Serius Perkembangan Penyebaran Virus Nipah

Sabtu, 31 Januari 2026 | 14:57

Mundur Massal Pimpinan OJK dan BEI, Ekonom Curiga Tekanan Berat di Pasar Modal

Sabtu, 31 Januari 2026 | 14:52

Selengkapnya