Berita

Anggota Komisi IX DPR RI, Saleh Partaonan Daulay/RMOL

Politik

41 Persen Masyarakat Enggan Divaksin, Saleh Daulay Minta Pemerintah Masifkan Sosialisasi

SENIN, 22 FEBRUARI 2021 | 14:31 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Berdasarkan hasil Lembaga Survei Indikator Politik Indonesia (IPI), sebanyak 41 persen masyarakat menolak atau tidak bersedia untuk divaksin. Hal ini merupakan temuan serius yang perlu ditindaklanjuti oleh pemerintah.

Begitu yang dikatakan anggota Komisi IX DPR RI, Saleh Partaonan Daulay, lewat keterangannya, Senin (22/2).

“Menurut saya, ini adalah temuan yang serius. Ternyata ada banyak masyarakat tidak mau divaksin. Jumlahnya mencapai 41 persen,” ucap Saleh.


Ketua Fraksi PAN DPR RI ini meminta pemerintah tidak menganggap remeh temuan tersebut. Justru harus ditindaklanjuti dengan bekerja keras untuk meyakinkan masyarakat agar mau divaksin.

"Survei tersebut harus menjadi perhatian serius pemerintah. Pemerintah harus melakukan sosialisasi vaksinasi Covid-19 secara luas dan masif kepada masyarakat,” tegasnya.

Menurutnya, kampanye pemerintah soal vaksinasi ini belum sepenuhnya masuk di kalangan masyarakat dan belum dipahami oleh masyarakat mengenai urgensi vaksinasi.

“Makanya, mereka tadi takut enggak mau divaksin. Sosialisasi penting sekali agar semua masyarakat ini paham,” imbuh Saleh.

Saleh menambahkan masyarakat perlu untuk mengikuti vaksinasi Covid-19. Sebab, pemerintah telah menggelontorkan anggaran besar untuk menangani pandemi Covid-19.

"Ini penting sekali loh orang ikut vaksinasi ini. Karena jumlah anggaran untuk vaksinasi itu besar. Terakhir Menkes paparan di Komisi IX angkanya mencapai Rp 134 triliun sekian. Jadi angka itu untuk vaksinasi dan seluruh hal yang berkaitan dengan itu luar biasa besarnya. Jadi harus efektif. Harus dimanfaatkan semaksimal mungkin. Harus betul-betul seusai target yang dicanangkan oleh pemerintah,” paparnya.

Menyinggung adanya sanksi kepada masyarakat yang tidak mau divaksinasi, Saleh berpendapat sanksi itu tidak bisa dijadikan parameter untuk meningkatkan partisipasi masyarakat.

"Saya tidak begitu yakin bahwa sanksi yang disebutkan dalam Perpres 14 yang baru itu akan meningkatkan partisipasi masyarakat. Menurut saya, partisipasi itu akan lebih meningkat jika sosialisasinya dilakukan secara serius di seluruh Indonesia,” demikian Saleh Daulay.

Populer

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Kehadiran Anies di Cikeas Jadi Masalah Serius

Jumat, 27 Maret 2026 | 02:08

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

SBY Menolak Silaturahmi Lebaran Anies?

Jumat, 27 Maret 2026 | 03:43

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Nasib Hendrik, SPPG Ditutup, 150 Karyawan Diberhentikan

Jumat, 27 Maret 2026 | 06:07

Dubai Menuju Kota Hantu

Selasa, 31 Maret 2026 | 13:51

UPDATE

Diminati Klub Azerbaijan, Persib Siap Lepas Eliano Reijnders?

Sabtu, 04 April 2026 | 15:58

Investasi Emas untuk Keuntungan Maksimal: Mengapa Harus Disimpan dalam Jangka Panjang?

Sabtu, 04 April 2026 | 15:37

Harga Plastik Melonjak, Pengamat Ingatkan Dampaknya Bisa Lebih Berbahaya dari BBM

Sabtu, 04 April 2026 | 14:49

DPR Minta ASN yang WFH Dipantau Ketat!

Sabtu, 04 April 2026 | 14:31

Komisi V DPR Minta Pemerintah Lakukan Pemilihan Terdampak Gempa Sulut-Malut

Sabtu, 04 April 2026 | 14:00

DPR Minta Pemda Pertahankan Guru PPPK Paruh Waktu di Tengah Efisiensi Anggaran

Sabtu, 04 April 2026 | 13:47

Trump Digugat Dua Lusin Negara Bagian Terkait Pemilu

Sabtu, 04 April 2026 | 13:24

Daftar Tayang Bioskop April 2026: Dari Petualangan Galaksi Mario hingga Ketegangan Horor Lokal

Sabtu, 04 April 2026 | 13:22

Ledakan di Markas PBB Lebanon Kembali Lukai 3 Prajurit TNI, 2 Luka Serius

Sabtu, 04 April 2026 | 13:01

Sindiran Iran ke AS Menggema di Tengah “Pembersihan” Pentagon

Sabtu, 04 April 2026 | 12:51

Selengkapnya