Aksi protes menolak kudeta militer di Myanmar/Net
Uni Eropa mengutuk kekerasan yang terus memburuk di Myanmar, khususnya setelah dua pengunjuk rasa tewas ketika pasukan keamanan melepaskan tembakan langsung.
Kepala Urusan Luar Negeri dan Kebijakan Keamanan Uni Eropa, Josep Borrell menegaskan pihaknya akan mengadakan pertemuan para menteri luar negeri Uni Eropa di Brussel pada Senin (22/2) untuk membahas tindakan atas situasi di Myanmar.
Seorang pejabat senior Uni Eropa mengatakan pertemuan tersebut diperkirakan akan membahas sanksi yang ditujukan pada militer Myanmar.
"Saya mengutuk keras kekerasan terhadap pengunjuk rasa sipil yang damai oleh militer. Saya mendesak militer dan semua pasukan keamanan di Myanmar untuk segera menghentikan kekerasan terhadap warga sipil," ujar Borrell pada Sabtu (20/2), seperti dikutip
AFP.
Komentar Borrell muncul setelah adanya laporan dua pengunjuk rasa di Myanmar tewas, salah satunya adalah seorang anak laki-laki yang ditembak di kepala.
Insiden itu terjadi ketika pasukan keamanan di Mandalay menembakan amunisi dan peluru karet ke arah pengunjuk rasa yang melakukan aksi protes menolak kudeta militer.
Komisi Eropa pada hari Jumat telah bereaksi terhadap kematian seorang pengunjuk rasa lainnya yang ditembak mati di kepala dengan peluru tajam selama demonstrasi pada 9 Februari.
Seorang juru bicara menyerukan penyelidikan transparan atas insiden kematian tersebut dan menuntut pertanggungjawaban mereka yang bersalah.
Unjuk rasa besar-besaran di Myanmar terjadi untuk menolak kudeta yang dilakukan oleh militer pada 1 Februari, setelah menahan pemimpin Aung San Suu Kyi dan banyak pejabat lainnya.
Penahanan dilakukan setelah militer menuding pemilu pada November 2020 yang dimenangkan partai Aung San Suu Kyi melakukan kecurangan.
