Selain Kerahkan Penyuluh, BKKBN Gandeng Berbagai Elemen Untuk Tekan Stunting

Pemerintah melalui Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) serius melakukan upaya percepatan penanganan stunting di Indonesia.

Agar pelaksanaan penanggulangan stnting efektif dan tepat sasaran, BKKBN akan mengerahkan sebanyak 1,2 juta kader di lapangan.

"BKKBN kan punya perangkat di daerah, kita punya perwakilan di seluruh provinsi. Hampir 23.600 penyuluh di lapangan, dan 1,2 juta kader di desa. Kita akan kerahkan itu semua," ujar Kepala BKKBN Hasto Wardoyo, Jumat (19/2).

Untuk melakukan penurunan stunting di lapangan, pihaknya akan membuat Rencana Aksi Nasional (RAN). Para kader di desa-desa dan penyuluh selama ini sudah sering melakukan pendampingan kepada keluarga aseptor Keluarga Berencana (KB).

"Mereka sering datang untuk sosialisasi dan advokasi supaya masyarakat mau menggunakan alat kontrasepsi," katanya.

Selain itu, kata Hasto, pihaknya juga menggandeng berbagai pihak seperti Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, perguruan tinggi baik negeri maupun swasta.

"Kami juga akan kerahkan mahasiswa menjadi pendamping dan mendata stunting. Saya juga gandeng swasta, BUMN, BUMD. Kami harus lebih banyak menggandeng swasta," tuturnya.

Presiden Joko Widodo sebelumnya telah menunjuk BKKBN sebagai leading sector percepatan penanganan stunting.

Mengacu pada hasil riset Studi Status Gizi Balita di Indonesia (SSGBI) Kementerian Kesehatan pada 2019, terdapat 5 juta bayi lahir di Indonesia setiap tahunnya. Dari jumlah itu, sebanyak 27,6 persen di antaranya dalam kondisi stunting.