Berita

Tersangka kasus korupsi bansos, yang juga mantan Menteri Sosial, Juliari P. Batubara/Net

Politik

Korupsi Bansos Merampas Daya Hidup Rakyat Miskin, Pelakunya Layak Dihukum Mati

JUMAT, 19 FEBRUARI 2021 | 09:40 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Korupsi bantuan sosial (bansos) di tengah pandemi Covid-19 merupakan tindakan perampasan terhadap daya hidup orang miskin yang sangat pantas dihukum mati para pelakunya.

Direktur Eksekutif Oversight of Indonesia's Democratic Policy, Satyo Purwanto mengatakan, terjeratnya Juliari Peter Batubara saat menjabat sebagai Menteri Sosial dalam kasus korupsi bansos menjadi salah satu fenomena yang perlu dijadikan refleksi serius pada upaya pemberantasan korupsi, terlebih di masa pandemi.

"Kasus bansos memiliki dimensi yang luas. Sebab juga mengkorupsi daya hidup orang miskin yang terdampak pandemi Covid-19 dan juga membajak upaya keras pemerintah menggerakkan ekonomi riil dimasyarakat melalui program penyaluran bansos agar perekonomian tidak kolaps," ujar Satyo kepada Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (19/2).

Menurut Satyo, penanganan kasus bansos yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dianggapnya lambat untuk menetapkan tersangka baru.

"Padahal bukti-bukti sudah terang yang menyebutkan dan menunjukkan adanya kekuatan politik dan aktor-aktor yang ikut berperan menentukan kuota bansos dengan nilai yang fantastis," jelas Satyo.

Kekuatan politik dan aktor-aktor yang disebut berperan, kata Satyo, juga sudah dibeberkan oleh media massa. Seperti pelaku dari pihak vendor, karyawan suplier, politisi Senayan, sosok "madam" hingga sosok "Anak Pak Lurah".

Korupsi bansos ini, sambung Satyo, sudah tentu dilakukan dengan memanfaatkan jabatan, pengaruh sebagai pimpinan dewan atau partai berkuasa, keadaan yang dapat dijadikan alasan pemberatan pidana bagi pada pelakunya.

"Apabila tindak pidana tersebut dilakukan terhadap anggaran yang diperuntukkan bagi penanggulangan keadaan bahaya atau bencana nasional seperti pandemi Covid-19 dan mereka layak dituntut dengan Pasal 2 Ayat 2 UU Tipikor yang mana pemberatannya adalah pidana mati," terang Satyo.

Bahkan, masih kata Satyo, bungkamnya Juliari kepada penyidik KPK juga merupakan perbuatan yang dikategorikan menghalangi upaya penyidikan dan pemberantasan korupsi.

"Aksi bungkamnya dia (Juliari) selama ditahan KPK saat ini, tindakan tersebut merupakan sudah dikategorikan menghalangi upaya penyidikan dan pemberantasan korupsi oleh aparat berwenang yakni KPK," pungkasnya.

Populer

Hampir 2 Bulan Kosong, Presiden Jokowi dan Panglima TNI Disarankan Segera Tunjuk Pangkostrad Baru

Kamis, 13 Januari 2022 | 01:58

Ketua Umum HMI: Pelaporan Balik Terhadap Ubedilah Badrun Adalah Tindakan Salah Kaprah dan Bodoh

Minggu, 16 Januari 2022 | 07:17

Otto Hasibuan: Pertamina Menang Gugatan Rp 1,5 T dan 23 Juta Dolar AS Kasus Tumpahan Minyak Teluk Balikpapan

Sabtu, 22 Januari 2022 | 12:57

Rizal Ramli: Pakde Jokowi, Tolong Jelaskan Siapa Akan Tinggal di Ibu Kota Negara Baru?

Senin, 17 Januari 2022 | 22:04

Soal Deklarasi Prabowo-Jokowi, Pengamat: Jika Maju Cawapres, Makin Kuat Jokowi Beda Kelas dengan SBY

Sabtu, 15 Januari 2022 | 17:54

Pesan untuk Ubedilah Badrun, Adhie Massardi: Bersiaplah Hadapi Segala Hal yang Tidak Masuk Akal Sekalipun

Minggu, 16 Januari 2022 | 06:55

Dosen UAI: Pelaporan Ubedilah Badrun Sepertinya untuk Menekan agar Cabut Laporan

Senin, 17 Januari 2022 | 08:27

UPDATE

Prof Kaelan UGM: Sistem Hukum Indonesia Sudah Murtad dari Pancasila

Minggu, 23 Januari 2022 | 18:28

Jamin Keamanan PTM, Binda Bali Gencar Vaksinasi Anak Usia 6-11 Tahun

Minggu, 23 Januari 2022 | 18:07

Sempat Kabur Saat Kecelakaan, 100 Monyet Lab Berhasil Ditangkap Kembali

Minggu, 23 Januari 2022 | 17:58

Usik Harga Diri Masyarakat Kalimantan, Edy Mulyadi Didesak Cabut Pernyatan Lokasi IKN "Tempat Jin Buang anak"

Minggu, 23 Januari 2022 | 17:54

Bantah Klaim Inggris, Rusia Tegas Tidak Mencoba Gantikan Pemimpin Ukraina

Minggu, 23 Januari 2022 | 17:49

Etalase Industri Olahraga Nasional, Even MotoGP Mandalika Diharapkan Hasilkan Rp 500 Miliar

Minggu, 23 Januari 2022 | 17:39

Soal “Macan Mengeong”, Prabowo Tidak Akan Marah pada Sekjen GNPF Ulama

Minggu, 23 Januari 2022 | 17:34

Tafsir Lukisan SBY, Benny Harman: Terkandung Pesan 2024 Kursi Presiden Kosong

Minggu, 23 Januari 2022 | 17:23

Balad Jarwo Deklarasi Dukung untuk Ganjar Pranowo di Pilpres 2024

Minggu, 23 Januari 2022 | 17:15

Pengakuan Guntur Soekarno, Megawati Jagoan Main Bola

Minggu, 23 Januari 2022 | 16:59

Selengkapnya