Berita

Ketua Majelis Jaringan Aktivis Pro Demokrasi (Prodem), Iwan Sumule/RMOL

Hukum

Khawatir Barang Bukti Hilang, Iwan Sumule Desak KPK Tangkap Herman Hery

JUMAT, 19 FEBRUARI 2021 | 01:36 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta segera menangkap pihak-pihak diduga terlibat dalam kasus korupsi bantuan sosial (Bansos) Covid-19, termasuk sejumlah politisi yang namanya sudah nyaring disebut.

Bahkan secara lantang, Ketua Majelis Jaringan Aktivis Pro Demokrasi (Prodem), Iwan Sumule meminta lembaga pimpinan Firli Bahuri tersebut segera menangkap politisi PDIP, Herman Hery yang diduga turut terlibat.

"KPK mestinya segera menangkapnya, seperti Herman Hery, karena sebagai Ketua Komisi III DPR RI sangat berpotensi hilangkan barang bukti dan hambat proses hukum," kata Iwan Sumule kepada redaksi, Kamis (18/2).


Merujuk laporan Majalah Tempo, Herman Hery diduga meminjam bendera sejumlah perusahaan untuk memperoleh kuota pengadaan bantuan kebutuhan pokok. Sejumlah perusahaan yang terafiliasi dengan politisi PDIP itu disebut mendapat kuota pengadaan bansos Covid-19 sebanyak 7,6 juta paket senilai Rp 2,1 triliun.

Setelah sejumlah perusahaan itu menerima anggaran, mereka kemudian mentransfer sebagian besar uangnya ke rekening PT Dwimukti Graha Elektrindo, perusahaan milik Herman.

Di sisi lain, Iwan Sumule mengingatkan agar publik tetap fokus mengawal KPK meringkus pihak-pihak yang teribat dalam korupsi bansos ini meski belakangan ruang diskusi diramaikan dengan usulan hukuman mati bagi tersangka eks Menteri Sosial Juliari Batubara.

"Jangan sampai melupakan terduga koruptor bansos lain yang masih gentayangan," tandasnya.

Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

UPDATE

Serentak di Tiga Lokasi, KPK Periksa Pegawai Kemenag dan Bos Travel

Jumat, 17 April 2026 | 14:16

Waspadai Phishing dan Malware, BNI Tekankan Keamanan BNIdirect

Jumat, 17 April 2026 | 14:15

Bitcoin Stabil di Level 74.900 Dolar AS

Jumat, 17 April 2026 | 14:11

Ekonomi Jatim Tumbuh 5,33 Persen di 2025, Didongkrak Sektor Manufaktur

Jumat, 17 April 2026 | 14:05

KPK Periksa Direktur Kepatuhan Bank Papua dalam Kasus Korupsi Dana Operasional Papua

Jumat, 17 April 2026 | 14:01

Rekrutmen Manajer Kopdes Tak Boleh Ada Titipan

Jumat, 17 April 2026 | 13:50

Kasus Chat Cabul Mahasiswa Merebak di IPB, DPR Minta Kampus Bertindak Tegas

Jumat, 17 April 2026 | 13:41

Penahanan Harga BBM Non-Subsidi Dikhawatirkan Ganggu Kesehatan Fiskal

Jumat, 17 April 2026 | 13:39

PPIH Ujung Tombak Keberhasilan Penyelenggaraan Haji

Jumat, 17 April 2026 | 13:31

KPK Temukan Dapur MBG Tak Layak, Kasus Keracunan Jadi Alarm Serius

Jumat, 17 April 2026 | 13:22

Selengkapnya