Berita

Pakar hukum pidana dari Universitas Al-Azhar Indonesia, Suparji Ahmad/Repro

Politik

Pakar: Ketidakadilan UU ITE Yang Dimaksud Jokowi Harus Diperjelas, Menyelamatkan Teman Atau Karena Tebang Pilih?

KAMIS, 18 FEBRUARI 2021 | 15:00 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Perlu diapresiasi political will (kehendak politik) dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang meminta DPR RI merevisi UU 19/2016 sebagai perubahan UU 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Namun demikian, bagaimana keinginan politik Presiden itu mampu melahirkan sebuah produk yang betul-betul bermakna secara signifikan menjawab persoalan yang mendasar.

Demikian disampaikan pakar hukum pidana dari Universitas Al-Azhar Indonesia, Prof Suparji Achmad saat menjadi narasumber dalam diskusi daring Tanya Jawab Cak Ulung, bertajuk "Seberapa Pentingkah Revisi UU ITE?" Yang diselenggarakan Kantor Berita Politik RMOL, pada Kamis (18/2).

"Sebagaimana yang disampaikan oleh Presiden bahwa diduga ada persoalan ketidakadilan dalam proses penegakan hukum," kata Suparji.

Oleh karena itu menurut Suparji, hal yang menjadi sangat penting adalah bagaimana merevisi tentang apa yang dimaksud ketidakadilan dalam proses penegakan hukum di dalam UU ITE sebagaimana disampaikan Presiden Jokowi itu sendiri.

"Apakah karena tebang pilih menyerang lawan, menyelamatkan teman, atau bagaimana?" tegasnya.

"Jadi ini yang harus diperjelas makna tentang ketidakadilan akibat implementasi UU ITE," imbuh Suparji menegaskan.

Suparji menambahkan, poin Presiden Jokowi soal adanya praktek ketidakadilan dalam penerapan UU ITE menjadi pertanyaan mendasar dari revisi UU ini.

"Apakah mungkin, karena kelompok-kelompok kritis sudah tidak ada lagi? Kemudian ada teman-teman tertentu yang mau dijerat itu kemudian perlu diselamatkan dengan revisi UU ITE ini? sehingga kemudian menjadi adil?" pungkasnya.

Selain Prof Suparji, narasumber lain dalam diskusi daring Tanya Jawab Cak Ulung, bertajuk "Seberapa Pentingkah Revisi UU ITE?" yakni Wakil Ketua MPR RI dan anggota Komisi III DPR Fraksi PKB Jazilul Fawaid.

Populer

Mantan Petinggi Polri: Banyak Kasus Penistaaan Agama Islam Tak Diproses di Era Jokowi

Selasa, 21 September 2021 | 05:52

Ribuan Tetangga Rocky Gerung Bertekad Geruduk Kediaman Prabowo Subianto

Minggu, 19 September 2021 | 08:31

Lieus Sungkharisma Nilai Tindakan Napoleon Bonaparte terhadap M Kece Tak Sejalan dengan Ideologi Pancasila

Rabu, 22 September 2021 | 02:22

Di Mata Ketua GNPF Ulama, Napoleon Bonaparte Adalah Manusia Pilihan Tuhan

Minggu, 19 September 2021 | 14:28

Satu Tentara Dikabarkan Tewas Lagi di Papua, Natalius Pigai Salahkan Kebijakan Jokowi

Selasa, 21 September 2021 | 14:33

Beda Sikap Usai Diperiksa KPK, Anies Baswedan Tenang sedangkan 2 Politisi PDIP Pilih Kabur dari Wartawan

Selasa, 21 September 2021 | 19:34

Merpati Milik Warga Pekalongan Laku Rp 1,5 Miliar, Ini Kehebatannya

Minggu, 26 September 2021 | 04:28

UPDATE

SBY: Mungkin Hukum Bisa Dibeli, Tapi Tidak untuk Keadilan

Senin, 27 September 2021 | 09:16

Ribuan Nakes Terancam Dipecat Karena Menolak Vaksin, Gubernur New York Bakal Rekrut Anggota Garda Nasional

Senin, 27 September 2021 | 09:02

Menang di Derby London Utara, Manajer Arsenal: Ini Hal Terbaik yang Pernah Saya Rasakan

Senin, 27 September 2021 | 08:59

Ledakan di Jalalabad Membunuh Satu Anggota Intelijen Taliban

Senin, 27 September 2021 | 08:57

Bagir Manan: Apakah Sistem yang Kita Jalankan Menuju Dihapusnya Kemiskinan?

Senin, 27 September 2021 | 08:54

Tanggapi Pernyataan Kim Yo Jong, Kementerian Unifikasi Korsel Minta Korut Pulihkan Jalur Komunikasi

Senin, 27 September 2021 | 08:44

Golkar Harus Cepat Lakukan Mitigasi untuk Hadapi Pemilu 2024

Senin, 27 September 2021 | 08:32

Ketimbang Kembali Maju, Prabowo Lebih Cocok Jadi King Maker bagi Sandiaga Uno yang Lebih Menjual

Senin, 27 September 2021 | 08:31

Optimalkan Program Banyak Anak, China Hapus Tiga Undang-undang tentang KB

Senin, 27 September 2021 | 08:22

Ujang Komaruddin: Gaji DPR Besar Tapi Masih Korupsi, Potong Saja!

Senin, 27 September 2021 | 08:19

Selengkapnya