Gubernur Aceh, Nova Iriansyah/Net
Data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Aceh yang menyatakan angka kemiskinan di Aceh bertambah 19 ribu orang per September 2020 menunjukkan buruknya kinerja para birokrat di Tanah Rencong.
Karena itu, Sekretaris Daerah sebagai pemimpin birokrasi punya tanggung jawab untuk menjelaskan kepada publik alasan kenapa Aceh menjadi Provinsi termiskin se-Sumatera.
"Dari setiap kebijakan yang telah dibuat, birokrasi adalah mesin dalam menjalankan dan mengaplikasikan kebijakan tersebut, jika ada kebijakan yang selanjutnya gagal dalam pelaksanaan maka bisa dipastikan kinerja birokrasi tersebut tidak berjalan maksimal,†ujar pengurus dan aktivis GPS (Gerakan Pemuda Shubuh), Muttaqin, melalui keterangannya, Rabu (17/2), dikutip
Kantor Berita RMOLAceh.
Mutaqin mengatakan, Sekretaris Daerah Aceh, Taqwallah, harus menjelaskan dan memberi informasi kepada masyarakat terkait "Predikat Daerah Termiskin". Sehingga predikat tersebut tidak diarahkan kesalahannya pada satu pihak saja, akan tetapi menjadi tanggung jawab bersama.
Di sisi lain, Taqwallah sangat getol melakukan inspeksi-inspeksi dan rapat-rapat terhadap bawahan. Akan tetapi setiap gerakan tersebut tidak memiliki
output yang jelas guna memaksimalkan jalannya birokrasi.
Belum lagi, imbuh Muttaqin, laporan dan keluhan dari beberapa ASN mengatakan cara kinerja Sekda terlalu banyak memberikan tekanan-tekanan terhadap bawahan. Roda birokrasi berjalan didasari oleh ketakutan sehingga nuansa kinerja birokrasi jauh dari rasa kesegaran.
“Oleh sebab itu, kami meminta agar Gubernur Aceh mengevaluasi kembali kinerja birokrasi Aceh yang dalam hal ini dijabati oleh Sekda Aceh, Taqwallah. Hal tersebut dianggap penting guna untuk mewujudkan Aceh Hebat,†tegas Muttaqin.
