Penduduk Miskin Naik Karena Kebijakan Tidak Pro Wong Cilik, Padahal Sudah Pernah Diingatkan

Peningkatan jumlah penduduk miskin Indonesia yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) baru-baru ini terjadi karena kebijakan pemerintah yang tak pro terhadap wong cilik.

Demikian disampaikan anggota Komisi XI DPR RI, Junaidi Auly terkait rilis BPS yang menunjukkan peningkatan penduduk miskin hingga 2,76 juta sejak September 2019 hingga September 2020.

Ia pun meminta kepada pemerintah untuk lebih responsif menurunkan angka penduduk miskin.

"Ketika awal pandemi, pemerintah diingatkan agar mengantisipasi secara serius akan adanya penambahan penduduk miskin," kata Junaidi dalam keterangan tertulisnya kepada redaksi, Rabu (17/2).

Dari catatan BPS, kata dia, penduduk miskin periode September 2020 naik menjadi 10,19 persen dibandingkan September 2019 dengan 9,22 persen. Sedangkan penduduk miskin perkotaan mengalami kenaikan menjadi 7,88 persen dibandingkan periode sebelumnya 6,56 persen, dan penduduk miskin di pedesaan naik menjadi 13,2 persen dari 12,6 persen pada September 2019.

Politisi PKS ini menambahkan, pemerintah perlu menunda bahkan membatalkan berbagai kenaikan tarif dan iuran kepada masyarakat. Hal ini penting untuk meminimalisir laju peningkatan jumlah penduduk miskin, apalagi pandemi ini masih belum usai.

“Pemerintah penting melakukan evaluasi berbagai kebijakan dalam rangka menyusun kebijakan yang lebih efektif terkait pengurangan jumlah penduduk miskin," tutupnya.