Berita

Wakil Menteri Hukum dan HAM, Edward Omar Sharif Hiariej/Net

Politik

Semprot Wamenkumham, Politisi PAN: Mending Jadi Pengamat Saja, Jangan Intervensi Hukum

KAMIS, 18 FEBRUARI 2021 | 00:38 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Pernyataan Wakil Menteri Hukum dan HAM, Edward Omar Sharif Hiariej soal hukum mati untuk Juliari Batubara dan Edhy Prabowo sama saja sebagai bentuk intervesi proses hukum yang masih berjalan.

Menurut politisi Partai Amanat Nasional (PAN), Syarifuddin Sudding, pernyataan Wakil Menteri Hukum dan HAM tersebut tidak pantas mengingat posisinya sebagai pejabat di kabinet pemerintah.

“Sungguh sangat tidak elegan yah, dalam posisi sebagai Wamenkumham memberikan suatu statement seperti itu,” kata Sudding kepada wartawan, Rabu (17/2).


Anggota Komisi III DPR RI ini menjelaskan, pernyataan Edward, sama saja mengintervensi proses peradilan yang sedang dijalani Juliari Batubara yang tersandung kasus korupsi bansos Covid-19 dan Edhy Prabowo dalam kasus suap ekspor benih lobster.

“Ini sangat memengaruhi proses pro justisia kasus yang sementara berlangsung, yang ditangani oleh aparat penegak hukum. Apalagi posisinya sebagai Wamenkumham,” tegasnya.

Sudding mengatakan, Edward seharusnya bisa memosisikan dirinya sebagai pemerintah yang tidak boleh sembarangan dalam memberikan komentar dan bukan lagi sebagai pengamat hukum.

“Kalau dia masih melontarkan ucapan seperti itu, lebih baik dia jadi pengamat untuk dapat memberikan statement dan argumentasi tidak sebagai posisi Wamenkumham karena itu bisa sangat berpengaruh,” katanya.

“Jadi saya berharap agar yang bersangkutan berhati-hati mengeluarkan statement seperti itu. Sangat tidak pantas sebagai pejabat publik,” tandasnya.

Populer

Masih Sibuk di Jogja, Pimpinan KPK Belum Tahu OTT di Lampung Tengah

Selasa, 09 Desember 2025 | 14:21

Pura Jadi Latar Film Porno, Hey Bali: Respons Aparat Dingin

Selasa, 09 Desember 2025 | 21:58

Kebun Sawit Milik POSCO Lebih dari Dua Kali Luas Singapura

Senin, 08 Desember 2025 | 19:12

Mahfud MD soal Bencana Sumatera: Menyuruh Pejabat Mundur Tidak Relevan

Rabu, 10 Desember 2025 | 05:53

Bahlil Minta Maaf Usai Prank Presiden Prabowo

Selasa, 09 Desember 2025 | 18:00

Ini Susunan Lengkap Direksi dan Komisaris bank bjb

Selasa, 09 Desember 2025 | 17:12

Pidato Prabowo buat Roy Suryo: Jangan Lihat ke Belakang

Senin, 08 Desember 2025 | 12:15

UPDATE

BNN-BNPP Awasi Ketat Jalur Tikus Narkoba di Perbatasan

Jumat, 19 Desember 2025 | 00:09

Perkuat Keharmonisan di Jakarta Lewat Pesona Bhinneka Tunggal Ika

Jumat, 19 Desember 2025 | 00:01

Ahmad Doli Kurnia Ditunjuk Jadi Plt Ketua Golkar Sumut

Kamis, 18 Desember 2025 | 23:47

Ibas: Anak Muda Jangan Gengsi Jadi Petani

Kamis, 18 Desember 2025 | 23:26

Apel Besar Nelayan Cetak Rekor MURI

Kamis, 18 Desember 2025 | 23:19

KPK Akui OTT di Kalsel, Enam Orang Dicokok

Kamis, 18 Desember 2025 | 23:12

Pemerintah Didorong Akhiri Politik Upah Murah

Kamis, 18 Desember 2025 | 23:00

OTT Jaksa oleh KPK, Kejagung: Masih Koordinasi

Kamis, 18 Desember 2025 | 22:53

Tak Puas Gelar Perkara Khusus, Polisi Tantang Roy Suryo Cs Tempuh Praperadilan

Kamis, 18 Desember 2025 | 22:24

Menkeu Purbaya Bantah Bantuan Bencana Luar Negeri Dikenakan Pajak

Kamis, 18 Desember 2025 | 22:24

Selengkapnya