Anggota Komisi XI DPR RI, Putri Anetta Komarudin/Net
Pemerintah diminta bersikap tegas kepada perusahaan raksasa digital global seperti Google agar mematuhi kaidah peraturan yang berlaku di Indonesia.
Anggota Komisi XI DPR RI, Puteri Anetta Komaruddin mengatakan, ketegasan pemerintah penting mengingat beberapa negara lain juga kerap bersengketa dengan Google, baik masalah hukum maupun ekonomi.
"Untuk Indonesia sendiri, saya kira perlu ditelisik dan dikaji terlebih dahulu secara menyeluruh terkait dampak operasi layanan digital tersebut (Google) terhadap ekonomi dan pasar dalam negeri," kata Puteri Komaruddin kepada wartawan, Rabu (17/2).
Pemerintah juga diingatkan untuk menelaah dugaan-dugaan pelanggaran yang dilakukan Google selama beroperasi di Indonesia. "Indikasi pelanggaran hukum maupun dugaan kerugian terhadap hak-hak warga negara," tegasnya.
Di sisi lain, dasar hukum seperti perlindungan data pribadi yang tengah dibahas juga harus mampu memenuhi kebutuhan hukum masyarakat.
"Sehingga begitu disahkan nanti dapat memberikan kepastian hukum atas pelaksanaan perlindungan data pribadi," lanjut politisi Golkar ini.
Disinggung terkait penerimaan pajak negara dari Google, ia berujar bahwa pemerintah telah memberlakukan PPN atas Kegiatan Perdagangan melalui Sistem Elektronik (PMSE).
"Kita dukung sebagai langkah pemerintah untuk ekstensifikasi penerimaan perpajakan. Terlebih, saat ini penerimaan negara mengalami tekanan yang berat akibat pandemi. (Setuju) apabila pemerintah berencana memberlakukan pajak bagi perusahaan digital asing berskala global," kata Puteri.
Berkenaan dengan pajak penghasilan (PPh) atas suatu perusahaan digital asing berskala global seperti Google, kata dia, pembahasannya masih dalam tahap negosiasi yang sengit dan alot.
"Untuk itu, kita terus dorong pemerintah untuk fokus mencapai negosiasi pajak digital tersebut," tandasnya.
