Pemerintah Kabupaten Bekasi meminta agar pemerintah pusat maupun provinsi mendistribusikan vaksin tahap kedua secara serentak bersama dengan tujuh daerah lain di Jabodetabek.
Permintaan tersebut disampaikan langsung Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bekasi, Uju menyikapi lambatnya distribusi vaksin Covid-19 ke Kabupaten Bekasi.
“Kita menunggu pendistribusian dari pusat dan provinsi, sehingga yang kita harapkan sama dengan kabupaten dan kota lain. Dalam tanda kutip ini kan dekat Bodebek, tapi ternyata kan agak terbelakang,†ujar Uju dikutip
Kantor Berita RMOLJabar, Rabu (17/2).
Uju memastikan, penyuntikan vaksin Sinovac terhadap tenaga kesehatan di Kabupaten Bekasi hingga kini hampir mencapai 100 persen.
Bahkan, dari alokasi yang diajukan masih terdapat kekurangan 5 ribu tenaga kesehatan yang belum mendapat vaksin karena keterbatasan kuota.
“Penyelesaiannya sudah kita cek hampir 100 persen semua, tapi ya tadi untuk nakes masih kurang 5 ribu. Saya sudah mohon ke provinsi agar diselesaikan dulu, walaupun nanti berbarengan dengan tahap dua untuk tenaga pelayanan publik, mudah-mudahan seperti itu jadi tidak mengurangi kuota untuk pelayanan publik, sebab para nakes itu ya memang jadi prioritas,†bebernya.
Pada tahap kedua, vaksinasi diberikan bagi mereka yang bekerja di pelayanan publik, yakni TNI-Polri, ASN, tenaga pendidik termasuk pedagang pasar. Namun hingga kini, pihaknya masih menghitung jumlah vaksin yang dibutuhkan untuk diajukan pada penerimaan vaksin tahap kedua.
Kendati demikian, Uju meminta kepada masyarakat yang nantinya bakal divaksin, agar tidak menolak untuk dilakukan vaksinasi. Sebab, dapat dipastikan vaksin yang disuntikkan nanti telah teruji aman dan halal.
“Saya minta juga disosialisasikan vaksin itu jangan lagi ada yang ragu. Kan sudah uji klinik, BPPOM, MUI juga sudah ada, kebijakan pemerintah sudah jelas, vaksin wajib dan jangan sampai menolak. Karena vaksin ini untuk menjaga diri sendiri dan orang lain, kita harus saling melindungi dan dilindungi, itu utamanya,†tandasnya.
