Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti/Net
Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti meyakini kolaborasi antara kampus, DPD RI dan Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) akan mewujudkan welfare state di Indonesia.
Hanya saja, diperlukan kerja dan kemauan yang keras semua stakeholder bangsa. Terutama keberpihakan sistem politik di Indonesia.
Demikian disampaikan LaNyalla saat menjadi pembicara utama dalam Airlangga Forum di Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga Surabaya, Rabu petang (17/2). Hadir sebagai narasumber Direktur Sekolah Pascasarjana Unair Prof. Badri Munir Sukoco, dan Ketua Kadin Jatim Adik Dwi Putranto.
Webinar dengan topik "Jalan Baru Menuju Masyarakat Sejahtera" itu merupakan rangkaian dari acara Airlangga Education Expo. Webinar tersebut juga dihadiri langsung Rektor Universitas Airlangga Prof. Mohammad Nasih dan dipandu oleh Associate Profesor Suparto Wijoyo serta diikuti oleh sejumlah perguruan di beberapa negara dan jaringan radio daerah se Jatim.
"Persoalannya, apakah negara kita hari ini sudah berpihak kepada pencapaian welfare state? Sementara welfare state juga memiliki syarat adanya keadilan. Dan sebagai contoh ilustrasi saja, bagaimana mungkin keadilan terwujud, jika masih ada segelintir penduduk yang memiliki lebih dari 50 persen aset kekayaan Indonesia," tanya LaNyalla.
Maka, lanjutnya, kolaborasi antara kampus, DPD RI dan Kadin akan menjadi salah satu peluang untuk mewujudkan hal tersebut. Kampus harus senantiasa tanpa lelah untuk terus memberikan catatan kritis dan kontribusi pemikiran untuk perbaikan sistem politik Indonesia ke depan.
"Pisau analisa kampus harus tetap tajam. Budaya kritis kampus juga harus tetap dijaga. Budaya mahasiswa aktivis juga harus terus dipertahankan. Kita tidak boleh apatis terhadap politik. Kita harus peduli dan selalu update dengan isu-isu politik dan kebangsaan terkini. Sebab, politik itu bagaikan udara. Suka atau tidak suka, kita tetap membutuhkan politik dalam keseharian kita. Karena, semua instrumen kehidupan kita ditentukan oleh keputusan politik," urainya.
Untuk itu, tegas senator asal Jatim ini, sudah saatnya kampus mengambil tanggung jawab dan peran positif dalam berkontribusi terhadap perbaikan sistem politik di Indonesia maupun di daerah. Sebab jalan baru menuju masyarakat sejahtera sangat membutuhkan kontribusi pemikiran dari kampus terhadap perbaikan sistem politik di Indonesia.
Sementara DPD RI sebagai wakil daerah yang memang memiliki fungsi legislasi, akan terus berkontribusi terhadap kepentingan daerah secara langsung. Baik itu otonomi daerah maupun pengawasan pelaksanaan undang-undang di daerah.
"Oleh karena itu, DPD RI saat ini fokus dengan slogan yang telah kami canangkan, yaitu 'Dari Daerah untuk Indonesia'. Semua senator harus fokus sebagai wakil daerah. Melihat dan menelaah persoalan yang ada di daerah, untuk kita bawa ke pusat, agar mendapat perhatian dan solusi,†tegasnya.
Karena bagi DPD, konsep "Pembangunan Indonesia Sentris" yang digagas Presiden RI Joko Widodo sudah tepat. Pembangunan Indonesia tidak boleh lagi hanya "Jawa Sentris", tetapi harus "Indonesia Sentris". Hanya perlu penajaman dan dikawal prosesnya. Sehingga benar-benar sesuai dengan gagasan ideal tersebut.
Bagi DPD, daerah harus menjadi kekuatan ekonomi. Karena wajah Indonesia haruslah diukur dari wajah 34 provinsi yang ada sekarang. Begitu pula Kota dan Kabupaten harus menjadi kekuatan ekonomi, untuk mengukur wajah provinsi. Sampai ke yang paling bawah. Desa juga harus menjadi kekuatan ekonomi.
Untuk itu, di Program Legislasi Nasional tahun ini, DPD RI fokus memasukkan dua Rancangan Undang-Undang, yakni RUU Daerah Kepulauan dan RUU Badan Usaha Milik Desa. Begitu pula RUU BUMDes, diharapkan akan dapat menambah manfaat dari dana desa yang telah digulirkan pemerintah ke desa. Sehingga bernilai tambah dan menjadi faktor pengungkit ekonomi.
Sementara terhadap Kadin, LaNyalla meyakini Kadin masih menjadi tempat berkumpulnya pengusaha "merah putih" yang masih memiliki semangat nasionalisme.
"Makanya, dikenal juga istilah di Kadin, pengusaha pejuang dan pejuang pengusaha. Jadi sudah seharusnya Kadin ikut memikirkan jalan baru menuju masyarakat sejahtera ini," ucapnya.
