Demo Besar-besaran Anti-Kudeta Di Myanmar, Pakar: Rakyat Lapar Dengan Demokrasi

Kudeta militer yang terjadi di Myanmar pada 1 Februari lalu bukan hanya mengejutkan bagi publik dunia, tetapi juga rakyat Myanmar itu sendiri.

Pendiri sekaligus Direktur Eksekutif Center for Social Integrity (CSI) di Myanmar, Aung Kyaw Moe mengatakan, demonstrasi yang besar-besaran yang dilakukan oleh masyarakat Myanmar untuk menolak kudeta merupakan bukti bahwa mereka lelah dengan kekuasaan junta militer selama puluhan tahun.

"Ini mengejutkan bagi rakyat yang lapar akan transisi demokrasi," ujar Aung Kyaw Moe dalam webinar bertajuk “Myanmar Military Coup, ASEAN’s Role and the Challenge for Democracy" yang digelar The Habibie Center pada Rabu (17/2).

Aung Kyaw Moe mengatakan, jutaan warga sipil yang turun ke jalan sejak pekan pertama Februari adalah mereka yang lapar dengan keadilan dan kesetaraan.

Rakyat Myanmar sendiri, kata Aung Kyaw Moe, menunggu tanggapan dari negara-negara Asia selama 72 jam setelah kudeta. Seiring berjalannya waktu, mereka turun ke jalan untuk menyuarakan protes secara damai.

"Dimulai dari sekelompok kecil orang dan hari ini jutaan orang melakukan unjuk rasa, menuntut militer memberikan transfer kekuasaan secara damai dan meminta dukungan dari komunitas internasional," terangnya.

Aung Kyaw Moe juga mengungkap, aksi protes besar-besaran bukan hanya terjadi di Yangon dan Mandalay atau kota-kota besar lainnya, tetapi di seluuruh penjuru negeri. Mereka bersatu dalam solidaritas untuk negeri. Bahkan dokter hingga petugas keamanan pun saat ini ikut melakukan protes.

"Jadi sejak kekuasaan direbut, infrastruktur dan pemerintahan tidak berjalan dengan baik," pungkasnya.