Anggota DPR RI dari Fraksi PKS Muhammad Nasir Djamil/Net
Presiden Joko Widodo meminta parlemen untuk melakukan revisi terhadap UU ITE dan menghapus sejumlah pasal karet jika hal itu merugikan rakyat.
Sebagian kalangan berpendapat bahwa seharusnya pemerintah fokus terhadap isi dan tujuan UU ITE itu berdiri yakni memberikan rasa aman kepada masyarakat ketika melakukan transaksi lewat dunia maya.
Namun, tidak sedikit pendengung atau buzzer yang kerap menjatuhkan seseorang dan kelompok tertentu di sosial media. Tak jarang mereka merusak tujuan utama pembentukan UU ITE itu sendiri, sehingga muncul usulan pembentukan RUU penertiban buzzer.
Menanggapi wacana RUU tersebut, anggota DPR RI dari Fraksi PKS Muhammad Nasir Djamil memilih untuk membedah alasan buzzer kian menjamur. Menurutnya, hal itu tidak bisa dilepas dari ketidakmampuan pemerintah dalam menyediakan lapangan pekerjaan secara offline.
“Lapangan pekerjaan kan semakin sempit, buzzer itu kan pekerjaan. Dia mengerjakan itu, jadi dia bukan membela yang benar membela yang bayar. Itu menunjukkan bahwa negara pemerintah tidak mampu menyediakan lapangan pekerjaan, sehingga buzzer-buzzer kemudian menjadikan itu sebagai pekerjaan,†urainya kepada
Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (17/2).
Fenomena kemunculan buzzer ini yang kemudian berakibat pada rusaknya persatuan bangsa dan disharmoni dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Sehingga, menurut Nasir Djamil, pemerintah tidak cukup meminta DPR melakukan revisi, tapi juga harus melakukan evaluasi.
“Menurut saya tidak cukup hanya meminta DPR melakukan evaluasi. Bukan begitu caranya. Caranya itu harus dievaluasi bagaimana budaya literasi di negeri ini yang harus diperkuat,†katanya.
Legislator dari Aceh ini mengatakan kementerian terkait harus fokus dengan kegiatan literasi agar rakyat santun dalam berpendapat di ruang publik.
“Jadi, kementerian-kementerian itu harus kementerian terkait harus fokus dengan kegiatan literasi itu. Intinya memang tidak ada saluran,†tandasnya.
