Berita

Bendera Venezuela/Getty Images

Dunia

Ahli PBB Beberkan Kerusakan Yang Dialami Venezuela Akibat Sanksi AS

RABU, 17 FEBRUARI 2021 | 08:54 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Pelapor Khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Alena Douhan mendesak Amerika Serikat (AS), Uni Eropa, Kanada, dan negara-negara lain untuk mencabut sanksi ekonomi terhadap Venezuela.

Seruan tersebut muncul dalam laporan Douhan yang dirilis pada 12 Februari, setelah ia melakukan kunjungan ke Venezuela selama 12 hari.

Dalam kunjungan tersebut, Douhan dilaporkan bertemu dengan berbagai tokoh, baik dari pemerintahan maupun masyarakat sipil.


Laporan itu mengungkap dampak negatif dan koersif dari kebijakan keadaan darurat nasional yang diumumkan oleh Presiden AS Barack Obama pada 2015 dan kampanye tekanan maksimum oleh Presiden Donald Trump pada 2019.

"Pelapor Khusus menyerukan kepada semua negara untuk meninjau dan mencabut sanksi yang ditargetkan sesuai dengan hukum internasional... untuk menjamin kemungkinan pejabat negara Venezuela untuk mewakili negara berdasarkan prinsip kesetaraan kedaulatan negara," desak Douhan, seperti dikutip Sputnik, Rabu (17/2).

Menurut Douhan, keadaan darurat nasional tidak sesuai dengan Pasal 4 Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik. Tujuan kebijakan tekanan maksimum juga melanggar prinsip kesetaraan kedaulatan negara dan intervensi urusan dalam negeri Venezuela.

Sejumlah tindakan yang ia kutuk adalah pembekuan dan penyitaan properti negara, pemberian sanksi pada orang-orang yang tidak lagi berada di pemerintahan, hingga penargetan sektor ekonomi fundamental Venezuela.

Akibat dari sanksi tersebut, pemerintah Venezuela hanya memiliki 1 persen dari pendapatan yang dimiliki sebelumnya, sehingga membatasi pelayanan sosial dasar dan fungsi pemerintahan.

Sebelumnya, puluhan anggota parlemen AS mengirim surat kepada Presiden Joe Biden untuk mengurangi sanksi karena konsekuensi bencana kemanusiaan terhadap Venezuela.

Populer

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Djaka Budhi Diuntungkan Berkat Menkeu Baru Suahasil Nazara

Minggu, 20 September 2026 | 14:18

Duit Rp100 Miliar Hasil OTT KPK Dikabarkan Milik Nusron Wahid

Selasa, 15 September 2026 | 13:16

Syukur Mandar Dicopot, Gerakan Oposisi Tegaskan Organisasi Bukan Milik Pribadi

Minggu, 20 September 2026 | 18:58

Pendatang Baru, Partai Gema Bangsa Siap Verifikasi Pemilu 2029

Minggu, 13 September 2026 | 17:39

Ahmad Dedi Dikabarkan Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai

Senin, 21 September 2026 | 13:33

Desakan Pecat Nusron Mencuat, Ahmad Doli Memungkinkan jadi Pengganti

Minggu, 20 September 2026 | 05:26

UPDATE

Wall Street Variatif, Nasdaq Naik Ditopang Saham AI

Rabu, 23 September 2026 | 08:21

Kejagung Garap Lima Saksi di Kasus Korupsi MBG, Ada Pegawai SPPG Karawang

Rabu, 23 September 2026 | 08:06

Emas Gagal Bersinar, Tertekan Ekspektasi Suku Bunga Ketat dan Penguatan Dolar AS

Rabu, 23 September 2026 | 07:41

Dolar AS Berfluktuasi Ditopang Ketidakpastian Minyak

Rabu, 23 September 2026 | 07:23

Bursa Eropa Beragam: Dorongan Sektor Teknologi Imbangi Tekanan Sektor Keuangan

Rabu, 23 September 2026 | 07:07

Ruang Amal Indonesia-IFG Life-Kemenko PM Hadirkan Program bagi Ojol Tunarungu

Rabu, 23 September 2026 | 06:40

Sering Kebakaran, Gedung Wajib Miliki Alat Deteksi Dini

Rabu, 23 September 2026 | 06:28

MUI Minta Pelaku Usaha Bersiap Hadapi Wajib Halal 18 Oktober

Rabu, 23 September 2026 | 06:18

Kursi Gibran Goyang

Rabu, 23 September 2026 | 06:03

Dua Jemaah Haji Indonesia Masih Dirawat di RS Arab Saudi

Rabu, 23 September 2026 | 05:45

Selengkapnya