Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan/Ist
Pengembangan infrastruktur di Provinsi Jawa Barat kini tengah difokuskan pemerintah dalam rangka percepatan ekonomi.
Dalam rapat koordinasi percepatan pembangunan infrastruktur pengembangan wilayah Provinsi Jawa Barat yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan, setidaknya ada lima usulan pembangunan infrastruktur untuk Provinsi Jabar.
Rapat tersebut digelar secara virtual yang turut dihadiri Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian; Menteri ATR/BPN, Sofyan Abdul Djalil; Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi; Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono; Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil; dan para Kepala Daerah tingkat II.
Usulan pembangunan infrastruktur di Jabar yang pertama, pengembangan kawasan Cirebon, Patimban, dan Kertajati. Wilayah ini nantinya akan menjadi Kawasan Metropolitan REBANA seluas 43.913 hektare untuk mengendalikan penyebaran industri.
Di titik ini, akan dilakukan perbaikan ekosistem pesisir dan ketahanan pantai melalui penanaman mangrove, pembangunan prasarana di sentra-sentra pergaraman rakyat di Kabupaten Subang, Kabupaten Cirebon, dan lain-lain.
“Pelabuhan Patimban dan Bandara Kertajati adalah
vocal point Jabar Utara,†kata Menhub Budi Karya Sumadi, Selasa (16/2).
Usulan kedua yakni pengembangan Jabar Selatan di mana akan dibangun segmen Jalur Tengah Selatan (JTS) yang meliputi Bagbagan, Kiaradua, Lengkong, Segaranten, Tanggeung, Ciwidey, Pangalengan, Cikajang, Bantar Kalong dan Kerta Rahayu. Panjang jalan ini adalah sekitar 321,26 kilometer.
“Jabar Selatan ini memang perlu lebih banyak intervensi pemerintah. Jalan ini akan bagus sekali untuk tahap awal,†beber Menteri Sofyan Djalil.
Sepakat dengan pernyataan tersebut, Menko Luhut mengatakan pembangunan JTS dinilainya cukup krusial.
“JTS menjadi sangat kritis karena bergerak di enam sektor krusial, yaitu transportasi, pengairan dan irigasi, air minum dan sanitasi, pariwisata dan ekonomi, penanganan bencana, serta kelautan dan perikanan,†tandas Menko Luhut.
Usulan ketiga adalah pengembangan kawasan perkotaan Cekungan Bandung, mulai dari pemulihan daerah aliran sungai (DAS) Citarum, pembangunan sistem penyediaan air minum (SPAM) Kertasari, penanganan sampah tuntas kawasan, pengintegrasian sistem angkutan umum massal perkotaan, pembangunan kawasan metropolitan Bandung Raya, reaktivasi rel kereta api Rancaekek-Tanjungsari-Kertajati, serta penyediaan Bandung Raya Bus Rapid Transit (BRT).
Keempat, pengembangan wilayah Bogor-Depok-Bekasi-Puncak-Cianjur- Karawang-Purwakarta (Bodebekpunjur-Karpur). Kemudian kelima, pembangunan infrastruktur di Kota Bogor.
Di titik ini akan dilakukan pemulihan DAS Cilamaya, pemulihan DAS Kali Bekasi, Wadu Cibeet di Kabupaten Karawang, Waduk Cijurey di Kabupaten Bogor, serta relokasi longsor Sukajaya. Selain itu, diusulkan pula untuk dilakukan penyediaan sarana transportasi di Kota Bogor.
