Anggota Komisi VI DPR Achmad Baidowi/Net
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir telah meminta PT Garuda Indonesia (Persero) untuk segera mengembalikan 12 pesawat Bombardier CRJ 1000 sebagai bentuk penghentian kontrak operating lease dengan Nordic Aviation Capital (NAC) yang jatuh tempo 2027.
Erick mengungkap, alasan untuk memutuskan kontrak lebih awal disebabkan operasional 12 Bombardier CRJ 1000 selama 8 tahun, perseroan mengalami kerugian rata-rata 30 juta dolar AS per tahun, sementara sewa pesawat sebesar 27 juta dolar AS.
Kemudian pertimbangan adanya dugaan tindak pidana berupa suap dan korupsi yang sedang dilakukan penyelidikan oleh Serious Fraud Office (SFO) Inggris terhadap pabrikan Bombardier dan juga sedang ditangani KPK.
Anggota Komisi VI DPR Achmad Baidowi mengapresiasi sikap tegas Erick Thohir tersebut. Pasalnya, industri penerbangan saat ini sedang lesu disebabkan oleh pandemi yang membutuhkan efisiensi pembiayaan segera.
“Kita sangat mendukung kalau itu untuk tujuan efisiensi keuangan negara, apalagi dalam kondisi ekonomi penerbangan yang lesu seperti sekarang ini, kan tipikal Bombardier itu tidak cocok bagi penerbangan di Indonesia,†ujar Baidowi, Selasa (16/2).
Baidowi menambahkan, mahalnya biaya sewa Bombardier yang berujung kerugian pada keuangan Garuda ditengarai karena adanya praktek suap dari pihak pabrikan Bombardier kepada oknum pimpinan Garuda saat proses pengadaan pesawat 2011 silam.
“Karena kan sewanya mahal, mahalnya itu karena ada indikasi suap membuat barang itu mahal,†kata Awiek, sapaan karibnya.
Selain itu, Sekretaris Fraksi PPP ini menyatakan langkah Erick itu sebagai langkah yang tepat untuk membangun Good Corporate Governance (GCG) secara internal ditubuh perusahaan BUMN dalam menyelamatkan keuangan negara secara transparan dan akuntabel.
“Langkah itu diambil berdasarkan evaluasi dari managamen Garuda bahwa ada inefisiensi, ya bagus, kita dukung,†pungkasnya.
