Berita

Presiden Joko Widodo bersama dengan Wakil Presiden Maruf Amin, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjhajanto, dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo saat rapat pimpinan TNI-Polri/Net

Politik

Presiden Jokowi Instruksikan TNI Dan Polri Dukung Penuh Kebijakan Penanganan Pandemi

SELASA, 16 FEBRUARI 2021 | 08:59 WIB | LAPORAN: MEGA SIMARMATA

Pandemi Covid-19 dan dampak yang ditimbulkannya masih belum berakhir. Atas alasan itu, Presiden Joko Widodo meminta seluruh jajaran TNI dan Polri untuk terus aktif mendukung serta membantu penegakan kedisiplinan protokol kesehatan di tengah masyarakat.

Permintaan presiden itu disampaikan saat memberikan pengarahan kepada peserta Rapat Pimpinan TNI dan Polri Tahun 2021 yang berlangsung di Istana Negara, Jakarta, pada Senin, 15 Februari 2021.

"Saya perlu tegaskan bahwa krisis kesehatan akibat Covid-19 masih belum berakhir. Pertama, saya perintahkan kepada seluruh jajaran TNI dan Polri untuk terus aktif mendisiplinkan protokol kesehatan, mendisiplinkan 3M, dan aktif mendukung 3T," ujar Jokowi sebagaimana ditayangkan YouTube Sekretariat Presiden.


Presiden juga menginstruksikan agar TNI dan Polri mendukung sekaligus mengupayakan agar penerapan pembatasan kegiatan masyarakat berskala mikro dapat berjalan dengan baik. Unit Babinsa yang dimiliki TNI dan Bhabinkamtibmas yang ada di Polri merupakan unit yang berada di tingkat desa, sehingga kehadirannya amat diharapkan untuk menyukseskan kebijakan tersebut.

"Kita harapkan semuanya bekerja terintegrasi. Kita harapkan rantai penularan Covid-19 cepat terputus dan krisis ini segera selesai," ucap Presiden.

Selain itu, Kepala Negara meminta Polri untuk turut mendukung pelaksanaan vaksinasi massal. Presiden mengatakan, vaksinasi massal tersebut dapat dilakukan di klaster-klaster tertentu yang dinilai memiliki aktivitas yang padat interaksi, seperti pasar, pusat layanan ekonomi, hingga ke perkampungan yang berada pada zona merah.

Peran TNI dan Polri untuk memberikan dukungan dalam hal ini amat ditunggu mengingat kecepatan yang biasa ditunjukkan kedua pihak dalam merespons tiap kedaruratan yang muncul.

Saat ini, pemerintah tengah mengupayakan agar 70 persen penduduk Indonesia atau setara dengan 181,5 juta masyarakat dapat memperoleh suntikan dosis vaksin Covid-19 sesegera mungkin. Dengan target tersebut, diharapkan kekebalan komunal dapat terbentuk melalui proses vaksinasi massal secara gratis itu.

"Saya juga minta TNI dan Polri mengawal distribusi pengamanan vaksin untuk menuju daerah-daerah," imbuhnya.

Di samping itu, Presiden juga meminta agar TNI dan Polri turut serta berperan aktif dalam mendukung iklim usaha dan iklim investasi yang kondusif.

Hal tersebut dikarenakan saat ini yang dibutuhkan adalah kesempatan kerja, peluang kerja, dan lapangan kerja yang banyak tergerus oleh pandemi Covid-19.

"Perkokoh stabilitas politik dan keamanan, ini penting sekali. Berikan kepastian hukum. Karena, sekali lagi, iklim usaha itu, iklim investasi itu sangat penting karena akan mendongkrak pertumbuhan ekonomi kita menjadi positif," jelas Presiden.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya