Berita

Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla/Net

Politik

JK: Kalau Bertanya Saja Sudah Tidak Boleh, Bagaimana Mau Mengkritik?

SENIN, 15 FEBRUARI 2021 | 20:46 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Publik diminta tidak salah mengartikan pernyataan terkait bagaimana cara mengkritik pemerintah tanpa dipanggil polisi.

Begitu dikatakan Wakil Presiden RI ke 10 dan 12, Jusuf Kalla (JK) soal ucapannya itu yang dilontarkan ketika menjadi pembicara dalam acara Mimbar Demokrasi Partai Keadilan Sejahtera pada Jumat lalu (12/2).

Dikatakan JK, ucapan itu adalah sebuah pertanyaan dalam hal mewakili kegelisahan masyarakat dan betujuan untuk kebaikan pemerintah itu sendiri.


Untuk itu JK berharap agar para pihak tidak usah terlalu reaktif menanggapi pertanyaannya tersebut.

Menurutnya dalam sebuah pemerintahan demokrasi kritik adalah hal yang sangat penting sebagai bagian dari koreksi jalannya roda pemerintahan.

“Apabila pemerintahan ingin berjalan secara demokratis, maka penting ada check and balancing dan apa yang saya kemukakan itu berwujud pertanyaan dan itu wajar, bahwa bagaimana dong caranya mengkritik tanpa dipanggil polisi?" ujar JK, Senin (15/2).

"Itu murni pertanyaan dan banyak menanggapinya secara berbeda beda terutama buzzer-buzzer ini kan? Ini kesannya bertanya saja tidak boleh, apalagi mengkritik," sambungnya.

Soal tanggapan dari pemerintah terkait pertanyaannya itu, JK sangat mengapresiasi penjelasan dari pihak pemerintah melalui juru bicara Presiden Fadjroel Rachman yang telah memberikan penjelasan tentang bagaimana caranya mengkritik.

Menurutnya itu yang harus dilakukan dalam menanggapi pertanyaannya tidak dengan tafsir yang macam macam.

“Saya berterima kasih sudah dijawab pemerintah melalui Jubir Presiden saudara Fadjroel dan itu penting sehingga masyarakat apalagi aktivis sudah tau bagaimana caranya mengkritik dengan baik, ini penting karena maksud saya bertanya seperti itu dan itu betul-betul keluar dari hati saya," terangnya.

JK juga meminta agar para pendukung setia Presiden Jokowi agar sejalan dengan keinginan presiden yang meminta masyarakat untuk mengkritiknya.

Meskipun Jokowi tidak menjelaskan bagaimana caranya agar mengkritik dirinya namun tidak dipanggil aparat. Alasan itulah mengapa JK mengajukan pertanyaan tersebut agar masyarakat bisa mendapat penjelasan.

“Sekarang presiden sendiri yang membuka peluang untuk kritik itu dan itu bagus sekali. Tapi caranya harus dijelaskan supaya baik untuk pemerintah dan baik untuk masyarakat. Jadi apakah saya salah kalau mengajukan suatu pertanyaan?" pungkasnya.

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

UPDATE

Investigasi Kecelakaan Jeju Air Mandek, Keluarga Korban Geram ? ?

Sabtu, 27 Desember 2025 | 17:52

Legislator Nasdem Dukung Pengembalian Dana Korupsi untuk Kesejahteraan Rakyat

Sabtu, 27 Desember 2025 | 17:43

Ledakan Masjid di Suriah Tuai Kecaman PBB

Sabtu, 27 Desember 2025 | 16:32

Presiden Partai Buruh: Tidak Mungkin Biaya Hidup Jakarta Lebih Rendah dari Karawang

Sabtu, 27 Desember 2025 | 16:13

Dunia Usaha Diharapkan Terapkan Upah Sesuai Produktivitas

Sabtu, 27 Desember 2025 | 15:26

Rehabilitasi Hutan: Strategi Mitigasi Bencana di Sumatera dan Wilayah Lain

Sabtu, 27 Desember 2025 | 15:07

Pergub dan Perda APBD DKI 2026 Disahkan, Ini Alokasinya

Sabtu, 27 Desember 2025 | 14:52

Gebrakan Sony-Honda: Ciptakan Mobil untuk Main PlayStation

Sabtu, 27 Desember 2025 | 14:24

Kebijakan Purbaya Tak Jauh Beda dengan Sri Mulyani, Reshuffle Menkeu Hanya Ganti Figur

Sabtu, 27 Desember 2025 | 14:07

PAN Dorong Perlindungan dan Kesejahteraan Tenaga Administratif Sekolah

Sabtu, 27 Desember 2025 | 13:41

Selengkapnya