Berita

Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla/Net

Politik

JK Dituding Provokasi Masyarakat Karena Kritik Pemerintah, PKB: Awas, Merugikan Jokowi

SENIN, 15 FEBRUARI 2021 | 14:19 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Mantan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla melayangkan kritiknya terhadap pemerintah dengan menanyakan bagaimana cara mengkritik pemerintah agar tidak dijerat hukum.

Pernyataan tersebut dipandang sebagai sindiran pada pemerintah yang kerap menangkap pengkritiknya.

Pihak istana pun bereaksi atas pernyataan Jusuf Kalla tersebut. Tenaga ahli kepresidenan Ade Irfan Pulungan menuding JK memprovokasi masyarakat dengan kritiknya itu.


Menyikapi hal tersebut, politisi Partai Kebangkitan Bangsa, Daniel Johan mengatakan, JK paham betul bagaimana cara berkomunikasi dan menyampaikan kritik dengan baik.

“Pak JK itu pernah mendampingi Presiden Jokowi jadi paham bagaimana berkomunikasi dan menyampaikan kritik,” kata Daniel kepada Kantor Berita Politik RMOL, Senin (15/2).

Dia menambahkan, Presiden Jokowi juga telah membuka pintu kepada masyarakat untuk mengkritik. Sehingga, seharusnya tak masalah siapapun bebas mengkritisi kinerja pemerintah.

“Presiden Jokowi sendiri secara jelas sudah menyampaikan bahwa pemerintah butuh kritik, jadi tidak perlu direspon secara reaktif seperti itu, nanti malah merugikan Pak Jokowi sendiri,” tandasnya.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya