Berita

Ilustrasi/Net

Dunia

Inggris-China Saling Balas Cabut Siaran Tivi, Jerman Pun Ikut-ikutan Larang Siaran CGTN

SENIN, 15 FEBRUARI 2021 | 13:45 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

China Global Television Network atau CGTN telah kehilangan izin untuk mengudara di Jerman setelah Kantor Komunikasi Inggris (Ofcom) mencabut lisensi mereka pada 4 Februari lalu.

Keputusan tersebut dikonfirmasi otoritas media pemerintah Jerman kepada media lokal Deutsche Welle, di Rhine-Westphalia Utara pada Jumat (12/2).

Pencabutan itu terjadi hanya beberapa hari setelah lisensi penyiaran saluran negara China itu dicabut di Inggris.


"Kami saat ini memberi tahu penyedia kabel bahwa Ofcom telah mencabut izin Inggris atas saluran ini dan karena itu program tersebut tidak dapat disiarkan di Jerman lagi," kata otoritas media Rhine-Westphalia Utara, seperti dikutip dari SCMP, Minggu (14/2).

Vodafone Germany,  sebuah perusahaan yang menyediakan TV kabel dan jaringan internet, mengatakan bahwa mereka juga telah berhenti mendistribusikan CGTN karena tidak memiliki lisensi yang valid dan sedang mencoba mengklarifikasi status hukum media China itu dengan perwakilan saluran dan regulator, menurut laporan Reuters.

Penyiaran televisi di Eropa diatur oleh konvensi televisi lintas batas sejak 1989 di bawah Dewan Eropa. Inggris masih termasuk bagian dewan tersebut di antara 47 anggota lainnya. Konvensi tersebut mengizinkan jaringan dengan lisensi distribusi dari satu negara anggota untuk disiarkan ke seluruh wilayah.

Tanpa izin edar dari anggota dewan lain, CGTN tidak dapat mengudara di wilayah tersebut.

Regulator media Inggris mencabut izin penyiaran CGTN setelah penyelidikan menemukan saluran milik negara itu dipegang secara tidak sah oleh perusahaan yang berbasis di Hong Kong. Ia menolak aplikasi jaringan untuk mentransfer lisensi ke entitas lain yang pada akhirnya akan dikendalikan oleh Partai Komunis China.

Satu minggu setelah keputusan Ofcom, dalam sebuah tindakan yang secara luas dianggap sebagai pembalasan, Administrasi Radio dan Televisi Nasional China juga  mengumumkan menarik siaran BBC World News dari China, karena dianggap gagal memenuhi persyaratan ketidakberpihakan dan kejujuran, serta merusak kepentingan nasional.

Keputusan China datang setelah BBC merilis serangkaian laporan yang menuduh kebijakan Beijing atas Uighur dan etnis minoritas lainnya di Xinjiang. Termasuk tudingan penahanan, indoktrinasi dan kerja paksa. Satu laporan awal bulan ini bahkan menuduh bahwa tahanan wanita di Xinjiang menjadi sasaran pelecehan seksual dan penyiksaan.

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

TNI Kuasai Wilayah OPM di Intan Jaya dan Sita Sejumlah Senjata

Minggu, 16 Agustus 2026 | 01:24

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

UPDATE

Protelindo Masuk BTEL, Kuasai 10,86 Persen Saham Bakrie Telecom

Rabu, 26 Agustus 2026 | 10:26

Prabowo ke NTT Hari Ini, Pastikan Penanganan Korban Gempa Berjalan Baik

Rabu, 26 Agustus 2026 | 10:17

Pengamat: Rekam Jejak Mumpuni Bikin KH Marsudi Syuhud Unggul di Bursa Ketum PBNU

Rabu, 26 Agustus 2026 | 10:13

Presiden Prabowo Dijadwalkan Buka Muktamar ke-35 NU Besok

Rabu, 26 Agustus 2026 | 10:12

Emas Antam Merosot Rp18.000, Satu Gram Jadi Segini

Rabu, 26 Agustus 2026 | 10:03

DEEP Ingatkan Percepatan Pemilu Harus Punya Alasan Konstitusional

Rabu, 26 Agustus 2026 | 09:55

IHSG Balik Arah ke Zona Merah, Rupiah Menguat ke Rp17.690 per Dolar AS

Rabu, 26 Agustus 2026 | 09:44

SHOW Token Dorong Transformasi Industri Hiburan Global lewat Teknologi AI dan Blockchain

Rabu, 26 Agustus 2026 | 09:21

Bursa Asia Variatif, Investor Pantau Pergerakan Timur Tengah

Rabu, 26 Agustus 2026 | 09:06

THMP Bantah Pertemuan Jokowi-Relawan Bahas Pemilu 2029

Rabu, 26 Agustus 2026 | 09:03

Selengkapnya