Berita

Presiden Joko Widodo/Net

Politik

Orang Jokowi Tuding JK Provokasi Masyarakat, PKS: Jangan Baper, Istana Diberi Anggaran Dan Kekuasaan, Rendah Hatilah!

MINGGU, 14 FEBRUARI 2021 | 23:36 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Pernyataan anggota staf kepresidenan Ade Irfan Pulungan menuai polemik di kalangan masyarakat.

Sebabnya, pernyataan pohak Istana itu dinilai anti kritik terhadap pernyatan mantan wakil presiden Jusuf Kalla.

Mantan wakil presiden Jusuf Kalla menyampaikan sejumlah masalah di periode kedua pemerintahan Jokowi.


Ade Irfan Pulungan menilai pernyataan Jusuf Kalla sebagai salah satu upaya memprovokasi masyarakat terhadap kinerja pemerintah.

Menyikapi hal tersebut, anggota Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera meminta para staf kepresidenan untuk tidak merespons secara berlebihan.

“Jangan baper. Istana diberi demikian banyak previlege, anggaran dan kekuasaan. Rendah hatilah,” ucap Mardani kepada Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (14/2).

Selain itu, Ade Irfan juga diminta untuk menghormati Jusuf Kalla.

Kata Mardani, bagaimanapun, Jusuf Kalla (JK) sudah dua kali menjadi wakil presiden.

Apalagi, ditambahkan Mardani, sudah seharusnya pihak istana telinganya kebal dengan berbagai kritikan yang didasari oleh fakta secara objektif.

“Pak JK itu tokoh bangsa yang terhormat. Masukannya pasti didasari kebijaksanaan,” imbuhnya.

Menurutnya, apa yang disampaikan Jusuf Kalla merupakan fakta.

Politisi inisiator #2019gantipresiden itu menganalisa sejumlah survei telah menilai kinerja pemerintahan Jokowi selama dua periode ini trennya menurun.

Salah satu indikatornya adalah turunnya indeks demokrasi Indonesia.

“Hasil survei beberapa lembaga memang menunjukkan turunnya indeks demokrasi dan kebebasan berpendapat kita,” tandasnya.

Populer

Masih Sibuk di Jogja, Pimpinan KPK Belum Tahu OTT di Lampung Tengah

Selasa, 09 Desember 2025 | 14:21

Pura Jadi Latar Film Porno, Hey Bali: Respons Aparat Dingin

Selasa, 09 Desember 2025 | 21:58

Kebun Sawit Milik POSCO Lebih dari Dua Kali Luas Singapura

Senin, 08 Desember 2025 | 19:12

Mahfud MD soal Bencana Sumatera: Menyuruh Pejabat Mundur Tidak Relevan

Rabu, 10 Desember 2025 | 05:53

Bangun Jembatan Harapan

Minggu, 07 Desember 2025 | 02:46

Distribusi Bantuan di Teluk Bayur

Minggu, 07 Desember 2025 | 04:25

Bahlil Minta Maaf Usai Prank Presiden Prabowo

Selasa, 09 Desember 2025 | 18:00

UPDATE

Wakil Wali Kota Bandung Erwin Ajukan Praperadilan

Kamis, 18 Desember 2025 | 04:05

Prabowo Diminta Ambil Alih Perpol 10/2025

Kamis, 18 Desember 2025 | 04:00

BNPB Kebut Penanganan Bencana di Pedalaman Aceh

Kamis, 18 Desember 2025 | 03:32

Tren Mantan Pejabat Digugat Cerai

Kamis, 18 Desember 2025 | 03:09

KPID DKI Dituntut Kontrol Mental dan Akhlak Penonton Televisi

Kamis, 18 Desember 2025 | 03:01

Periksa Pohon Rawan Tumbang

Kamis, 18 Desember 2025 | 02:40

Dua Oknum Polisi Pengeroyok Mata Elang Dipecat, Empat Demosi

Kamis, 18 Desember 2025 | 02:13

Andi Azwan Cs Diusir dalam Gelar Perkara Khusus Ijazah Jokowi

Kamis, 18 Desember 2025 | 02:01

Walikota Jakbar Iin Mutmainnah Pernah Jadi SPG

Kamis, 18 Desember 2025 | 01:31

Ini Tanggapan Direktur PT SRM soal 15 WN China Serang Prajurit TNI

Kamis, 18 Desember 2025 | 01:09

Selengkapnya