Berita

Presiden Joko Widodo/Net

Politik

Orang Jokowi Tuding JK Provokasi Masyarakat, PKS: Jangan Baper, Istana Diberi Anggaran Dan Kekuasaan, Rendah Hatilah!

MINGGU, 14 FEBRUARI 2021 | 23:36 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Pernyataan anggota staf kepresidenan Ade Irfan Pulungan menuai polemik di kalangan masyarakat.

Sebabnya, pernyataan pohak Istana itu dinilai anti kritik terhadap pernyatan mantan wakil presiden Jusuf Kalla.

Mantan wakil presiden Jusuf Kalla menyampaikan sejumlah masalah di periode kedua pemerintahan Jokowi.


Ade Irfan Pulungan menilai pernyataan Jusuf Kalla sebagai salah satu upaya memprovokasi masyarakat terhadap kinerja pemerintah.

Menyikapi hal tersebut, anggota Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera meminta para staf kepresidenan untuk tidak merespons secara berlebihan.

“Jangan baper. Istana diberi demikian banyak previlege, anggaran dan kekuasaan. Rendah hatilah,” ucap Mardani kepada Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (14/2).

Selain itu, Ade Irfan juga diminta untuk menghormati Jusuf Kalla.

Kata Mardani, bagaimanapun, Jusuf Kalla (JK) sudah dua kali menjadi wakil presiden.

Apalagi, ditambahkan Mardani, sudah seharusnya pihak istana telinganya kebal dengan berbagai kritikan yang didasari oleh fakta secara objektif.

“Pak JK itu tokoh bangsa yang terhormat. Masukannya pasti didasari kebijaksanaan,” imbuhnya.

Menurutnya, apa yang disampaikan Jusuf Kalla merupakan fakta.

Politisi inisiator #2019gantipresiden itu menganalisa sejumlah survei telah menilai kinerja pemerintahan Jokowi selama dua periode ini trennya menurun.

Salah satu indikatornya adalah turunnya indeks demokrasi Indonesia.

“Hasil survei beberapa lembaga memang menunjukkan turunnya indeks demokrasi dan kebebasan berpendapat kita,” tandasnya.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Periksa Faisal Assegaf dalam Kasus Dugaan Suap Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:56

UPDATE

JK Menjelma Imam Besar Bagi Kelompok di Luar Kekuasaan

Rabu, 08 April 2026 | 10:17

KPK Benarkan Panggil Pengusaha Rokok Haji Her, Tapi Mangkir dari Pemeriksaan

Rabu, 08 April 2026 | 10:02

Komisi X DPR Tekankan Kesejahteraan Guru dalam Revisi RUU Sisdiknas

Rabu, 08 April 2026 | 10:00

Iran Sebut Trump Setuju Penuhi 10 Syarat Gencatan Senjata

Rabu, 08 April 2026 | 09:56

IHSG Balik ke Level 7.000-an, Rupiah Menguat Usai Tersungkur ke Rekor Terendah

Rabu, 08 April 2026 | 09:54

Akselerasi Penyehatan, Adhi Karya Lakukan "Bersih-Bersih" Neraca

Rabu, 08 April 2026 | 09:40

Manuver JK Tak Perlu Dikhawatirkan

Rabu, 08 April 2026 | 09:33

Imparsial: Sudah Mendesak Dilakukan Revisi UU Peradilan Militer

Rabu, 08 April 2026 | 09:32

Berkas Kasus Penyiraman Air Keras Andrie Yunus Dilimpahkan ke Oditurat Militer

Rabu, 08 April 2026 | 09:21

KPK Soroti Dugaan Aliran Fasilitas ke Faisal Assegaf

Rabu, 08 April 2026 | 09:04

Selengkapnya