Berita

Wakil Sekretaris Jenderal PKS Ahmad Fathul Bari/Net

Politik

Jokowi Minta Kritik Pedas, PKS: Revisi UU ITE Dulu!

MINGGU, 14 FEBRUARI 2021 | 19:25 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Wakil Sekretaris Jenderal PKS Ahmad Fathul Bari meminta Presiden Joko Widodo membuktikan keseriusan ajakan untuk melancarkan kritik ke pemerintah dengan melakukan revisi terhadap UU ITE.

Menurut Fathul Bari, sudah saatnya dilakukan revisi terhadap UU ITE, karena pada aplikasinya banyak sekali kasus memidanakan seseorang karena alasan pencemaran nama baik, penghinaan, dan ujaran kebencian yang justru mengarah kepada pembungkaman suara kritis dari publik.

Hal itu, kata dia, bertolak belakang dengan semangat UU ITE di awal yang dibuat untuk menjerat para pelaku yang melakukan tindak pidana penipuan secara online.

"Pernyataan Presiden Jokowi yang meminta agar pemerintah dikritik harusnya dijawab dengan upaya beliau agar unsur pemerintah dan aparat lainnya terbuka terhadap berbagai kritik, menutup kemungkinan penggunaan UU ITE untuk membungkam kritik publik," kata Fathul Bari kepada wartawan, Minggu (14/2).

"Serta melalukan inisiatif untuk melakukan revisi terhadap beberapa pasal "karet" dalam UU ITE, baik inisiatif dari unsur pemerintah dan juga mendorong inisiatif mayoritas parpol koalisi pemerintah dari unsur DPR untuk bersama-sama melalukan revisi," imbuhnya.

Fathul menyebutkan, dalam kenyataan di lapangan, berdasarkan data SAFEnet tahun 2016-2020, tingkat penghukuman pada UU ITE cukup tinggi.

Yakni sebanyak 744 perkara (96,8 persen) dan pemenjaraannya sebanyak 676 perkara (88 persen), yang banyak memakan korban dari dari kelompok kritis seperti jurnalis, aktivis, dan pembela HAM, bahkan para pelapornya lebih banyak dari kalangan pejabat publik.

Hal tersebut, papar dia, juga menjadi cerminan dari dua hasil rilis terkait Corruption Perception Index dari Transparency International dan Democracy Index dari Economist Intelligence Unit yang keduanya menunjukkan hasil menurun bagi Indonesia.

"Bahkan angka indeks demokrasi terburuk selama 14 tahun terakhir, dan keduanya sama-sama menyiratkan adanya kualitas demokrasi yang kurang baik karena suara kritis publik yang kurang didengarkan bahkan seolah dibungkam, yang salah satunya mungkin terjadi karena kekhawatiran adanya pemidanaan menggunakan UU ITE ketika mau menyampaikan kritik,” tandasnya.

Populer

Gempa Megathrust Bisa Bikin Jakarta Lumpuh, Begini Penjelasan BMKG

Jumat, 22 Maret 2024 | 06:27

KPK Lelang 22 iPhone dan Samsung, Harga Mulai Rp575 Ribu

Senin, 25 Maret 2024 | 16:46

Pj Gubernur Jawa Barat Dukung KKL II Pemuda Katolik

Kamis, 21 Maret 2024 | 08:22

KPK Diminta Segera Tangkap Direktur Eksekutif LPEI

Jumat, 22 Maret 2024 | 15:59

Bawaslu Bakal Ungkap Dugaan Pengerahan Bansos Jokowi untuk Menangkan Prabowo-Gibran

Rabu, 27 Maret 2024 | 18:34

Connie Bakrie Resmi Dipolisikan

Sabtu, 23 Maret 2024 | 03:11

KPK Lelang Gedung Lampung Nahdiyin Center

Selasa, 26 Maret 2024 | 10:12

UPDATE

Prabowo dan Gibran Hadiri Acara Nuzulul Quran di DPP Partai Golkar

Jumat, 29 Maret 2024 | 17:46

Biden, Obama dan Clinton Diprotes karena Bela Israel di Penggalangan Dana Terbesar Demokrat

Jumat, 29 Maret 2024 | 17:39

Calon Walikota Surabaya yang Punya 3 Kriteria Ini Berpotensi Diusung Gerindra

Jumat, 29 Maret 2024 | 17:23

Menlu Rusia: Rencana Perdamaian Ukraina Tidak Ada Gunanya

Jumat, 29 Maret 2024 | 17:03

Bawaslu Pastikan Lakukan Pencegahan Pelanggaran Netralitas ASN

Jumat, 29 Maret 2024 | 17:03

Terbukti Langgar Etik, Ketua PPK Kedaton Dipecat KPU Bandar Lampung

Jumat, 29 Maret 2024 | 16:59

Kalau Ingin Gibran Aman, Jokowi Tak Usah Intervensi Pemerintahan Prabowo

Jumat, 29 Maret 2024 | 16:41

Indonesia Mengglobal Bersama USAID Teman LPDP Ajak Pelajar Berani Belajar di AS

Jumat, 29 Maret 2024 | 16:30

Ada Diskon Tarif Tol Buat Pemudik yang Berangkat Lebih Awal

Jumat, 29 Maret 2024 | 16:21

KPK Dalami Temuan Catatan Proyek Kementan yang Digarap Bos Pakaian Dalam Hanan Supangkat

Jumat, 29 Maret 2024 | 16:11

Selengkapnya