Berita

Ilustrasi/Net

Dunia

Beijing Enggan Beri Data Mentah Corona, AS: Laporan Harus Bebas Intervensi China!

MINGGU, 14 FEBRUARI 2021 | 06:32 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Penolakan China untuk memberikan data mentah kasus-kasus awal wabah Covid-19 kepada Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) memancing kritikan tajam dari Amerika Serikat (AS).

Penasihat keamanan nasional Gedung Putih, Jake Sullivan juga menyatakan keprihatinan Washington atas laporan tim ahli WHO terkait misi asal-usul virus corona.

Dalam sebuah pernyataan pada Sabtu (13/2), Sullivan mencatat pentingnya melindungi kredibilitas WHO, mengingat Presiden Joe Biden juga telah membatalkan rencana pendahulunya, Donald Trump untuk keluar dari badan PBB itu.


"Melibatkan kembali WHO juga berarti mempertahankannya pada standar tertinggi. Kami memiliki keprihatinan yang mendalam mengenai cara temuan awal investigasi Covid-19 dikomunikasikan dan pertanyaan mengenai proses yang digunakan untuk menjangkau mereka," kata Sullivan, seperti dikutip Reuters.

Sehari sebelumnya, Jumat (12/2), Direktur Jenderal WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus mengatakan kemungkinan mengenai asal-usul virus corona masih terbuka. Pernyataan itu muncul setelah Washington ingin meninjau kembali data dari tim ahli yang dipimpin oleh WHO untuk melakukan misi penyelidikan asal-usul virus corona ke China selama empat pekan.

Dalam laporan awalnya, tim ahli menyebut tidak menemukan indikasi bahwa virus corona lolos dari laboratorium Wuhan yang selama ini diklaim oleh Trump.

"Laporan ini harus independen, dengan temuan ahli yang bebas dari intervensi atau perubahan oleh pemerintah China," tegas Sullivan.

"Untuk lebih memahami pandemi ini dan bersiap untuk pandemi berikutnya, China harus menyediakan datanya sejak hari-hari paling awal wabah," tambahnya.

Ahli penyakit menular dari Australia yang menjadi anggota tim ahli, Dominic Dwyer menyebut pihaknya telah meminta data mentah 174 kasus pertama Covid-19 di China pada Desember 2019, serta kasus-kasus lainnya. Kendati begitu, data yang diberikan hanya ringkasan.

"Entah karena alasan politik atau waktu atau sulit. Tapi apakah ada alasan lain mengapa datanya tidak tersedia? Saya tidak tahu. Kita hanya akan berspekulasi," tandas Dwyer.

Populer

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Djaka Budhi Diuntungkan Berkat Menkeu Baru Suahasil Nazara

Minggu, 20 September 2026 | 14:18

Duit Rp100 Miliar Hasil OTT KPK Dikabarkan Milik Nusron Wahid

Selasa, 15 September 2026 | 13:16

Syukur Mandar Dicopot, Gerakan Oposisi Tegaskan Organisasi Bukan Milik Pribadi

Minggu, 20 September 2026 | 18:58

Pendatang Baru, Partai Gema Bangsa Siap Verifikasi Pemilu 2029

Minggu, 13 September 2026 | 17:39

Ahmad Dedi Dikabarkan Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai

Senin, 21 September 2026 | 13:33

Desakan Pecat Nusron Mencuat, Ahmad Doli Memungkinkan jadi Pengganti

Minggu, 20 September 2026 | 05:26

UPDATE

Wall Street Variatif, Nasdaq Naik Ditopang Saham AI

Rabu, 23 September 2026 | 08:21

Kejagung Garap Lima Saksi di Kasus Korupsi MBG, Ada Pegawai SPPG Karawang

Rabu, 23 September 2026 | 08:06

Emas Gagal Bersinar, Tertekan Ekspektasi Suku Bunga Ketat dan Penguatan Dolar AS

Rabu, 23 September 2026 | 07:41

Dolar AS Berfluktuasi Ditopang Ketidakpastian Minyak

Rabu, 23 September 2026 | 07:23

Bursa Eropa Beragam: Dorongan Sektor Teknologi Imbangi Tekanan Sektor Keuangan

Rabu, 23 September 2026 | 07:07

Ruang Amal Indonesia-IFG Life-Kemenko PM Hadirkan Program bagi Ojol Tunarungu

Rabu, 23 September 2026 | 06:40

Sering Kebakaran, Gedung Wajib Miliki Alat Deteksi Dini

Rabu, 23 September 2026 | 06:28

MUI Minta Pelaku Usaha Bersiap Hadapi Wajib Halal 18 Oktober

Rabu, 23 September 2026 | 06:18

Kursi Gibran Goyang

Rabu, 23 September 2026 | 06:03

Dua Jemaah Haji Indonesia Masih Dirawat di RS Arab Saudi

Rabu, 23 September 2026 | 05:45

Selengkapnya