Berita

Ilustrasi/Net

Dunia

Beijing Enggan Beri Data Mentah Corona, AS: Laporan Harus Bebas Intervensi China!

MINGGU, 14 FEBRUARI 2021 | 06:32 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Penolakan China untuk memberikan data mentah kasus-kasus awal wabah Covid-19 kepada Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) memancing kritikan tajam dari Amerika Serikat (AS).

Penasihat keamanan nasional Gedung Putih, Jake Sullivan juga menyatakan keprihatinan Washington atas laporan tim ahli WHO terkait misi asal-usul virus corona.

Dalam sebuah pernyataan pada Sabtu (13/2), Sullivan mencatat pentingnya melindungi kredibilitas WHO, mengingat Presiden Joe Biden juga telah membatalkan rencana pendahulunya, Donald Trump untuk keluar dari badan PBB itu.


"Melibatkan kembali WHO juga berarti mempertahankannya pada standar tertinggi. Kami memiliki keprihatinan yang mendalam mengenai cara temuan awal investigasi Covid-19 dikomunikasikan dan pertanyaan mengenai proses yang digunakan untuk menjangkau mereka," kata Sullivan, seperti dikutip Reuters.

Sehari sebelumnya, Jumat (12/2), Direktur Jenderal WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus mengatakan kemungkinan mengenai asal-usul virus corona masih terbuka. Pernyataan itu muncul setelah Washington ingin meninjau kembali data dari tim ahli yang dipimpin oleh WHO untuk melakukan misi penyelidikan asal-usul virus corona ke China selama empat pekan.

Dalam laporan awalnya, tim ahli menyebut tidak menemukan indikasi bahwa virus corona lolos dari laboratorium Wuhan yang selama ini diklaim oleh Trump.

"Laporan ini harus independen, dengan temuan ahli yang bebas dari intervensi atau perubahan oleh pemerintah China," tegas Sullivan.

"Untuk lebih memahami pandemi ini dan bersiap untuk pandemi berikutnya, China harus menyediakan datanya sejak hari-hari paling awal wabah," tambahnya.

Ahli penyakit menular dari Australia yang menjadi anggota tim ahli, Dominic Dwyer menyebut pihaknya telah meminta data mentah 174 kasus pertama Covid-19 di China pada Desember 2019, serta kasus-kasus lainnya. Kendati begitu, data yang diberikan hanya ringkasan.

"Entah karena alasan politik atau waktu atau sulit. Tapi apakah ada alasan lain mengapa datanya tidak tersedia? Saya tidak tahu. Kita hanya akan berspekulasi," tandas Dwyer.

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

UPDATE

Pemkot Bogor Kini Punya Gedung Pusat Kegawatdaruratan

Senin, 29 Desember 2025 | 10:12

Dana Tunggu Hunian Korban Bencana Disalurkan Langsung oleh Bank Himbara

Senin, 29 Desember 2025 | 10:07

1.392 Personel Gabungan Siap Amankan Aksi Demo Buruh di Monas

Senin, 29 Desember 2025 | 10:06

Pajak Digital Tembus Rp44,55 Triliun, OpenAI Resmi Jadi Pemungut PPN Baru

Senin, 29 Desember 2025 | 10:03

Ketum KNPI: Pelaksanaan Musda Sulsel Sah dan Legal

Senin, 29 Desember 2025 | 09:51

Bukan Soal Jumlah, Integritas KPU dan Bawaslu Justru Terletak pada Independensi

Senin, 29 Desember 2025 | 09:49

PBNU Rukun Lagi Lewat Silaturahmi

Senin, 29 Desember 2025 | 09:37

PDIP Lepas Tim Medis dan Dokter Diaspora ke Lokasi Bencana Sumatera

Senin, 29 Desember 2025 | 09:36

Komisi I DPR Desak Pemerintah Selamatkan 600 WNI Korban Online Scam di Kamboja

Senin, 29 Desember 2025 | 09:24

Pengakuan Israel Atas Somaliland Manuver Berbahaya

Senin, 29 Desember 2025 | 09:20

Selengkapnya