Berita

Presiden Jokowi/Net

Politik

Sepakat Dengan Pertanyaan JK, PKS: Itu Kritik Pedas Buat Jokowi

SABTU, 13 FEBRUARI 2021 | 17:49 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Pernyataan bernada kritik yang disampaikan mantan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla (JK) bahwa kebebasan berpendapat di Indonesia kerap berujung penangkapan, adalah sebuah fakta.

Anggota Komisi VIII DPR RI Fraksi PKS Bukhori Yusuf sependapat dengan pernyataan Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI) itu.

Menurutnya, apabila tokoh bangsa sekaliber JK sudah turun tangan langsung mengkritik berarti kebebasan berpendapat dan berekspresi Indonesia sedang tidak beres.
 

 
"Sekelas Bapak Bangsa M Jusuf Kalla mempertanyakan, menurut saya itu kritikan pedas bagi Jokowi," kata Bukhori kepada Kantor Berita Politik RMOL sesaat lalu di Jakarta, Sabtu (13/2).

Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) sebelumnya mengomentari keinginan Presiden Jokowi yang minta dikritik oleh masyarakat.

JK berpandangan pernyataan tersebut seperti tidak berbanding lurus dengan kenyataanya.

JK lantas menyebut kritik dari masyarakat acap kali berujung pelaporan ke pihak Kepolisian.

"Beberapa hari lalu Bapak Presiden mengumumkan silakan kritik pemerintah. Tentu banyak yang ingin melihatnya bagaimana caranya mengkritik pemerintah tanpa dipanggil polisi?" kata JK saat menjadi pembicara di acara 'Mimbar Demokrasi Kebangsaan' yang digelar Partai Keadilan Sejahtera (PKS) pada Jumat malam (12/2).

Populer

Ketika Kebenaran Nasib Buruh Migran Dianggap Ancaman

Sabtu, 20 Desember 2025 | 12:33

OTT KPK juga Tangkap Haji Kunang Ayah Bupati Bekasi

Jumat, 19 Desember 2025 | 03:10

Uang yang Diamankan dari Rumah Pribadi SF Hariyanto Diduga Hasil Pemerasan

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:37

OTT Beruntun! Giliran Jaksa di Bekasi Ditangkap KPK

Kamis, 18 Desember 2025 | 20:29

Tamparan bagi Negara: WNA China Ilegal Berani Serang Prajurit TNI di Ketapang

Sabtu, 20 Desember 2025 | 09:26

Kejagung Ancam Tak Perpanjang Tugas Jaksa di KPK

Sabtu, 20 Desember 2025 | 16:35

Tunjuk Ara di Depan Luhut

Senin, 15 Desember 2025 | 21:49

UPDATE

Kuasa Hukum: Nadiem Makarim Tidak Terima Sepeserpun

Minggu, 21 Desember 2025 | 22:09

China-AS Intervensi Konflik Kamboja-Thailand

Minggu, 21 Desember 2025 | 21:51

Prabowo Setuju Terbitkan PP agar Perpol 10/2025 Tidak Melebar

Minggu, 21 Desember 2025 | 21:35

Kejagung Tegaskan Tidak Ada Ruang bagi Pelanggar Hukum

Minggu, 21 Desember 2025 | 21:12

Kapolri Komitmen Hadirkan Layanan Terbaik selama Nataru

Minggu, 21 Desember 2025 | 20:54

Kasus WN China Vs TNI Ketapang Butuh Atensi Prabowo

Minggu, 21 Desember 2025 | 20:25

Dino Patti Djalal Kritik Kinerja Menlu Sugiono Selama Setahun

Minggu, 21 Desember 2025 | 19:45

Alarm-Alam dan Kekacauan Sistemik

Minggu, 21 Desember 2025 | 19:39

Musyawarah Kubro Alim Ulama NU Sepakati MLB

Minggu, 21 Desember 2025 | 19:09

Kepala BRIN Tinjau Korban Bencana di Aceh Tamiang

Minggu, 21 Desember 2025 | 19:00

Selengkapnya