Berita

Menteri Kesehatan Yuli Edelstein/Net

Dunia

Menkes Israel: Yang Tolak Vaksin Hanya Diizinkan Ke Supermarket Dan Apotek, Tidak Boleh Kunjungi Pusat Olah Raga

SABTU, 13 FEBRUARI 2021 | 13:04 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Kementerian Kesehatan Israel dilaporkan sedang menyusun rencana untuk menekan warganya yang menolak menerima suntikan vaksin virus corona dengan sejumlah sanksi berat.

Menurut siaran Channel 12 pada Kamis (11/2) malam waktu setempat, Menteri Kesehatan Yuli Edelstein ingin mendorong vaksinasi secara luas dengan menawarkan keuntungan bagi mereka yang mau disuntik, dan juga dengan membatasi pilihan mereka yang tidak mau atau menolak divaksin.

Edelstein mengatakan, bagi mereka yang menolak untuk divaksin hanya akan diizinkan pergi ke supermarket atau apotek, dan tidak boleh mengunjungi stadion dan pusat olah raga lainnya.


“Siapa pun yang tidak divaksinasi hanya akan pergi ke supermarket atau apotek, sedangkan yang divaksinasi akan pergi ke stadion dan gym,” kata Edelstein, seperti dikutip dari Times Of Israel, Sabtu (13/2).

Peringatan itu muncul ketika infeksi virus turun pada Kamis ke tingkat terendah sejak akhir Desember dan jumlah pasien yang sakit parah di rumah sakit Israel turun menjadi di bawah 1.000 untuk pertama kalinya sejak awal Januari, tetapi juga karena upaya vaksinasi di negara itu mulai melambat.

Edelstein mengatakan pada hari Rabu bahwa dia sedang mempertimbangkan untuk mengusulkan undang-undang yang akan memungkinkan pengusaha untuk mencegah pekerja yang tidak divaksinasi terhadap virus corona untuk masuk kerja, dan memperingatkan aturan itu juga akan berlaku untuk mereka yang berada di sistem pendidikan.

Menkes mengatakan bahwa petugas pendidikan yang menolak vaksin mungkin harus membayar tes virus setiap 48 jam jika mereka ingin tetap mengajar.

Sementara, Perdana Menteri Benjamin Netanyahu pada Kamis mengatakan kepada menteri kabinet: "Siapa pun yang tidak divaksin membahayakan kita semua, karena mereka dapat menyebabkan sistem kesehatan runtuh."

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

TNI Kuasai Wilayah OPM di Intan Jaya dan Sita Sejumlah Senjata

Minggu, 16 Agustus 2026 | 01:24

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

UPDATE

Protelindo Masuk BTEL, Kuasai 10,86 Persen Saham Bakrie Telecom

Rabu, 26 Agustus 2026 | 10:26

Prabowo ke NTT Hari Ini, Pastikan Penanganan Korban Gempa Berjalan Baik

Rabu, 26 Agustus 2026 | 10:17

Pengamat: Rekam Jejak Mumpuni Bikin KH Marsudi Syuhud Unggul di Bursa Ketum PBNU

Rabu, 26 Agustus 2026 | 10:13

Presiden Prabowo Dijadwalkan Buka Muktamar ke-35 NU Besok

Rabu, 26 Agustus 2026 | 10:12

Emas Antam Merosot Rp18.000, Satu Gram Jadi Segini

Rabu, 26 Agustus 2026 | 10:03

DEEP Ingatkan Percepatan Pemilu Harus Punya Alasan Konstitusional

Rabu, 26 Agustus 2026 | 09:55

IHSG Balik Arah ke Zona Merah, Rupiah Menguat ke Rp17.690 per Dolar AS

Rabu, 26 Agustus 2026 | 09:44

SHOW Token Dorong Transformasi Industri Hiburan Global lewat Teknologi AI dan Blockchain

Rabu, 26 Agustus 2026 | 09:21

Bursa Asia Variatif, Investor Pantau Pergerakan Timur Tengah

Rabu, 26 Agustus 2026 | 09:06

THMP Bantah Pertemuan Jokowi-Relawan Bahas Pemilu 2029

Rabu, 26 Agustus 2026 | 09:03

Selengkapnya