Berita

Guantanamo/Net

Dunia

Biden Luncurkan Tinjauan Resmi Untuk Rencana Penutupan Guantanamo

SABTU, 13 FEBRUARI 2021 | 06:04 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Presiden Amerika Serikat Joe Biden ingin menutup penjara di Teluk Guantanamo. Seorang pejabat Gedung Putih pada Jumat (12/2)mengatakan bahwa pemerintahan Biden telah meluncurkan tinjauan resmi tentang masa depan penjara militer AS tersebut.

Para staf yang terlibat dalam diskusi internal mengenai masalah penjara Guantanamo (GTMO) sedang mempertimbangkan tindakan eksekutif yang akan ditandatangani oleh Biden dalam beberapa minggu mendatang.

Juru bicara Dewan Keamanan Nasional (NSC) Emily Horne mengatakan, NSC  akan bekerja sama dengan Departemen Pertahanan, Negara, dan Kehakiman untuk mendorong kemajuan menuju penutupan fasilitas GTMO, dan juga berkonsultasi dengan Kongres.


"NSC sedang dalam tahap petinjauan dan penilaian mengenai kondisi saat ini yang diwariskan dari pemerintahan sebelumnya kepada Biden. Sejalan dengan tujuan kami yang lebih luas untuk menutup Guantanamo," katanya, seperti dikutip dari Reuters, Jumat (12/2)

Ini adalah upaya baru untuk menghapus apa yang oleh para pendukung hak asasi manusia disebut sebagai noda pada citra global Amerika.
 
Sebelumnya, rencana penutupan penjara itu masih menghadapi tantangan keras di kalangan militer dan intelijen AS. Terutama karena para tahanan yang tersisa akan berada di bawah yurisprudensi sipil.

Penutupan fasilitas penahanan Guantanamo di Kuba adalah janji kampanye Obama ketika ia pertama kali maju dalam pemilihan presiden AS pada 2008. Kemudian Obama berhasil mengurangi populasi Guantanamo dengan menggunakan Dewan Peninjau Berkala yang dibentuk khusus untuk mengirim banyak tahanan kembali ke negara asal mereka, seperti dikutip dari Asia Times.

Namun, upayanya untuk menutup penjara itu mendapat tentangan dari Kongres.

Ketika Donald Trump berkuasa, rencana itu semakin terkubur. Trump membiarkan penjara lepas pantai itu tetap terbuka selama empat tahun, meskipun tak ada yang dikirim ke sana selama jabatannya.

Saat ini, masih ada 40 tahanan di sana, di mana sebagian besar ditahan selama hampir dua dekade, tanpa dituntut atau diadili.

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

TNI Kuasai Wilayah OPM di Intan Jaya dan Sita Sejumlah Senjata

Minggu, 16 Agustus 2026 | 01:24

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

UPDATE

Protelindo Masuk BTEL, Kuasai 10,86 Persen Saham Bakrie Telecom

Rabu, 26 Agustus 2026 | 10:26

Prabowo ke NTT Hari Ini, Pastikan Penanganan Korban Gempa Berjalan Baik

Rabu, 26 Agustus 2026 | 10:17

Pengamat: Rekam Jejak Mumpuni Bikin KH Marsudi Syuhud Unggul di Bursa Ketum PBNU

Rabu, 26 Agustus 2026 | 10:13

Presiden Prabowo Dijadwalkan Buka Muktamar ke-35 NU Besok

Rabu, 26 Agustus 2026 | 10:12

Emas Antam Merosot Rp18.000, Satu Gram Jadi Segini

Rabu, 26 Agustus 2026 | 10:03

DEEP Ingatkan Percepatan Pemilu Harus Punya Alasan Konstitusional

Rabu, 26 Agustus 2026 | 09:55

IHSG Balik Arah ke Zona Merah, Rupiah Menguat ke Rp17.690 per Dolar AS

Rabu, 26 Agustus 2026 | 09:44

SHOW Token Dorong Transformasi Industri Hiburan Global lewat Teknologi AI dan Blockchain

Rabu, 26 Agustus 2026 | 09:21

Bursa Asia Variatif, Investor Pantau Pergerakan Timur Tengah

Rabu, 26 Agustus 2026 | 09:06

THMP Bantah Pertemuan Jokowi-Relawan Bahas Pemilu 2029

Rabu, 26 Agustus 2026 | 09:03

Selengkapnya