Presiden Amerika Serikat Joe Biden ingin menutup penjara di Teluk Guantanamo. Seorang pejabat Gedung Putih pada Jumat (12/2)mengatakan bahwa pemerintahan Biden telah meluncurkan tinjauan resmi tentang masa depan penjara militer AS tersebut.
Para staf yang terlibat dalam diskusi internal mengenai masalah penjara Guantanamo (GTMO) sedang mempertimbangkan tindakan eksekutif yang akan ditandatangani oleh Biden dalam beberapa minggu mendatang.
Juru bicara Dewan Keamanan Nasional (NSC) Emily Horne mengatakan, NSC akan bekerja sama dengan Departemen Pertahanan, Negara, dan Kehakiman untuk mendorong kemajuan menuju penutupan fasilitas GTMO, dan juga berkonsultasi dengan Kongres.
"NSC sedang dalam tahap petinjauan dan penilaian mengenai kondisi saat ini yang diwariskan dari pemerintahan sebelumnya kepada Biden. Sejalan dengan tujuan kami yang lebih luas untuk menutup Guantanamo," katanya, seperti dikutip dari
Reuters, Jumat (12/2)
Ini adalah upaya baru untuk menghapus apa yang oleh para pendukung hak asasi manusia disebut sebagai noda pada citra global Amerika.
Sebelumnya, rencana penutupan penjara itu masih menghadapi tantangan keras di kalangan militer dan intelijen AS. Terutama karena para tahanan yang tersisa akan berada di bawah yurisprudensi sipil.
Penutupan fasilitas penahanan Guantanamo di Kuba adalah janji kampanye Obama ketika ia pertama kali maju dalam pemilihan presiden AS pada 2008. Kemudian Obama berhasil mengurangi populasi Guantanamo dengan menggunakan Dewan Peninjau Berkala yang dibentuk khusus untuk mengirim banyak tahanan kembali ke negara asal mereka, seperti dikutip dari
Asia Times.
Namun, upayanya untuk menutup penjara itu mendapat tentangan dari Kongres.
Ketika Donald Trump berkuasa, rencana itu semakin terkubur. Trump membiarkan penjara lepas pantai itu tetap terbuka selama empat tahun, meskipun tak ada yang dikirim ke sana selama jabatannya.
Saat ini, masih ada 40 tahanan di sana, di mana sebagian besar ditahan selama hampir dua dekade, tanpa dituntut atau diadili.
