Berita

Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto/Repro

Politik

Refly Harun: Kalau Prabowo Tidak Bisa Ngomong Apa-apa Kenapa Masuk Pemerintahan?

SABTU, 13 FEBRUARI 2021 | 05:37 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Sebagai partai dengan perolehan suara terbesar kedua, Gerindra seharusnya bisa mengambil banyak peran di pemerintahan. Terlebih Ketua Umumnya, Prabowo Subianto masuk sebagai Menteri Pertahanan RI.

Namun sayang, belakangan Prabowo seakan tak berkutik dan irit bicara usai masuk Kabinet Indonesia Maju di pemerintahan Joko Widodo-Maruf Amin.

"Kalau pilihannya masuk pemerintah (tapi) Gerindra tidak bisa apa-apa, kenapa masuk pemerintahan? Kalau misalnya Prabowo tidak bisa ngomong apa-apa, kenapa masuk pemerintahan?" tanya pakar hukum tata negara, Refly Harun di channel YouTube-nya seperti dikutip redaksi, Sabtu (13/2).


Beragam pertanyaan tersebut wajar dilontarkan. Sebab status Gerindra merupakan partai terbesar kedua setelah PDIP di pemerintahan. Namun besarnya Gerindra dan Prabowo seakan tak berdampak signifikan terhadap sepak terjangnya.

Di sisi lain, Refly mengurai banyak kontribusi dan perbaikan yang sebetulnya bisa dilakukan Prabowo dan Gerindra di pemerintahan.

"Misalnya merujuk survei Indikator Politik yang mengatakan, tingkat demokrasi hanya 53 persen. Artinya, ada orang melihat 47 persen, atau katakanlah yang belum menjawab bahwa ada masalah dalam demokrasi," paparnya.

"Gerindra dan Prabowo harus lebih banyak bicara, self critic kalau mereka merasa di pemerintahan," demikian Refly Harun.

Populer

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Mengenal Pantas Sutardja, Orang Super Kaya AS Berdarah Indonesia

Kamis, 10 September 2026 | 05:04

Duit Rp100 Miliar Hasil OTT KPK Dikabarkan Milik Nusron Wahid

Selasa, 15 September 2026 | 13:16

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

KPK Belum Tutup Peluang Periksa Bos Rokok HS M Suryo

Sabtu, 12 September 2026 | 06:08

Pendatang Baru, Partai Gema Bangsa Siap Verifikasi Pemilu 2029

Minggu, 13 September 2026 | 17:39

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

UPDATE

Utang dan Delusi Pembangunan

Rabu, 16 September 2026 | 05:52

Tak Ulangi Kesalahan Purbaya, Suahasil Diharapkan Terus Gelorakan Ekonomi Konstitusi

Rabu, 16 September 2026 | 05:22

Pengukuhan Pengurus PERKAPI Bakal Dihadiri Menhum dan Ketua Komisi XIII DPR

Rabu, 16 September 2026 | 04:44

Fungsi KDKMP yang ‘Disabotase’

Rabu, 16 September 2026 | 04:24

Menhan Sjafrie Apresiasi Bantuan Jepang dalam Atasi Karhutla

Rabu, 16 September 2026 | 03:57

Politikus Senior PKS: PPHN Jangan jadi RPJPN Kedua

Rabu, 16 September 2026 | 03:30

38 Aset Senilai Rp846 Miliar Disita Kejagung dalam Kasus Febrie

Rabu, 16 September 2026 | 03:03

Kegiatan Belajar di SMPN 16 Medan Pulih 100 Persen Usai Dilanda Banjir

Rabu, 16 September 2026 | 02:48

WNA Malaysia Laporkan Pamen Polri Terkait Kasus Investasi Emas ke Bareskrim

Rabu, 16 September 2026 | 02:24

Kemensos Apresiasi Sekolah Rakyat Terintegrasi 3 Sulsel Mulai Beroperasi

Rabu, 16 September 2026 | 01:59

Selengkapnya