Berita

Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto/Repro

Politik

Refly Harun: Kalau Prabowo Tidak Bisa Ngomong Apa-apa Kenapa Masuk Pemerintahan?

SABTU, 13 FEBRUARI 2021 | 05:37 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Sebagai partai dengan perolehan suara terbesar kedua, Gerindra seharusnya bisa mengambil banyak peran di pemerintahan. Terlebih Ketua Umumnya, Prabowo Subianto masuk sebagai Menteri Pertahanan RI.

Namun sayang, belakangan Prabowo seakan tak berkutik dan irit bicara usai masuk Kabinet Indonesia Maju di pemerintahan Joko Widodo-Maruf Amin.

"Kalau pilihannya masuk pemerintah (tapi) Gerindra tidak bisa apa-apa, kenapa masuk pemerintahan? Kalau misalnya Prabowo tidak bisa ngomong apa-apa, kenapa masuk pemerintahan?" tanya pakar hukum tata negara, Refly Harun di channel YouTube-nya seperti dikutip redaksi, Sabtu (13/2).

Beragam pertanyaan tersebut wajar dilontarkan. Sebab status Gerindra merupakan partai terbesar kedua setelah PDIP di pemerintahan. Namun besarnya Gerindra dan Prabowo seakan tak berdampak signifikan terhadap sepak terjangnya.

Di sisi lain, Refly mengurai banyak kontribusi dan perbaikan yang sebetulnya bisa dilakukan Prabowo dan Gerindra di pemerintahan.

"Misalnya merujuk survei Indikator Politik yang mengatakan, tingkat demokrasi hanya 53 persen. Artinya, ada orang melihat 47 persen, atau katakanlah yang belum menjawab bahwa ada masalah dalam demokrasi," paparnya.

"Gerindra dan Prabowo harus lebih banyak bicara, self critic kalau mereka merasa di pemerintahan," demikian Refly Harun.

Populer

Jaksa Agung Tidak Jujur, Jam Tangan Breitling Limited Edition Tidak Masuk LHKPN

Kamis, 21 November 2024 | 08:14

MUI Imbau Umat Islam Tak Pilih Pemimpin Pendukung Dinasti Politik

Jumat, 22 November 2024 | 09:27

Kejagung Periksa OC Kaligis serta Anak-Istri Zarof Ricar

Selasa, 26 November 2024 | 00:21

Rusia Siap Bombardir Ukraina dengan Rudal Hipersonik Oreshnik, Harga Minyak Langsung Naik

Sabtu, 23 November 2024 | 07:41

Ini Identitas 8 Orang yang Terjaring OTT KPK di Bengkulu

Minggu, 24 November 2024 | 16:14

Sikap Jokowi Munculkan Potensi konflik di Pilkada Jateng dan Jakarta

Senin, 25 November 2024 | 18:57

Waspadai Partai Cokelat, PDIP: Biarkan Rakyat Bebas Memilih!

Rabu, 27 November 2024 | 11:18

UPDATE

Disdik DKI Segera Cairkan KJP Plus dan KJMU Tahap II

Sabtu, 30 November 2024 | 04:05

Israel dan AS Jauhkan Umat Islam dari Yerusalem

Sabtu, 30 November 2024 | 03:38

Isu Kelompok Rentan Harus Jadi Fokus Legislator Perempuan

Sabtu, 30 November 2024 | 03:18

Dorong Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen, Kadin Luncurkan White Paper

Sabtu, 30 November 2024 | 03:04

Pasukan Jangkrik Gerindra Sukses Kuasai Pilkada di Jateng

Sabtu, 30 November 2024 | 02:36

Fraksi PKS Usulkan RUU Boikot Produk Israel

Sabtu, 30 November 2024 | 02:34

Sertijab dan Kenaikan Pangkat

Sabtu, 30 November 2024 | 02:01

Bawaslu Pastikan Tak Ada Kecurangan Perhitungan Suara

Sabtu, 30 November 2024 | 01:48

Anggaran Sekolah Gratis DKI Disiapkan Rp2,3 Triliun

Sabtu, 30 November 2024 | 01:17

Mulyono Bidik 2029 dengan Syarat Jakarta Dikuasai

Sabtu, 30 November 2024 | 01:01

Selengkapnya