Setelah puluhan tahun melakukan kontrol ketat dan terpusat, pemerintah Kuba mulai mengubah paradigma: membuka sebagian besar ekonominya kepada sektor swasta.
Pada akhir pekan lalu, pemerintah di Havana mengumumkan akan mengizinkan perusahaan swasta dalam upaya untuk meningkatkan ekonominya dan menciptakan lapangan kerja, meskipun terbatas pada pengusaha individu untuk saat ini, bukan bisnis.
Jumlah kegiatan swasta resmi akan bertambah dari 127 menjadi lebih dari 2.000, tetapi tidak termasuk 124 sektor termasuk pers, kesehatan dan pendidikan, yang tetap berada di tangan pemerintah.
Reformasi tersebut merupakan pergeseran ideologis besar di negara di mana pemerintah dan perusahaan afiliasinya telah memonopoli sebagian besar ekonominya sejak 1961.
Sejumlah analis menyambut baik langkah besar itu. Mereka mengatakan, selain sebagai solusi untuk menaikkan potensi ekonomi dan mengurangi lonjakan pengangguran, langkah-langkah liberalisasi juga dapat dilihat sebagai tawaran untuk presiden AS yang baru.
Salah satu analis yang berpendapat demikian adalah Ricardo Torres, ekonom di Universitas Habana.
"Ini jelas merupakan sinyal kuat di saat-saat genting ketika pemerintah AS mengatakan merevisi kebijakan (Donald) Trump terhadap Kuba," ujarnya, seperti dikutip dari
AFP, Jumat (12/2).
Enam dekade sanksi AS, yang diperkuat selama masa jabatan Trump, telah menyebabkan kerugian besar pada ekonomi Kuba, diperburuk oleh krisis virus corona dan penurunan tajam dalam pariwisata, sektor penting negara itu.
Bulan lalu, Havana mengatakan sanksi Trump merugikan negara sekitar 20 miliar dolar AS, menambahkan bahwa, "Kerusakan pada hubungan bilateral selama ini telah cukup besar."
Ekonomi Kuba juga tercatat menyusut 11 persen pada 2020, dan ekspor turun 40 persen.
Trump membalikkan banyak langkah Obama untuk meredakan ketegangan dengan Kuba.
Dia melarang kapal pesiar Amerika singgah di pulau itu, memasukkan daftar hitam perusahaan dan bos Kuba, menuntut perusahaan asing yang berbisnis di sana, dan mempersulit orang Kuba yang bekerja di luar negeri untuk mengirim uang ke rumah.
Presiden AS yang baru, Joe Biden, telah berjanji untuk mengembalikan beberapa kebijakan Obama untuk menormalisasi hubungan, sambil juga memperhatikan masalah hak asasi manusia di negara berpenduduk sekitar 11,2 juta orang itu.
Beberapa orang di Amerika Serikat menyambut baik perubahan kebijakan Kuba, yang untuk pertama kalinya akan melihat penerima gaji swasta di sektor-sektor seperti pertanian, konstruksi dan IT.
"Ini sudah lama tertunda, ini kabar baik. Dan Amerika Serikat harus menegaskan bahwa embargo tidak pernah dimaksudkan, dan tidak akan digunakan, untuk menghukum perusahaan swasta di #Cuba," kata Senator AS Patrick Leahy di Twitter.
Mantan penasihat Obama, Ben Rhodes dalam cuitannya menulis: "Pengumuman itu adalah langkah maju yang besar bagi Kuba dan sinyal sambutan. Administrasi Biden dapat membuat ini lebih bermanfaat bagi rakyat Kuba dengan melanjutkan pembukaan ke Kuba secepat mungkin."
Bagi banyak pemimpin Kuba, perubahan itu mungkin sulit untuk diterima.
"Masih banyak keraguan mengenai kata 'pribadi'," yang banyak dilihat "sebagai orang yang dapat bersekongkol melawan kekuasaan," kata ekonom Kuba, Omar Everleny Perez.
Tetapi politisi tampaknya telah membaca tulisan di dinding seperti di Vietnam pada 1980-an, di mana Partai Komunis berhasil tetap berkuasa dengan meliberalisasi ekonomi secara besar-besaran.
"Kami masih sedikit jauh dari itu, tetapi (para pemimpin Kuba) sudah memikirkannya," kata Perez tentang contoh Vietnam.
Negara Asia Tenggara, juga, berada di bawah sanksi AS, dicabut pada tahun 1994 setelah pemulihan hubungan dengan Washington.
“Jadi dari segi geopolitik, ada pelajaran yang penting untuk dikenali,†kata Perez.
Sementara itu, Torres mengatakan ekonomi Vietnam lebih kecil dan negara lebih pedesaan, membuat perubahan lebih mudah.
Tetapi ada pelajaran yang bisa dipetik dari pengalaman sesama negara Komunis: "jika Anda ingin menciptakan lapangan kerja, Anda tidak punya pilihan selain menciptakan kerangka kerja agar sektor swasta tumbuh".
John Kavulich, Presiden Dewan Perdagangan dan Ekonomi AS-Kuba, mengatakan pemerintah Kuba sekarang harus meyakinkan pemerintahan Biden bahwa mereka serius untuk merestrukturisasi ekonomi.
"Jika pemerintahan Biden yakin pemerintahan (Presiden Miguel) Diaz-Canel siap untuk melakukan apa yang sulit, mempertahankan proses meskipun ada tantangan, maka jauh lebih mudah bagi Washington untuk menciptakan peluang keterlibatan," katanya.
Kuba mulai malu-malu membuka modal swasta pada 1990-an sebelum otorisasi penuh pada 2010, diikuti oleh ledakan setelah pemanasan bersejarah hubungan dengan saingan Perang Dingin Amerika Serikat pada 2014 di bawah presiden saat itu Barack Obama.
Saat ini, sekitar 600 ribu orang Kuba -sekitar 13 persen dari angkatan kerja- dipekerjakan di sektor swasta. Kebanyakan dari mereka bekerja di hotel, restoran, transportasi dan akomodasi turis.
Sementara, jutaan orang bekerja untuk pemerintah, tetapi jumlah pastinya tidak diketahui.
