Berita

Menteri Luar Negeri Antony Blinken/Net

Dunia

Pencabutan Status Teroris Houti Masih Dalam Rancangan, Tapi Mengapa Dokumen Tiga Nama Sudah Tersebar?

JUMAT, 12 FEBRUARI 2021 | 15:13 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Komitmen pemerintah AS untuk menganulir keputusan mantan Presiden Donald Trump terkait penunjukkan Houthi sebagai kelompok teroris, sepertinya menjadi kenyataan. Hal itu diketahui dari sebuah dokumen yang diperoleh media Saudi, Al-Arabiya pada Kamis (11/2).

Dalam dokumen tersebut tertulis bahwa Departemen Luar Negeri AS bermaksud untuk menghapus milisi Houthi dan tiga pemimpin seniornya dari daftar terorisme.

Tiga pemimpin Houthi yang disebut dalam dokumen tersebut adalah, Abdul-Malik al-Houthi, Abd al-Khaliq Badr al-Din al-Houthi, dan Abdullah Yahya al Hakim.


Ketiganya akan dicabut penunjukannya sebagai Teroris Global yang Ditunjuk Khusus (SDGT), menurut pengumuman yang dikaitkan dengan Menteri Luar Negeri Antony Blinken itu.

"Dengan ini saya mencabut penunjukan orang-orang berikut sebagai Teroris Global yang Ditunjuk Khusus, sesuai dengan bagian 1 (a) (ii) Perintah Eksekutif 13224: Ansarallah, Abdul Malik al-Houthi, Abd al-Khaliq Badr al-Din al-Houthi , Abdullah Yahya al Hakim, dan alias masing-masing. Keputusan ini akan dipublikasikan di Federal Register," kata dokumen itu, seperti dikutip dari Al-Arabiya, Jumat (12/2).

Sumber yang mengetahui langkah tersebut mengatakan kepada media Arab, bahwa Blinken akan segera membuat pengumuman.

Minggu lalu, Blinken memberi tahu anggota Kongres tentang niatnya untuk menghapus Houthi yang didukung Iran dari daftar organisasi teroris AS. Tetapi tidak disebutkan tentang kepemimpinan Houthi pada saat itu.

Menurut sumber, pemimpin kelompok tidak dapat ditunjuk tanpa seluruh kelompok ditunjuk.

Namun sanksi dari Departemen Keuangan terhadap Abdul-Malik al-Houthi akan tetap berlaku, kata sumber tersebut.

Departemen Keuangan AS memberi sanksi kepada pemimpin Houthi pada tahun 2015 karena "menjadi pemimpin politik atau militer dari kelompok yang terlibat dalam tindakan yang secara langsung atau tidak langsung mengancam perdamaian, keamanan, atau stabilitas Yaman dan terlibat dalam tindakan tersebut, masing-masing."

Sebelumnya Kamis (11/2), Juru Bicara Departemen Luar Negeri Ned Price mengatakan pencabutan Houthi masih belum dilakukan, dan masih dalam peninjauan Kongres.  

Ditanya tentang dokumen di Daftar Federal AS berjudul, 'Penunjukan sebagai Organisasi Teroris Asing; Pencabutan: Ansarallah (dan Alias ​​Lain),' Price mengatakan telah terjadi 'kesalahan administratif'.

Sebuah catatan editorial ditempatkan di situs Federal Register yang menyatakan, "Surat agensi yang meminta penarikan dokumen ini diterima setelah ditempatkan pada inspeksi publik."

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Ketika Kebenaran Nasib Buruh Migran Dianggap Ancaman

Sabtu, 20 Desember 2025 | 12:33

UPDATE

Program Belanja Dikebut, Pemerintah Kejar Transaksi Rp110 Triliun

Sabtu, 27 Desember 2025 | 08:07

OJK Ingatkan Risiko Tinggi di Asuransi Kredit

Sabtu, 27 Desember 2025 | 07:48

Australia Dukung Serangan Udara AS terhadap ISIS di Nigeria

Sabtu, 27 Desember 2025 | 07:32

Libur Natal Pangkas Hari Perdagangan, Nilai Transaksi BEI Turun Tajam

Sabtu, 27 Desember 2025 | 07:17

Israel Pecat Tentara Cadangan yang Tabrak Warga Palestina saat Shalat

Sabtu, 27 Desember 2025 | 07:03

Barzakh itu Indah

Sabtu, 27 Desember 2025 | 06:38

Wagub Babel Hellyana seperti Sendirian

Sabtu, 27 Desember 2025 | 06:21

Banjir Cirebon Cermin Politik Infrastruktur Nasional Rapuh

Sabtu, 27 Desember 2025 | 06:13

Jokowi sedang Balas Dendam terhadap Roy Suryo Cs

Sabtu, 27 Desember 2025 | 06:06

Komdigi Ajak Warga Perkuat Literasi Data Pribadi

Sabtu, 27 Desember 2025 | 05:47

Selengkapnya