Berita

Jalannya sidang Jumhur Hidayat di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan/RMOL

Politik

Hakim Tolak Eksepsi Jumhur, Satyo Purwanto: Teringat Ucapan Habibie “Penjara Untuk Kriminal Bukan Yang Beda Pandangan”

JUMAT, 12 FEBRUARI 2021 | 10:52 WIB | LAPORAN: IDHAM ANHARI

Mejelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak nota keberatan atau eksepsi Jumhur Hidayat terkait penangkapan dan penahanan.

Menurut hakim, penangkapan dan penahanan yang dipersoalkan oleh tim kuasa hukum Jumhur merupakan ranah praperadilan, disamping itu Jaksa Penuntut Umum (JPU) juga telah memasukan atau mencantumkan dan menguraikan unsur-unsur pidana dalam surat dakwaannya.

Direktur Eksekutif Oversight of Indonesia's Democratic Policy, Satyo Purwanto berpandangan, Para majelis hakim hanya melihat asas legalitas formil dalam menolak eksepsi Jumhur Hidayat tapi kesampingkan rangkain proses sejak penangkapan dan penahanan.

Jika hal demikian terus berlangsung, kata Satyo, maka penjara akan penuh diisi oleh orang-orang tidak bersalah,apalagi karena hanya berbeda pendapat dengan kekuasaan.

“Jadi teringat pernyataan Almarhum Presiden BJ Habibie “penjara itu untuk kriminal, bukan untuk yang beda pandangan” lalu dimana tujuan negara demokrasi nya?”, kata Satyo kepada Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (12/2).

Padahal, Satyo mengurai, penangkapan dan penahanan Jumhur Hidayat sebagaimana disebut oleh kuasa hukumnya terdapat banyak kejanggalan dan tidak sesuai dengan prosedur seperti tanpa menunjukkan surat perintah penangkapan dan tidak mengenakan tanda pengenal.

Selain itu, saat dibawa ke Bareskrim Jumhur masih dalam kondisi sakit setelah operasi dan pihak keluarga tidak diberikan akses kepada Jumhur hingga 3 hari pasca penangkapan,

“Penetapan tersangka terhadap Jumhur pun dinilai tidak sesuai dengan prosedur karena tanpa penyelidikan,” tekan Satyo.

Mantan sekjen ProDEM ini kemudian menyesalkan, sistem peradilan di Indonesia cenderung tidak independen dan memihak. Hal ini, kata Satyo sangat jauh mencerminkan ciri sebuah negara demokrasi.

“Kekuasaan kehakiman harus bebas dari berbagai pengaruh internal maupun eksternal khususnya dari eksekutif,” pungkas Satyo.

Dengan ditolaknya eksepsi ini, hakim memerintahkan Jaksa melanjutkan perkara. Dalam dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum (JPU) menyangkakan Jumhur telah menyebarkan berita bohong dan membuat onar lewat cuitannya terkait Omnibus Law Cipta Kerja.

JPU menjerat Jumhur Hidayat dengan pasal 14 ayat 1 subsider pasal 14 ayat 2 UU 1/1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana subsider pasal 15 UU 1/1946 dan pasal 45A ayat 2 junto pasal 28 ayat 2 UU 19/2016 Tentang Perubahan UU 11/2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Populer

Ribuan Tetangga Rocky Gerung Bertekad Geruduk Kediaman Prabowo Subianto

Minggu, 19 September 2021 | 08:31

Mantan Petinggi Polri: Banyak Kasus Penistaaan Agama Islam Tak Diproses di Era Jokowi

Selasa, 21 September 2021 | 05:52

Viral Video Demo PT Sentul City, Don Adam: Revolusi Dimulai dari Sentul?

Senin, 13 September 2021 | 22:01

Lieus Sungkharisma Nilai Tindakan Napoleon Bonaparte terhadap M Kece Tak Sejalan dengan Ideologi Pancasila

Rabu, 22 September 2021 | 02:22

Di Mata Ketua GNPF Ulama, Napoleon Bonaparte Adalah Manusia Pilihan Tuhan

Minggu, 19 September 2021 | 14:28

Satu Tentara Dikabarkan Tewas Lagi di Papua, Natalius Pigai Salahkan Kebijakan Jokowi

Selasa, 21 September 2021 | 14:33

Beda Sikap Usai Diperiksa KPK, Anies Baswedan Tenang sedangkan 2 Politisi PDIP Pilih Kabur dari Wartawan

Selasa, 21 September 2021 | 19:34

UPDATE

Taliban Minta Diberi Panggung untuk Berpidato di Majelis Umum PBB ke-76

Rabu, 22 September 2021 | 23:18

Kepala BMKG: Cuaca Ekstrem Berpotensi Besar Terjadi Selama Musim Peralihan, Tetap Waspada

Rabu, 22 September 2021 | 22:52

Wacana Pemberlakuan PPHN adalah Jebakan Romantisme Orde Baru

Rabu, 22 September 2021 | 22:52

Seluruh Penumpang dari Luar Negeri Dipastikan Tes PCR saat Mendarat di Bandara Soekarno-Hatta

Rabu, 22 September 2021 | 22:36

Menaker Pimpin Sosialisasi Persiapan Penetapan Upah Minimum oleh Depenas

Rabu, 22 September 2021 | 22:33

ProDEM: Jokowi Memang King of Lip Service, Minta Anak Muda Jadi Petani Tapi Lahannya Diberi ke Pengembang

Rabu, 22 September 2021 | 22:28

Hampir Sebulan Beroperasi, OSS Sudah Terbitkan 205.373 Izin Usaha Mayoritas untuk UMKM

Rabu, 22 September 2021 | 22:27

Dugaan TPPU, Penyidik Tipikor Bareskrim Tetapkan Irjen Napoleon sebagai Tersangka

Rabu, 22 September 2021 | 22:16

Jadi Tersangka KPK, Bupati Koltim Andi Merya Nur asal Gerindra Patok Fee 30 Persen Dana BNPB

Rabu, 22 September 2021 | 22:11

Mobil yang Membawa Ajudan Utama Presiden Ukraina Ditembaki, Gertakan atau Ancaman?

Rabu, 22 September 2021 | 22:07

Selengkapnya