Berita

Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky/Net

Dunia

Di Tengah Kebutuhan Vaksin Yang Mendesak, Ukraina Tolak Dan Larang Sputnik V Buatan 'Agresor' Rusia

JUMAT, 12 FEBRUARI 2021 | 10:53 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Hingga saat ini belum ada satu dosis pun vaksin yang tiba di Ukraina. Padahal, pada pekan lalu, Presiden Volodymyr Zelensky mengumumkan bahwa negara itu akan memulai fase pertama vaksinasi akhir bulan ini.

Negara pecahan Soviet itu  sedang menunggu pengiriman delapan juta dosis yang dijanjikan di bawah program Covax Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan lima juta dosis dari CoronaVac China.

Zelensky juga telah mengamankan 12 juta dosis vaksin yang dikembangkan oleh AstraZeneca dan Novavax, tetapi itu masih belum cukup untuk memenuhi kebutuhan negara yang berjumlah 40 juta itu.


Angka kematian karena Covid-19 di negara itu tercatat sebanyak 24 ribu kematian per Kamis (11/2) dengan total kasus sebanyak 1,2 juta. Membuat otoritas perlu melakukan upaya lebih kuat lagi untuk menahan penyebaran virus.

Di tengah perjuangan mendapatkan vaksin, Ukraina telah menolak vaksin Sputnik V buatan Rusia. Pada 8 Februari, dalam situs resmi pemerintah, Ukraina mensahkan resolusi pelarangan penawaran vaksin dari 'negara agresor', sebutan Ukraina untuk Rusia sejak 2015.

The Moscow Time pada Kamis (11/2) melaporkan bahwa politisi pro-barat Ukraina berulangkali menolak bujukan politisi pro-Moskow untuk menyetujui jab Sputnik V Rusia, mengecam vaksin itu sebagai alat geopolitik.

Sejauh ini Ukraina telah memerangi separatis yang didukung oleh Rusia di wilayah Donetsk dan Lugansk sejak 2014 menyusul aneksasi Moskow atas semenanjung Krimea.

Di tengah pelarangan itu, vaksin Sputnik V telah diluncurkan di wilayah yang memisahkan diri di timur Ukraina yang dikendalikan oleh separatis yang didukung Kremlin. Ukraina telah meluncurkan penyelidikan terhadap pembelian vaksin itu.

Populer

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Kehadiran Anies di Cikeas Jadi Masalah Serius

Jumat, 27 Maret 2026 | 02:08

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

SBY Menolak Silaturahmi Lebaran Anies?

Jumat, 27 Maret 2026 | 03:43

KPK Panggil Bos Rokok HS di Kasus Suap Cukai

Kamis, 02 April 2026 | 10:39

UPDATE

SBY Desak PBB Investigasi Gugurnya Prajurit TNI di Lebanon

Minggu, 05 April 2026 | 12:15

Bansos Kunci Redam Gejolak Jika BBM Naik

Minggu, 05 April 2026 | 11:34

Episode Ijazah Jokowi Tak Kunjung Usai

Minggu, 05 April 2026 | 11:20

Indonesia Jangan Diam Atas Kebijakan Kejam Israel

Minggu, 05 April 2026 | 11:08

KPK Buka Peluang Panggil Forkopimda di Skandal THR Cilacap

Minggu, 05 April 2026 | 10:31

Drone Iran Hantam Kompleks Pemerintahan dan Energi Kuwait

Minggu, 05 April 2026 | 10:20

Krisis Global Momentum Perkuat Kemandirian Pangan Nasional

Minggu, 05 April 2026 | 10:14

UU Hukuman Mati Israel untuk Tahanan Palestina Mengarah ke Genosida

Minggu, 05 April 2026 | 09:43

Trump Ancam Iran Buka Selat Hormuz dalam 48 Jam atau Hadapi Konsekuensi

Minggu, 05 April 2026 | 09:33

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Selengkapnya