Survei LPMM: 72,6 Persen Masyarakat Tidak Akan Pilih Partai Yang Kadernya Korupsi

Pemberantasan korupsi yang dilakukan di era Pemerintahan Joko Widodo-Maruf Amin ternyata mampu memuaskan publik.

Berdasarkan hasil survei terbaru yang dirilis Lembaga Penelitian Masyarakat Milenium (LPMM), tingkat kepuasan masyarakat terhadap pemberantasan Korupsi pada pemerintahan Joko Widodo-Maruf Amin sebanyak 27,10 persen publik merasa sangat puas.

Sedangkan yang merasa puas ada sebanyak 45,4 persen.

“Namun 12,60 persen merasa tidak puas,dan 14,8 persen sangat tidak puas terhadap pemberantasan Korupsi pada pemerintahan Joko Widodo-Maruf Amin,” ujar Direktur Eksekutif Lembaga Penelitian Masyarakat Milenium, Daniel Zafnat Paneah saat memaparkan hasil surveinya secara virtual bertajuk ‘Mengujur Persepsi Masyarakat Terhadap Kinerja Pemerintah dan Kondisi Politik Nasional di Era Covud-19’, Kamis (11/2).

Namun demikian, masyarakat yang menilai telah terjadi peningkatan korupsi di era Jokowi ada sebanyak 72,6 persen. Sedang yag menyatakan ada penurunan korupsi sebesar 27,4 persen.

Sebanyak 80,9 persen masyarakat menilai korupsi dilakukan oleh kader partai politik yang ada di legislatif dan eksekutive.

Kemudian sebanyak 11,8 persen pelaku korupsi berasal dari Birokrat ASN non penegak hukum dan 7,3 persen korupsi dilakukan oleh aparat penegak hukum.

Uniknya, hasil survei terkait pilihan politik di pemilu menyatakan bahwa 72,6 persen masyarakat tidak akan memilih lagi partai politik yang kadernya melakukan tindak pidana korupsi .

“Sebanyak 20,8 persen akan mempertimbangkan untuk memilih dan 6,6 persen tidak menjawab,” demikian Daniel.

Survei dilakukan mulai tanggal 5 hingga 16 Januari 2021, dengan melibatkan sebanyak 1.324 responden yang dipilih secara acak dari populasi pemilih yang berusia 17 tahun ke atas di 420 kabupaten/kota. Survei ini memiliki margin of error 2,7 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen.