Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Provinsi Banten, Tabrani menyambut baik Surat Edaran (SE) Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 1/2021 tentang peniadaan Ujian Nasional (UN) dan Ujian Kesetaraan serta Ujian Sekolah dalam masa darurat Covid-19.
Menurut Tabrani, surat edaran sudah menjadi keputusan pemerintah pusat. Maka Provinsi Banten akan mengikuti serta melaksanakan keputusan tersebut.
"Karena kan kalau sudah bicara pelaksanaan ujian nasional itu menjadi kewenangan pusat. Ketika pusat mengatakan ini tidak ada sudah kita ikut," ujar Tabrani dikutip Kantor Berita RMOLBanten, Rabu (10/2).
"Jadi, akhirnya ujian akhir bagi siswa kelas 12 (tingkat SMA/SMK) itu diserahkan kepada sekolah masing-masing," imbuhnya.
Adapun opsi sebagai penganti UN dikatakan Tabrani, pihak sekolah diberikan keleluasaan untuk memilih empat metode yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
"Metodenya itu bisa ada empat cara, bisa dengan portopolio, bisa dengan nilai rapot yang selama ini ada, atau nilai-nilai penugasan lain atau juga ada nilai-nilai lain yang dilaksanakan sekolah," ungkapnya.
SE Mendikbud, jelas Tabrani, berlaku secara general, bukan hanya pemberlakukan bagi dinas tapi juga berlaku buat sekolah-sekolah.
"Jadi, tanpa saya harus buat edaran pun sekolah sudah mempedomani edaran kementerian itu," katanya.
"Cuma nanti paling dinas akan memberikan advice (nasihat), kalau ada pihak sekolah yang nanya. Pak andaikan kita ngadain ujian tertulis di sekolah dengan daring misalnya, karena situasinya masih pandemi itu gimana?. Ya, paling kita bilang silahkan sepanjang memang metode itu yang bisa dilakukan oleh sekolah," paparnya.
Disinggung kemungkinan sekolah kesulitan menerapkan empat metode pengganti UN, Tabrani mengakui, pihaknya akan mempermudah termasuk mengarahkan untuk melaksanakan ujian tertulis dengan sekolah berbasis daring (online).
"Jadi, Saya nanti mau rapat dengan para pengawas dengan juga MKKS, prinsipnya silahkan, sekolah melaksanakan memilih dari empat cara tadi," pungkasnya.
