Ramai-ramai Tolak RUU Pemilu, Demokrat: Belajarlah Dari Pemilu Serentak 2019

Sejumlah fraksi di Parlemen berubah haluan dari semula menyetujui revisi UU Pemilu, kemudian menolak melanjutkan pembahasan.

Hal ini ditengarai lantaran UU No. 10/2017 itu baru seumur jagung. Sehingga, pemerintah memutuskan untuk tidak melanjutkan pembahasan RUU Pemilu dan berpedoman pada undang-undang yang lama.

Kepala Bidang Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra menyampaikan harapannya agar partai politik mampu mengambil hikmah dari Pemilu serentak 2019 yang banyak menelan korban, dan carut marut proses perhitungan suara.

"Harapannya, pemerintah dan parpol benar-benar mengambil pelajaran dari Pemilu 2019. Sistem pemilu lima kotak memang meningkatkan partisipasi pemilih secara keseluruhan. Tetapi, tetap saja tidak memberikan pengaruh positif terhadap peningkatan pemahaman pemilih terhadap pemilu," ucap Herzaky kepada Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (10/2).

Menurutnya, hal itu ditandai dengan minimnya politik gagasan dan programatik, terutama pada pemilihan legislatif (Pileg). Lalu, menguatnya polarisasi, maraknya politik identitas, dan kecenderungan menguatnya pragmatisme.

Berdasarkan pengalaman Pemilu 2019, lanjut Herzaky, pemilu serentak Pilpres dan Pileg menjadi lebih rumit dan kompleks, serta menjadi beban berat bagi penyelenggara.

"Ada korban nyawa yang nyata, mencapai 894 orang. Proses yang penuh dengan pain point dan korban nyawa ini, ternyata hasilnya tidak juga membuat komposisi Parlemen yang menguatkan sistem presidensial. Apalagi kalau kemudian pilkada digelar serentak di tahun yang sama," katanya.

Selain itu, pelajaran dari Pemilu 2019 juga perlu dipertimbangkan, yaitu mengenai mengenai emotional cost yang mungkin timbul.

"Apakah masyarakat kita siap menghadapi pertarungan yang banal seperti di tahun 2019? Apalagi jangka waktunya bakal bertambah dengan pelaksanaan pilkada serentak di tahun yang sama. Tentunya intensitasnya bakal meningkat drastis," pungkas Herzaky.