Berita

Presiden Joko Widodo/Net

Politik

Masukan Buat Pak Jokowi: Kalau Masih Berupaya Cari Utang Bebaskan Orang-orang Kritis Yang Dipenjara!

RABU, 10 FEBRUARI 2021 | 12:36 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Pernyataan Presiden Joko Widodo yang meminta masyarakat mengkritik pemerintah, dinilai Direktur Eksekutif Indonesia Future Studies (INFUS), Gde Siriana Yusuf, sarat kepentingan ekonomis.

Gde Siriana menganggap begitu lantaran melihat gelagat politik pemerintah yang masih menggenjot perekonomian nasional dan kaitannya dengan perkembangan terkini politik internasional.

Aktivis Bandung Intiative ini menjelaskan, pemerintah kekinian mendeclare gerakan Wakaf Tunai Nasional guna mengisi kas negara yang mulai seret, sehingga tidak memiliki modal pembiayaan untuk menjalankan program pembangunan infrastruktur sebagai satu contohnya.

"Tapi sulit untuk memobilisasi dana (wakaf tunai) ini jika sebagian umat Islam memusuhi pemerintah," ujar Gde Siriana kepada Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (10/2).

Karena itu, Deklarator Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) ini memprediksi pemerintah bakal mencari sumber-sumber pembiayaan lain berupa utang luar negeri, untuk membiayai program-program prioritas andalannya.

Namun, Gde Siriana tidak yakin upaya pemerintah mendapatkan utang akan mudah. Karena dia melihat sikap Presiden Jokowi bertolak belakang dengan pernyataannya yang meminta dikritik tapi di sisi yang lain memenjarakan orang yang mengkritik pemerintah.

Persoalan ini, menurut Gde Siriana, akan menjadi satu bahan pertimbangan negara-negara barat yang berpotensi menggelontorkan utang kepada negara.

"Contoh, politik Luar Negeri AS (Amerika Serikat) di bawah (Presiden) Biden itu sangat atensi pada demokrasi dan kebebasan berpendapat, bisa dilihat dari sikapnya terhadap kudeta Myanmar. Sementara di RI banyak rakyat ditangkap dengan UU ITE karena kritik pemerintah," ucapnya.

Maka dari itu, Alumnus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) ini menilai pernyataan Jokowi yang meminta dikritik hanya bagian dari pencitraan politik terhadap dunia internasional. Tapi itu akan percuma jika tidak dibarengi dengan membebaskan orang-orang yang mengkritik pemerintah dari penjara.

"Tentu pemerintah RI tidak ingin AS menyoroti sikap represif negara pada rakyatnya. Ini akan berdampak pada upaya pemerintah cari-cari utang pada negara Barat," tuturnya.

"Makanya pemerintah harus membuktikannya dengan membebaskan orang-orang yang kritis dari penjara atau yang masih proses di pengadilan. Karena cepat atau lambat ini akan jadi perhatian rezim Biden, dan masuk agenda diplomatik AS-RI," demikian Gde Siriana Yusuf.

Populer

Gempa Megathrust Bisa Bikin Jakarta Lumpuh, Begini Penjelasan BMKG

Jumat, 22 Maret 2024 | 06:27

KPK Lelang 22 iPhone dan Samsung, Harga Mulai Rp575 Ribu

Senin, 25 Maret 2024 | 16:46

Pj Gubernur Jawa Barat Dukung KKL II Pemuda Katolik

Kamis, 21 Maret 2024 | 08:22

KPK Diminta Segera Tangkap Direktur Eksekutif LPEI

Jumat, 22 Maret 2024 | 15:59

Bawaslu Bakal Ungkap Dugaan Pengerahan Bansos Jokowi untuk Menangkan Prabowo-Gibran

Rabu, 27 Maret 2024 | 18:34

Connie Bakrie Resmi Dipolisikan

Sabtu, 23 Maret 2024 | 03:11

KPK Lelang Gedung Lampung Nahdiyin Center

Selasa, 26 Maret 2024 | 10:12

UPDATE

Pasca Penangkapan NW, Polda Sumut Ramai Papan Bunga

Kamis, 28 Maret 2024 | 21:58

Mahfud Kutip Pernyataan Yusril Soal Mahkamah Kalkulator, Yusril: Tidak Tepat!

Kamis, 28 Maret 2024 | 21:50

Namanya Diseret di Sidang MK, Jokowi Irit Bicara

Kamis, 28 Maret 2024 | 21:43

Serukan Penegakan Kedaulatan Rakyat, GPKR Gelar Aksi Damai di Gedung MK

Kamis, 28 Maret 2024 | 21:39

4 Perusahaan Diduga Kuat Langgar UU dalam Operasional Pelabuhan Panjang

Kamis, 28 Maret 2024 | 21:29

Rahmat Bagja Bantah Kenaikan Tukin Bawaslu Pengaruhi Netralitas di Pemilu 2024

Kamis, 28 Maret 2024 | 21:21

Ketum JNK Dukung Gus Barra Maju Pilbup Mojokerto Periode 2024-2029

Kamis, 28 Maret 2024 | 21:13

Serahkan LKPD 2023 ke BPK, Pemprov Sumut Target Raih WTP ke 10

Kamis, 28 Maret 2024 | 21:04

Demi Kenyamanan, Jokowi Imbau Masyarakat Mudik Lebih Awal

Kamis, 28 Maret 2024 | 21:00

Paskah 2024, Polda Sumut Tingkatkan Pengamanan

Kamis, 28 Maret 2024 | 20:53

Selengkapnya