Presiden Joko Widodo dianggap dalam mengelola pemerintahan karena tingkat korupsi dua tahun terakhir meningkat.
Hal itu disampaikan oleh pakar politik dan hukum Universitas Nasional Jakarta, Saiful Anam menanggapi hasil survei dari Lembaga Survei Indonesia (LSI) yang menyatakan bahwa tingkat korupsi di Indonesia semakin meningkat di periode kedua Jokowi.
"Hasil survei LSI menandakan kegagalan Jokowi dalam mencegah tindak pidana korupsi di Indonesia," ujar Saiful kepada
Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (10/2).
Karena kata Saiful, korupsi sendiri terjadi di lingkaran kekuasaan saat ini yang melibatkan orang-orang pilihan Jokowi di kabinet.
Yakni, politisi PDIP Juliari Peter Batubara saat menjabat Menteri Sosial, dan politisi Partai Gerindra Edhy Prabowo saat menjabat Menteri Kelautan dan Perikanan.
"Itu pertanda kegagalan Jokowi sendiri yang dapat dianggap tidak mampu mengatasi korupsi," kata Saiful.
Sehingga, dengan adanya survei LSI yang menyatakan tingkat korupsi di era Jokowi semakin meningkat merupakan bagian dari parameter kegagalan pemerintah.
"Karena keberhasilan pemerintah itu salah satunya sejauh mana ia menjalankan prinsip
good governance. Kalau ternyata korupsi makin merajalela, maka ya dapat dianggap Presiden gagal mengelola negara," sebut Saiful.
"Saya kira kalau dari banyak parameter selalu dianggap gagal, maka parameter mana yang akan dinilai berhasil? Saya kira jauh dari yang diharapkan," pungkasnya menambahkan.
Lembaga Survei Indonesia (LSI) merilis korupsi di Indonesia semakin meningkat selama dua tahun terakhir pemerintahan Joko Widodo.
Opini publik yang disurvei, sebanyak 56 persen menyatakan korupsi meningkat. Selanjutnya, sebanyak 58 persen pelaku usaha dan pemuka bisnis menyatakan hal serupa.
