Berita

Presiden Joko Widodo/Net

Hukum

Pakar: Survei LSI Membuktikan Presiden Jokowi Gagal Cegah Korupsi

RABU, 10 FEBRUARI 2021 | 11:34 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Presiden Joko Widodo dianggap dalam mengelola pemerintahan karena tingkat korupsi dua tahun terakhir meningkat.

Hal itu disampaikan oleh pakar politik dan hukum Universitas Nasional Jakarta, Saiful Anam menanggapi hasil survei dari Lembaga Survei Indonesia (LSI) yang menyatakan bahwa tingkat korupsi di Indonesia semakin meningkat di periode kedua Jokowi.

"Hasil survei LSI menandakan kegagalan Jokowi dalam mencegah tindak pidana korupsi di Indonesia," ujar Saiful kepada Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (10/2).

Karena kata Saiful, korupsi sendiri terjadi di lingkaran kekuasaan saat ini yang melibatkan orang-orang pilihan Jokowi di kabinet.

Yakni, politisi PDIP Juliari Peter Batubara saat menjabat Menteri Sosial, dan politisi Partai Gerindra Edhy Prabowo saat menjabat Menteri Kelautan dan Perikanan.

"Itu pertanda kegagalan Jokowi sendiri yang dapat dianggap tidak mampu mengatasi korupsi," kata Saiful.

Sehingga, dengan adanya survei LSI yang menyatakan tingkat korupsi di era Jokowi semakin meningkat merupakan bagian dari parameter kegagalan pemerintah.

"Karena keberhasilan pemerintah itu salah satunya sejauh mana ia menjalankan prinsip good governance. Kalau ternyata korupsi makin merajalela, maka ya dapat dianggap Presiden gagal mengelola negara," sebut Saiful.

"Saya kira kalau dari banyak parameter selalu dianggap gagal, maka parameter mana yang akan dinilai berhasil? Saya kira jauh dari yang diharapkan," pungkasnya menambahkan.

Lembaga Survei Indonesia (LSI) merilis korupsi di Indonesia semakin meningkat selama dua tahun terakhir pemerintahan Joko Widodo.

Opini publik yang disurvei, sebanyak 56 persen menyatakan korupsi meningkat. Selanjutnya, sebanyak 58 persen pelaku usaha dan pemuka bisnis menyatakan hal serupa.

Populer

Said Merokok di Pesawat Pribadi, Arief Poyuono: Inikah Anggota Dewan Pengusul Hapus Listrik 450 VA?

Sabtu, 17 September 2022 | 11:18

AHY Bandingkan Pembangunan SBY dan Jokowi, Ridwan Bae: Jokowi Lebih Baik, Saya Punya Data

Sabtu, 17 September 2022 | 19:22

Kapal Kargo Minyak Rusia Berisi 700 Ribu Barel Minyak Mentah Menuju Kuba

Sabtu, 17 September 2022 | 16:40

Kamarudin Simanjuntak: Penyidik Seperti Tidak Ikhlas Ferdy Sambo Jadi Tersangka

Sabtu, 17 September 2022 | 05:52

Saat Diam Saja Elektabilitas SBY 10 Persen, Kalau Turun Gunung Pasti Demokrat Meroket

Minggu, 18 September 2022 | 09:28

Ganjar Ngaku Tak Kenal Eko Kuntadhi, PA 212: Ngibul yo ngibul Tapi Ojo Ngono Toh, Mas Ganjar

Sabtu, 17 September 2022 | 03:28

Sindir AHY, Direktur PPI: Faktanya, Publik Melihat Jokowi Massif Membangun Infrastruktur

Minggu, 18 September 2022 | 09:58

UPDATE

Aktivitas Politik China Berjalan Normal, Rumor Kudeta Xi Jinping Sebatas Psy-War Barat?

Senin, 26 September 2022 | 09:35

Namanya Diusulkan PPP Jakarta, Anies Bahas Capres Usai 16 Oktober

Senin, 26 September 2022 | 09:34

Negaranya Dilanda Krisis Ekonomi Parah, Menteri Keuangan Pakistan Mundur

Senin, 26 September 2022 | 09:23

Ketua MA Gagal Besar dalam Membina Hakim dan Aparatur Peradilan

Senin, 26 September 2022 | 09:18

Hari Ini, Lukas Enembe Dijadwalkan Diperiksa sebagai Tersangka di Gedung Merah Putih KPK

Senin, 26 September 2022 | 08:58

Sempat Mogok Beroperasi Karena Maraknya Pembobolan, Bank-bank di Lebanon Hari Ini Buka Kembali

Senin, 26 September 2022 | 08:57

Pakar Pidana: Jika Merasa Tidak Bersalah, Lukas Enembe Seharusnya Kooperatif saat Dipanggil KPK

Senin, 26 September 2022 | 08:55

Tim Bayangan Diduga Jadi Penyebab RUU Sisdiknas Carut Marut, Pengamat: Bubarkan!

Senin, 26 September 2022 | 08:44

Senator AS: Joe Biden akan Menghadapi Pemakzulan jika Partai Republik Menang Pemilihan Paruh Waktu

Senin, 26 September 2022 | 08:40

Serbia Tidak Akan Akui Hasil Referendum Donbas yang Ingin Gabung ke Rusia

Senin, 26 September 2022 | 08:25

Selengkapnya