Berita

Wakil Presiden periode 2014-2019, Jusuf Kalla/Net

Politik

Parpol Ramai-ramai Mundur Dari Revisi UU Pemilu, Perludem: Ingat Kritik JK-Tjahjo Desain Pemilu Mesti Dievaluasi

SELASA, 09 FEBRUARI 2021 | 17:25 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Mayoritas sikap parpol di DPR yang perlahan mundur dalam proses revisi UU 7/2017 tentang pemilu, bertolak belakang dengan kritik eks Wakil Presiden Jusuf Kalla dan eks Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, usai pelaksanaan Pemilu Serentak 2019.

Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Fadli Ramadhanil mengingatkan hal tersebut, dalam acara 'Ngobrol Bareng Bang Ruslan' yang diselenggarakan Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (9/2).

Lebih dahulu, Fadli mengungkapkan penilaiannya terhadap sikap parpol koalisi pemerintahan Presiden Joko Widodo yang ramai-ramai mundur dari pembahasan revisi UU Pemilu.

"Beberapa sikap dari parpol yang tiba-tiba menarik keinginan untuk membahas RUU Pemilu dengan alasan ingin mendukung keinginan dari Presiden atau pemerintah menurut saya ini cukup disayangkan," ujar Fadli.

Jika DPR dan pemerintah mempunyai komitmen menata kembali kerangka hukum pemilu untuk persiapan pelaksanaan pemilu serentak 2024, Fadli berpendapat, seharusnya kritik serta saran yang disampaikan Jusuf Kalla dan Tjahjo Kumolo dilakukan di masa sekarang ini.

"Saya ingin tarik sedikit ingatan kita ke 2019 lalu. Hanya beberapa hari setelah pemilu 2019 selesai, beberapa elit politik saat itu, Wapres JK dan Mendagri Tjahjo Kumolo mengatakan perlu ada evaluasi terkait desain penyelenggaraan pemilu serentak," tuturnya.

Fadli menerangkan, salah satu pendekatan perbaikan kerangka hukum pemilu yang bisa digunakan di 2024 dari kritik JK dan Tjahjo adalah soal tata kelola penyelenggaraan. Di mana titik tekannya ada pada beban penyelenggara pemilu yang sangat begitu berat ketika mengelola pemilu lima kotak secara sekaligus di 2019 yang lalu.

"Salah satu dampaknya adalah sekitar 800 orang anggota KPPS meninggal, sehingga kita perlu menyusun kerangka hukum pemilu yang jauh lebih baik yang salah satu isunya mengenai jadwal penyelenggaraan pemilu atau format keserentakan pemilu," tandas Fadli.

Kritik JK terhadap pelaksanaan Pemilu Serentak 2019 disampaikan lima hari pasca penyelenggaraan pemungutan suara di 17 April tahun lalu.

JK menyampaikan usulannya agar pelaksanaan pemilu ke depan dipisahkan antara pemilihan presiden (pilpres) dan pemilihan legislatif (pileg).

Masukan tersebut disampaikan JK karena melihat banyak petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang meninggal dunia akibat kelelahan.

Dampak yang ditimbulkan tersebut, menurut JK, tidak bisa dilepaskan dari mekanisme penyelenggaraan pemilu yang terlaksana begitu rumit.

Namun kekinian, sembilan fraksi partai politik di DPR terbelah dalam menyikapi jadwal penyelenggaraan Pilkada yang tercantum di dalam draf UU Pemilu.

Di mana, fraksi koalisi pemerintahan ingin melaksanakan Pilkada berbarengan dengan Pemilu Serentak Nasional, atau sesuai dengan Pasal 201 ayat (8) UU 10/2016, yakni digelar November 2024.

Sementara sisanya, yakni Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Demokrat, mendorong pelaksanaan Pilkada mengikuti apa yang ada di dalam draf revisi UU Pemilu. Yaitu, pada Pasal 731 ayat (2) dan (3) yang menyatakan digelar pada tahun 2022 dan 2023.

Populer

Gempa Megathrust Bisa Bikin Jakarta Lumpuh, Begini Penjelasan BMKG

Jumat, 22 Maret 2024 | 06:27

KPK Lelang 22 iPhone dan Samsung, Harga Mulai Rp575 Ribu

Senin, 25 Maret 2024 | 16:46

Pj Gubernur Jawa Barat Dukung KKL II Pemuda Katolik

Kamis, 21 Maret 2024 | 08:22

KPK Diminta Segera Tangkap Direktur Eksekutif LPEI

Jumat, 22 Maret 2024 | 15:59

Bawaslu Bakal Ungkap Dugaan Pengerahan Bansos Jokowi untuk Menangkan Prabowo-Gibran

Rabu, 27 Maret 2024 | 18:34

Connie Bakrie Resmi Dipolisikan

Sabtu, 23 Maret 2024 | 03:11

KPK Lelang Gedung Lampung Nahdiyin Center

Selasa, 26 Maret 2024 | 10:12

UPDATE

Prabowo dan Gibran Hadiri Acara Nuzulul Quran di DPP Partai Golkar

Jumat, 29 Maret 2024 | 17:46

Biden, Obama dan Clinton Diprotes karena Bela Israel di Penggalangan Dana Terbesar Demokrat

Jumat, 29 Maret 2024 | 17:39

Calon Walikota Surabaya yang Punya 3 Kriteria Ini Berpotensi Diusung Gerindra

Jumat, 29 Maret 2024 | 17:23

Menlu Rusia: Rencana Perdamaian Ukraina Tidak Ada Gunanya

Jumat, 29 Maret 2024 | 17:03

Bawaslu Pastikan Lakukan Pencegahan Pelanggaran Netralitas ASN

Jumat, 29 Maret 2024 | 17:03

Terbukti Langgar Etik, Ketua PPK Kedaton Dipecat KPU Bandar Lampung

Jumat, 29 Maret 2024 | 16:59

Kalau Ingin Gibran Aman, Jokowi Tak Usah Intervensi Pemerintahan Prabowo

Jumat, 29 Maret 2024 | 16:41

Indonesia Mengglobal Bersama USAID Teman LPDP Ajak Pelajar Berani Belajar di AS

Jumat, 29 Maret 2024 | 16:30

Ada Diskon Tarif Tol Buat Pemudik yang Berangkat Lebih Awal

Jumat, 29 Maret 2024 | 16:21

KPK Dalami Temuan Catatan Proyek Kementan yang Digarap Bos Pakaian Dalam Hanan Supangkat

Jumat, 29 Maret 2024 | 16:11

Selengkapnya