Abaikan Larangan Militer, Demonstran Anti Kudeta Myanmar Kembali Gelar Aksi Turun Ke Jalan

Kelompok penentang penggulingan kekuasaan sipil Myanmar kembali melakukan aksi protes pada Selasa (9/2) waktu setempat.

Mereka juga menentang peringatan pelarangan pertemuan dan jam malam yang baru saja disampaikan para jenderal militer pada Senin (8/2) malam.

Dalam peraturan terbarunya, militer Myanmar telah memutuskan untuk memberlakukan jam malam dan melarang pertemuan lebih dari lima orang di Yangon dan Mandalay, dua kota terbesar di negara itu. Keputusan itu diambil menyusul pecahnya demonstrasi besar-besaran selama akhir pekan dan Senin kemarin.

Pada Selasa pagi, protes baru muncul di berbagai bagian Yangon, termasuk di dekat markas Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD), partainya Aung San Suu Kyi, yang ditahan militer pada hari pertama kudeta.

Para pengunjuk rasa membawa plakat anti-kudeta bertuliskan "Kami ingin pemimpin kami", mengacu pada Suu Kyi, dan "Tidak ada kediktatoran".

Di kotapraja San Chaung - di mana pertemuan besar secara khusus dilarang - sejumlah guru berbaris di jalan utama, melambaikan hormat tiga jari yang telah menjadi ciri khas para pengunjuk rasa.

"Kami tidak khawatir dengan peringatan mereka. Itu sebabnya kami keluar hari ini. Kami tidak dapat menerima alasan mereka melakukan penipuan suara. Kami tidak ingin ada kediktatoran militer," kata guru Thein Win Soe kepada AFP.

Ketua Junta Jenderal Min Aung Hlaing dalam pidatonya, yang disiarkan televisi pada Senin malam membenarkan perebutan kekuasaan. Sementara pihak militer telah menyatakan akan segera mengambil tindakan jelas terhadap para pengunjuk rasa.