Pakar Epidemiologi Dukung Pemerintah Terapkan PPKM Mikro

Kebijakan pemerintah terkait Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dengan pendekatan berbasis mikro atau di tingkat lokal seharusnya dilakukan pemerintah sejak awal.

“Sebetulnya memang upaya penanggulangan di tingkat hulu, di tingkat rukun warga (RW) itu kan harusnya dilakukan dari awal,” ujar Epidemiolog Universitas Indonesia, Syahrizal Syarif kepada wartawan, Minggu (7/2).

Pemerintah, kata dia, bisa memberdayakan perangkat yang ada, selain melibatkan bintara pembina desa (Babinsa) dan Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas), ada petugas penggerak desa.

“Prinsipnya silakan saja pemerintah mau melakukan kebijakan itu (PPKM berbasis mikro),” katanya.

Namun, dia menyarankan kebijakan PPKM mikro itu diuji coba terlebih dahulu di beberapa daerah yang merupakan zona merah pandemi Covid-19. Sehingga, anggaran negara diyakininya bisa dihemat.

Di samping itu, dia menyarankan agar tracing bisa ditingkatkan oleh pemerintah.

“Setiap ada kasus konfirmasi satu, harus dilakukan tracing terhadap 30 lainnya, dan itu kemudian dilakukan tes. Ini saja yang perlu ditingkatkan,” tuturnya.

Kemudian, dia juga meminta pemerintah tegas melarang adanya kerumunan masyarakat. “Negara Singapura yang sudah terkendali wabahnya saja masih membatasi kerumunan orang tidak boleh lebih dari 5 orang,” pungkasnya.