Amerika Serikat kembali menimbang untuk menganulir kebijakan luar negeri mantan Presiden AS Donald Trump. Kali ini AS bermaksud untuk mencabut sebutan teroris untuk gerakan Houthi Yaman sebagai tanggapan atas krisis kemanusiaan yang terjadi negara itu.
Hal itu disampaikan pejabat yang mengetahui masalah tersebut, dalam keterangannya yang dilaporkan Reuters, Jumat (5/2).
"Setelah peninjauan menyeluruh, kami dapat mengonfirmasi bahwa Sekretaris bermaksud untuk mencabut Organisasi Teroris Asing dan penunjukan Teroris Global yang ditunjuk khusus untuk Ansarallah," kata pejabat itu menggunakan nama lain untuk Houthi.
"Tindakan kami sepenuhnya karena konsekuensi kemanusiaan dari penunjukan pada menit-menit terakhir ini dari pemerintahan sebelumnya, yang oleh PBB dan organisasi kemanusiaan sejak itu jelaskan akan mempercepat krisis kemanusiaan terburuk di dunia," lanjutnya.
Perserikatan Bangsa-Bangsa sendiri telah menggambarkan apa yang terjadi di Yaman saat ini, sebagai krisis kemanusiaan terbesar di dunia, dengan 80 persen rakyatnya membutuhkan pertolongan.
Houthi ditetapkan ke dalam dafar hitam Amerika oleh mantan Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo pada 19 Januari lalu, sehari sebelum Joe Biden menjabat sebagai presiden.
Meskipun dalam keputusannya, pemerintahan Trump mengecualikan kelompok bantuan, Perserikatan Bangsa-Bangsa, Palang Merah, dan ekspor komoditas pertanian, obat-obatan, serta peralatan medis.
Menteri Luar Negeri yang baru dilantik Antony Blinken, pernah mengatakan di hari pertama bertugas, bahwa dia sedang mempelajari penetapan pemberontak Houthi sebagai organisasi teroris yang diberlakukan oleh pendahulunya Mike Pompeo.
Ia mengatakan sangat prihatin dengan sebutan 'organisasi teroris asing' untuk Houthi yang didukung Iran itu. Keputusan Pompeo itu dianggap akan memperburuk apa yang sudah menjadi salah satu krisis kemanusiaan terburuk di dunia.
